Prof Triyo Supriyatno Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Simak Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo

Foto: Prof. Triyo Suprayitno (Wakil Rektor III UIN Malang)

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Wakil Rektor III UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Triyo Supriyatno, M.Ag., Ph.D., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, lembaga negara, perbankan, organisasi politik, media, hingga pimpinan perguruan tinggi di Kota Malang.

Kehadiran Prof. Triyo menandai keterlibatan perguruan tinggi dalam salah satu momentum penting ketatanegaraan. Selain mengikuti rangkaian agenda kenegaraan, forum tersebut menjadi ruang bagi sivitas akademika untuk mencermati arah kebijakan nasional yang disampaikan langsung Presiden RI.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa. Setelah rapat dibuka Ketua DPRD Kota Malang, peserta menyaksikan pemutaran video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia sebelum mengikuti penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dari Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian pemerintahan sekaligus arah kebijakan yang akan dilanjutkan pada sisa masa jabatan. Presiden menegaskan bahwa Kabinet Merah Putih menjalankan pemerintahan dengan berpedoman pada konstitusi, kepentingan nasional, dan orientasi terhadap kepentingan rakyat.

Presiden juga menekankan bahwa pembangunan bangsa bukan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Saya belum bisa mengatakan bahwa persoalan janji saya telah tertunaikan. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, dengan kerja keras yang disadari dengan hati tulus, orientasi kepada rakyat, serta gotong royong bersama rakyat, masalah dapat kita selesaikan,” ujar Presiden.

Salah satu capaian yang disampaikan Presiden adalah percepatan swasembada pangan. Target yang sebelumnya diproyeksikan tercapai dalam empat tahun disebut telah dicapai sekitar satu tahun melalui kerja bersama Kementerian Pertanian, kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta berbagai unsur lainnya.

Pemerintah juga menargetkan delapan komoditas pangan mencapai swasembada pada 2026. Sementara itu, upaya pemenuhan kebutuhan bawang putih, kedelai, daging sapi, dan kerbau terus dilakukan. Untuk kebutuhan protein, pemerintah menyebut Indonesia telah mencapai swasembada telur, ikan, dan ayam.

Selain ketahanan pangan, Presiden menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari penyediaan makanan bergizi, bantuan sosial, hingga hilirisasi. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sektor ekonomi, Presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen, di tengah tekanan ekonomi global dan gangguan rantai pasok. Menurut Presiden, kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya kemampuan Indonesia membangun kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

“Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tegas Prabowo.

Penguatan ekonomi masyarakat juga ditempuh melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menargetkan koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal pada akhir 2026 sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam bidang hukum, Presiden menekankan pentingnya menjaga independensi hakim yang berjalan beriringan dengan akuntabilitas. Supremasi hukum dan keadilan, menurutnya, harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun kekuatan ekonomi.

“Supremasi hukum dan keadilan bukan hanya untuk orang kuat. Sekalipun rakyat kecil, kita pun tetap layak mendapatkannya,” ujar Presiden.

Bagi perguruan tinggi, berbagai arah kebijakan nasional tersebut menjadi isu strategis yang perlu dicermati dan diterjemahkan melalui kontribusi nyata. Kampus tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap tantangan pembangunan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keterlibatan pimpinan perguruan tinggi dalam forum ketatanegaraan seperti ini sekaligus memperkuat posisi kampus sebagai bagian dari ekosistem pembangunan nasional. Nilai-nilai kebangsaan, kebijakan publik, dan agenda pembangunan dapat menjadi bagian dari refleksi akademik sekaligus pijakan dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

Menutup pidatonya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat semangat gotong royong dalam membangun Indonesia. Demokrasi, menurut Presiden, tidak berhenti pada proses pemilihan, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan konstitusi dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Rapat Paripurna DPRD Kota Malang kemudian ditutup oleh Ketua DPRD Kota Malang dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”.

Momentum tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan ketatanegaraan sekaligus ruang refleksi bersama mengenai arah perjalanan bangsa dan kontribusi berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, dalam mengawal pembangunan Indonesia.