.png)
 |
| Foto: LSM MDW ketika Audiensi ke Dinas Sosial |
SAMPANG | JATIMSATUNEWS.COM: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madura Development Watch (MDW) Sampang Madura melakukan audiensi ke Pemkab Sampang terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos), seperti PKH dan BPNT.
Audiensi yang berlangsung di Aula Mini Pemkab Sampang, Selasa, 8 Mei 2023 kemarin dengan menghadirkan Sekdakab Sampang, Kepala Dinsos, Kepala Bappeda, dan Kepala Cabang BRI Sampang. Termasuk Kepala POS dan pendamping PKH tersebut, para aktivis mengungkap sejumlah fakta seperti temuan buku rekening KPM dan surat undangan dari Kantor Pos yang dirasa tidak tepat sasaran.
Ketua LSM MDW Sampang, Siti Farida mengaku banyak temuan di lapangan, di antaranya, sejumlah KPM irisan dari bantuan BNPT itu yang ketika terdaftar dapat PKH, sejumlah warga disuruh buat surat kehilangan buku tabungan dan kartu ATM. Sementara, kata aktivis perempuan asal Sampang itu, KPM tersebut tidak pernah merasa kehilangan buku tabungan dan kartu ATM sebelumnya.
“Sampai audiensi ini berkahir, BRI sebagai bank penyalur meminta waktu untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi, sehingga KPM ini harus minta surat kehilangan,” ucapnya.
Kemudian, pihaknya meminta kepada BRI supaya memberikan sanksi kepada BRIlink yang nakal. Jika kedapatan menyalurkan bantuan bansos tanpa sepengetahuan penerima bantuan.
“Segera harus diperbaiki sistem penyaluran bansos yang ada di kabupaten Sampang,” tegasnya. Rabu, 10 Mei 2023.
Selain keteledoran BRI, kantor POS Sampang yang juga sebagai pihak penyalur dituding mengalami kebocoran. Menurutnya, banyak fakta di lapangan bahwa KPM tidak menerima bantuan, padahal sudah tercatat dan mendapat undangan.
“Kami minta ke pada POS untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, memperbaiki sistem penyaluran bansos yang transparan dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah jika BRI dan POS Sampang tetap saja kinerjanya seperi itu, maka pemerintah setempat agar melaporkan ke Kemensos RI. Sehingga ditindaklanjuti dan evaluasi kinerja BRI serta POS sebagai pihak penyalur bansos di Kabupaten Sampang.
“Kami tetap kawal sampai batas waktu yang ditentukan dua minggu untuk proses penelusuran, hingga ketemu siapa yang bermain-main dengan bansos ini,” kata Farida usai audiensi.
“Kita lihat dan tunggu seperti apa hasil pengeluaran yang dilakukan oleh pihak terkait, semoga menemukan akar permasalahannya di bawah,” harapnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiyawan mengatakan, jika segala kritikan dan masukan dari MDW sudah ditampung oleh pihak terkait, dalam hal ini BRI, POS dan Dinsos. Selanjutnya, kata Yuliadi BRI dan kantor POS akan menindaklanjuti segala temuan dan mekanisme penyaluran bansos yang benar sesuai SOP.
“Jadi MDW sudah membuka fakta-fakta di lapangan soal carut marut penyaluran bansos, jadi BRI dan POS akan menelusuri permasalahan yang sebenarnya,” katanya.
Pria yang juga menjabat sebagai ketua tim koordinasi bansos di Sampang itu mengaku, jika pemerintah daerah akan melakukan rapat koordinasi bagai pihak terkait. Namun, sebelum itu dia akan memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi internal, terkait permintaan aktivis MDW.
“Lakukan langkah-langkah rencana perbaikan dan hasilnya kita rapatkan lagi, selanjutnya jika itu sudah jadi bahan perbaikan, maka itu jadi tindakan selanjutnya yang wajib dilaksanakan oleh BRI dan Kantor POS Sampang,” ucapnya.
Saat ditanya jika nantinya ketahuan ada oknum yang bermain soal penyaluran bansos ini, pihaknya mengaku tidak memiliki wewenang penuh untuk memutuskan. Apalagi memberikan sanksi pada oknum tersebut.
“Tergantung, jika ketahuan ada oknum yang bermain itu urusan pihak terkait, kami hanya sebagai tim koordinasi atau lebih banyak ke sistem saja,” pungkasnya.
Pewarta : Mat Jusi
