JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM: Keberhasilan perluasan cakupan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini telah menyentuh angka 98,6 persen penduduk Indonesia membawa tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan. Setelah akses kesehatan terbuka lebar bagi hampir seluruh masyarakat, BPJS Kesehatan kini memfokuskan langkah strategisnya pada peningkatan mutu layanan yang diterima peserta di setiap fasilitas kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa per 1 September 2026, tercatat sebanyak 284,3 juta penduduk telah terlindungi oleh Program JKN. Ia menekankan bahwa angka kepesertaan yang besar ini harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan.
“Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial,” tegas Pujo dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa (15/9).
Baca juga: RSUD Grati Hadirkan Dokter Spesialis Saraf, Perluas Akses Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
Lebih lanjut, Pujo menjelaskan bahwa perluasan akses tersebut terlihat jelas dari terus bertambahnya jejaring fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS.
Hingga awal September tahun ini, tercatat ada 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 7.180 sarana penunjang yang siap melayani masyarakat.
Namun, Pujo mengingatkan bahwa kuantitas jejaring tidak serta merta menjamin kualitas. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan kini gencar mengampanyekan transformasi orientasi dari yang sebelumnya sekadar mengejar volume pelayanan, beralih pada value atau hasil kesehatan yang benar-benar dirasakan oleh peserta. Ia menyebutkan bahwa value-based care bukan berarti mengurangi pelayanan, melainkan memastikan peserta mendapatkan penanganan yang tepat waktu, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil yang paling maksimal.
Sebagai wujud komitmen atas transformasi ini, BPJS Kesehatan juga meluncurkan wajah baru BPJS SATU (Siap Membantu) serta memperkuat skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT). Pujo menuturkan bahwa langkah ini merupakan ikhtiar nyata untuk mengintegrasikan pembiayaan kesehatan dan memastikan pengalaman peserta sejak mencari informasi hingga mendapatkan perawatan menjadi lebih mudah, efektif, dan berkualitas.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menyoroti bahwa perluasan akses mutlak harus diimbangi dengan perbaikan mutu serta keberlanjutan program.
Ia menyebut fasilitas kesehatan berada di posisi yang sangat strategis sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan peserta. Menurutnya, layanan harus dipastikan agar senantiasa mudah diakses, aman, cepat, dan berkeadilan.
Dewan Pengawas, tambahnya, akan terus mendorong terwujudnya tata kelola JKN yang transparan sekaligus mengutamakan perlindungan hak-hak peserta.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menyatakan bahwa tidak ada sistem jaminan kesehatan yang tangguh tanpa dukungan fasilitas kesehatan yang mumpuni.
Ia menggarisbawahi bahwa penguatan layanan primer, baik dari segi SDM, sarana prasarana, maupun ketersediaan obat, adalah fondasi penting yang membutuhkan semangat gotong royong dari pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat.
Dukungan kuat juga disuarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk menjaga ekosistem JKN agar tetap inklusif dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa program ini adalah wujud nyata gotong royong raksasa bangsa Indonesia yang harus dijaga bersama. Cak Imin berharap tidak ada lagi masyarakat yang merasa takut jatuh miskin hanya karena sakit, seraya menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan pengawasan bersama di seluruh lini layanan kesehatan.
Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kualitas pelayanan, dalam pertemuan nasional tersebut BPJS Kesehatan menganugerahkan Seva Paramahita Award 2026 kepada 30 fasilitas kesehatan berprestasi dari seluruh penjuru Indonesia.
Penghargaan ini mencakup berbagai kategori, mulai dari Puskesmas Umbulsari di Jember yang meraih juara pertama kategori puskesmas, RSUD Dr Soetomo Surabaya di kategori Rumah Sakit Kelas A, hingga puluhan tempat praktik dokter mandiri, klinik, dan rumah sakit khusus lainnya yang dinilai berhasil memberikan layanan prima.
Direktur Utama BPJS Kesehatan berharap para penerima penghargaan ini dapat menjadi role model yang menginspirasi faskes lainnya untuk terus berinovasi dan menyebarkan praktik-praktik baik demi mewujudkan layanan JKN yang paripurna.
Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.