SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Berawal dari persoalan dana talangan senilai ratusan juta rupiah, sebidang aset tanah yang ditaksir bernilai lebih dari Rp3 miliar kini berada di tengah pusaran sengketa hukum. Di balik perkara pelik tersebut, terungkap kisah pilu Sri Indah Mujiati yang diduga menjadi korban praktik dana talangan bermasalah, sekaligus menyeret nasib Joni, seorang penjual nasi goreng yang ikut terancam kehilangan tanah yang telah sah dibelinya sejak tahun 2010.
Persoalan yang menyentuh rasa keadilan masyarakat kecil ini langsung mendapat perhatian serius dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut menyoroti secara tajam adanya ketimpangan yang sangat mencolok antara nilai pokok utang sebesar Rp300 jutaan dengan nilai aset objek sengketa yang mencapai Rp3 miliaran.
“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas Ning Lia saat memberikan sorotan terhadap kasus tersebut.
Menurutnya, selisih nilai yang membengkak hingga hampir sepuluh kali lipat tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan terdapat aspek keadilan substantif yang wajib dijunjung tinggi manakala hubungan utang piutang berubah menjadi sengketa peralihan kepemilikan aset.
Kronologi Pembelian Tanah 2010 hingga Munculnya Somasi Pengosongan
Sengketa ini menjadi semakin kompleks karena tidak hanya merugikan Sri Indah Mujiati sebagai pihak yang terikat hubungan dana talangan, tetapi juga mengancam hak Joni selaku pembeli beriktikad baik yang sebelumnya telah membeli sebagian lahan tersebut. Kisah panjang ini bermula pada 2010 silam, ketika Joni membeli sebidang tanah dari Sri Indah Mujiati seharga Rp170 juta, di mana saat transaksi berlangsung sertifikat tanah masih tercatat atas nama Sri Indah sementara dokumen aslinya disebut berada di pihak lain.
“Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” ungkap Joni menceritakan awal mula transaksi pembelian tanah tersebut.
Selama beberapa tahun berselang, transaksi jual beli itu berjalan tenang tanpa menimbulkan persoalan apa pun yang diketahui oleh Joni. Namun, situasi mendadak berubah drastis pada 2016 ketika mencuat sengketa hukum yang berkaitan dengan hubungan utang piutang antara Sri Indah Mujiati dengan seseorang bernama Tomi, yang diduga berujung pada praktik dana talangan bermasalah dan peralihan hak atas tanah bernilai miliaran rupiah. Joni sendiri mengaku tidak memahami duduk perkara hubungan hukum di antara keduanya, dan baru menyadari bahwa lahan miliknya ikut terseret dalam pusaran konflik tersebut.
“Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana?” ujarnya penuh keheranan.
Persoalan kian meruncing lantaran bidang tanah yang dibeli oleh Joni belum sempat dipecah dari sertifikat induknya, sehingga meski transaksi telah lunas sejak 2010, ia belum mengantongi sertifikat atas nama pribadinya. Puncaknya, Joni mengaku dikejutkan dengan datangnya surat somasi pengosongan lahan dari pihak lain yang sama sekali tidak pernah bertransaksi dengannya.
“Saya tiba-tiba dikasih somasi untuk mengosongkan tanah. Saya itu beli ke Bu Sri. Yang kasih somasi kok orang lain. Saya enggak mau,” tegasnya menolak perintah pengosongan tersebut.
Desakan Keadilan Substantif dan Perlindungan Hak Masyarakat
Di tengah peliknya sengketa yang bergulir, posisi Sri Indah Mujiati juga dinilai perlu mendapatkan perlindungan dan pemeriksaan hukum yang objektif guna menelusuri riwayat pinjaman, dokumen perjanjian, hingga proses balik nama sertifikat. Ning Lia menekankan betapa pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga rasa keadilan bagi seluruh warga negara yang terdampak, sehingga penyelesaian sengketa tidak melulu terjebak pada formalitas dokumen belaka.
Sementara itu, Joni sangat berharap agar lahan tempatnya mencari nafkah tidak ikut dikorbankan akibat persoalan hukum yang tidak pernah melibatkan dirinya secara langsung. “Hak saya itu jangan diikutkan. Saya betul-betul mempertahankan hak milik saya. Cuma saya memang belum punya sertifikat karena belum dipecahkan atas nama saya,” katanya penuh harap.
Kini, perkara sengketa antara dugaan praktik dana talangan yang dialami Sri Indah maupun perlindungan hak atas tanah milik Joni masih menanti kejelasan melalui proses hukum yang berkeadilan. Sorotan tajam Ning Lia terhadap ketimpangan utang Rp300 jutaan dengan aset Rp3 miliaran menjadi pengingat penting bahwa di balik angka fantastis yang dipersengketakan, terdapat nasib dan masa depan rakyat kecil yang menggantungkan harapannya pada tegaknya keadilan.


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.