MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun sebagai Bendahara Umum Negara di Daerah, mengelola dana APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10,9 triliun. Dana tersebut dialokasikan pada lima wilayah, yaitu Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Ngawi, dan Magetan.
Anggaran Rp10,9 triliun terbagi atas belanja pusat/satuan kerja instansi vertikal pada tiga belas Kementerian Negara/Lembaga (KL). Sebesar Rp3,2 triliun yang dialokasikan untuk belanja pegawai Rp1,9 triliun, belanja barang Rp1 triliun, belanja modal Rp208 miliar dan belanja bantuan Sosial Rp11 miliar.
Sedangkan belanja transfer ke daerah dengan pagu Rp7,7 triliun terdiri atas dana alokasi umum (DAU) Rp4,48 triliun, dana bagi hasil (DBH) Rp610,9 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Fisik Rp395 miliar. Sementara DAK Nonfisik Rp447,9 miliar, dana Desa
Rp870,3 miliar, serta dana insentif fiskal Rp129,9 miliar.
Sesuai data yang disampaikan oleh Kepala Seksi MSKI, Edy Slamet, pada saat press release kinerja APBN 2024 lingkup KPPN Madiun yang digelar secara daring dan diikuti oleh pimpinan satuan kerja KL, BPKAD, dan Bappeda, disampaikan realisasi belanja periode sampai dengan Mei 2024.
Realisasi belanja s.d. Mei 2024 sebesar Rp4,78 triliun atau 43,81% dari pagu APBN wilayah KPPN Madiun. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 12,37% dibanding periode yang sama tahun lalu (YoY). Realisasi terbesar pada belanja bansos yang telah mencapai 55,23%, disusul belanja pegawai 44,44%, belanja transfer ke daerah 44,41%, belanja barang 41,82%, serta belanja modal 25,26%.
Dari tiga belas Kementerian Negara/Lembaga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencapai realisasi anggaran tertinggi, sebesar 49,17%, disusul Kementerian Pertahanan sebesar 45,59% dan Kepolisian RI (Polri) yang telah mencapai realisasi sebesar 42,15%. Hal ini wajar karena KPU sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu telah melaksanakan hajat besar pada awal tahun 2024 ini.
Sedangkan realisasi terendah pada Kementerian Perhubungan dengan realisasi 29,91%, Kementerian ATR/BPN 29,37% dan Kemenparekraf 0%.
Kemenparekraf diwakili oleh satuan kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo yang mempunyai pagu anggaran Rp1,4 miliar, sedang dalam proses pelelangan pekerjaan sehingga belum ada realisasi anggaran.
Secara keseluruhan, Realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,4 triliun (44,48% dari pagu). Capaian tertinggi pada Pemda Kabupaten Ponorogo sebesar 47%, kedua Kabupaten Madiun 46,21%, ketiga Kabupaten Magetan 43,74%, keempat Kota Madiun 42,77% dan kelima Kabupaten Ngawi 41,89%.
Menurut jenisnya, realisasi DAU sebesar 47,21%, DBH 33,19%, DAK Fisik 2,71%, DAK Non Fisik 42,4%, Dana Desa 69,68%, dan Dana Insentif Fiskal/DIF 32,71%.
Realisasi DAU tertinggi pada Kota Madiun 48,41 Kabupaten Madiun sebesar 48,21%, Kabupaten Ngawi 47,78%, Kabupaten Ponorogo 47,16%, dan Kabupaten Magetan 45,06%.
Untuk Jenis TKD DBH, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi masing-masing telah merealisasikan 38,64%, Kabupaten Magetan 29,10%, Kota Madiun 27,33%, dan Kabupaten Ponorogo 15,89%.
Realisasi Dana Desa peringkat pertama pada Kabupaten Ponorogo 83,90%, selanjutnya Kabupaten Madiun 74,56%, Kabupaten Magetan 65,54%, dan Kabupaten Ngawi 53,92%.
Sedangkan Dana Insentif Fiskal, baru direalisasikan oleh Kota Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun yang masing-masing sebesar 50%. Sedang Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Ngawi belum merealisasikannya.
Pada kesempatan press release tersebut, KPPN Madiun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas partisipasi dan kinerja dalam pelaksanaan anggaran belanja pada Satker K/L dan TKD Pemda, sehingga kinerja pelaksanaan/realisasi penyerapan anggaran periode Mei 2024 lebih baik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
KPPN pun berharap pelaksanaan pengelolaan APBN TA 2024 sampai dengan akhir periode berjalan dengan baik dan lancar, serta sesuai target.
Kepala Seksi MSKI , Edy Slamet
Editor, Sri RD
