Kasi Perdata Kejati Jatim Jemmy Sandra Tegaskan Sinergi Polri dan Kejaksaan Jadi Kunci Penegakan Hukum dan Edukasi Publik di Era Media Sosial

Kasi Perdata Kejati Jatim Jemmy Sandra 

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Sinergi yang terjalin antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat penegakan hukum yang profesional sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Kepala Seksi Perdata Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jemmy Sandra, S.H., M.H., menegaskan bahwa hubungan harmonis antara Kapolri dan Jaksa Agung merupakan contoh nyata kolaborasi antarlembaga negara yang harus terus diperkuat. Menurutnya, masing-masing institusi memiliki kewenangan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan keadilan dan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat.

“Sinergi antara Polri dan Kejaksaan merupakan kekuatan utama dalam memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai kewenangan masing-masing, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Jemmy Sandra, Rabu (15/7/2026).

Ia menilai, kerja sama yang baik antarlembaga tidak hanya memperlancar proses hukum, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Lebih lanjut, Jemmy mengungkapkan bahwa tantangan penegakan hukum saat ini bukan hanya berasal dari aspek teknis penanganan perkara, melainkan juga derasnya arus informasi di media sosial yang kerap memunculkan opini tanpa didukung pemahaman hukum yang memadai.

Menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum utuh, sehingga berpotensi membentuk persepsi yang keliru terhadap suatu perkara.

“Realita media sosial yang terkadang dilakukan oleh orang yang tidak paham hukum atau memiliki data terbatas namun terlanjur mengambil kesimpulan yang keliru merupakan tantangan terberat saat ini,” tegasnya.

Karena itu, Jemmy menekankan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum juga memiliki fungsi edukatif. Kolaborasi yang solid memungkinkan Polri dan Kejaksaan memberikan penjelasan yang utuh, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga ruang bagi disinformasi maupun kesalahpahaman dapat diminimalkan.

“Ini merupakan salah satu pentingnya sinergi antarpenegak hukum, sehingga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat secara jelas. Edukasi hukum yang baik akan membantu masyarakat memahami proses hukum secara benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu sesuai fakta,” jelasnya.

Ia berharap semangat kolaborasi yang terus dibangun antara Polri dan Kejaksaan dapat menjadi contoh kuat bahwa penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara profesional, saling menghormati kewenangan, serta mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dengan sinergi yang semakin erat, Jemmy optimistis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum akan terus meningkat, sekaligus menciptakan iklim hukum yang lebih kondusif di tengah perkembangan era digital yang semakin dinamis. Ans