Optimalkan Pajak Daerah: Bapenda dan Kejari Kabupaten Madiun Tandatangani PKS, Usung Target Peningkatan PAD 2027

MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM: Bapenda dan Kejari Kabupaten Madiun melakukan optimalisasi potensi pajak daerah dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Agenda ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun, serta berlangsung di Caruban, Kamis (12/11/2026).

Selain itu, Bapenda juga menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga: Bupati Hari Wuryanto Lantik 105 Pejabat Pemkab Madiun, Tekankan Profesionalisme dan Amanah

Kerja Sama Bapenda dan Kejari Kabupaten Madiun

Optimalkan Pajak Daerah

Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, Yudi Hartono menyampaikan, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah serta pemberian pendampingan dan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Kepala Kejari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro, Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Yudi Hartono, para camat, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Pada momen tersebut, Bupati Madiun, Hari Wuryanto menegaskan bahwa optimalisasi pajak daerah menjadi kebutuhan penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Menurutnya, penerimaan pajak dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

“Sumber PAD kita hampir 41 persen berasal dari pajak. Dengan keterbatasan fiskal, namun harus tetap memberikan pelayanan terbaik, secara fisik maupun nonfisik. Maka, semua itu membutuhkan anggaran,” ujar Hari Wuryanto.

Baca juga: Bupati Madiun Hadiri Apel Perhutani yang Siapkan 200 Juta Bibit, Antisipasi Dampak Karhutla dan El Nino

Harapkan PAD 2027 Naik 6–10 Persen

Masih menurut Hari, besarnya kontribusi pajak terhadap PAD harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada.

Ia juga menegaskan langkah tersebut juga penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi.

Hari Wuryanto berharap PAD Kabupaten Madiun pada 2027 dapat meningkat sekitar 6 hingga 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Target tersebut diharapkan mampu memperluas ruang fiskal daerah sehingga pemerintah dapat lebih optimal dalam membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Bupati Madiun Lantik 649 Taruna-Taruni SMKN 1 Wonoasri, Tanamkan Kedisiplinan dan Pribadi Profesional

Tantangan Pengelolaan Pajak Daerah

Kepala Kejari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro menyoroti sejumlah tantangan dalam pengelolaan pajak daerah, salah satunya risiko tidak tercapainya target penerimaan.

Agar dapat mengantisipasi hal tersebut, menurutnya diperlukan langkah-langkah konkret. Mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pemberian kemudahan dalam pembayaran pajak, hingga pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak.

“Data yang lama harus diperbarui. Kalau tidak diperbarui, tingkat penerimaannya akan tetap seperti itu saja,” ujarnya.

Selain mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, Kejari Kabupaten Madiun juga siap mendukung upaya penyelesaian tunggakan pajak melalui pendekatan nonlitigasi atau di luar jalur pengadilan.

Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, pemanggilan, pemberian surat peringatan, hingga penagihan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Baca juga: KAI Daop 7 Madiun Beri Penghargaan Kejari Blitar usai Pendampingan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Achmad juga menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan, dengan Bapenda sebagai sektor utama (leading sector).

Pada pelaksanaannya, petugas diharapkan mengedepankan pendekatan humanis, memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, serta senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Madiun berharap pengelolaan pajak daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

Optimalisasi penerimaan pajak pun diharapkan mampu memperkuat PAD sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Madiun yang Bersahaja; Bersih, Sehat, dan Sejahtera.***

Jurnalis: Galuh Ari/Kominfo