Resmi Dilantik, Simak Kewenangan dan Larangan Penjabat Bupati

Caption: Pj Bupati Sampang dan Pj Walikota Probolinggo saat pelantikan di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa 30/01/24.

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik 2 pejabat di Jatim yakni Nurkholis sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Probolinggo dan Rudi Arifiyanto sebagai Pj Bupati Sampang di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (30/1/2024) malam.

Nurkholis saat ini menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim. Sedangkan, Rudi adalah Sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Nurkholis resmi dilantik sebagai Pj Wali Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3 76 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024 Tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur menggantikan Hadi Zainal Abidin yang purna tugas per tanggal 30 Januari 2024.

Sedangkan pelantikan Rudi Arifiyanto sebagai Pj Bupati Sampang berdasarkan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3/0501/OTDA tertanggal 7 Januari 2024, Rudi Arifiyanto ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sampang menggantikan Slamet Junaidi yang purna tugas per tanggal 30 Januari 2024.

Dalam menjalankan tugasnya, Penjabat (Pj) Bupati Sampang Rudi Afriyanto memiliki tugas dan wewenang sama dengan kepala daerah definitif, termasuk dalam hal fasilitas.

Bahkan Pj Bupati bisa melakukan pengisian pejabat hingga memutasi pegawai asalkan mengantongi izin dari Kemendagri.

Hal itu disampaikan Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jatim, Pulung Chausar, S.STP., M.Si saat membacakan SK pengangkatan Penjabat bupati/wali kota di Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Pulung Chausar menyampaikan Pj bupati/wali kota memiliki hak dan wewenang sama dengan kepala daerah definitif saat menjabat.

Diantaranya, memiliki hak keuangan dan protokoler yang setara kepala daerah defnitif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Juga mempunyai tugas kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama dengan kepala definitif.

Dalam melakukan tugas dan wewenang Pj bupati/wali kota dilarang melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai.

”𝙽𝚊𝚖𝚞𝚗 𝚕𝚊𝚛𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚒𝚝𝚞, 𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝 𝚍𝚒𝚔𝚎𝚌𝚞𝚊𝚕𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚝𝚎𝚕𝚊𝚑 𝚖𝚎𝚗𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚎𝚝𝚞𝚓𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚎𝚛𝚝𝚞𝚕𝚒𝚜 𝚍𝚊𝚛𝚒 𝙺𝚎𝚖𝚎𝚗𝚍𝚊𝚐𝚛𝚒,” terangnya.

Selain itu, Pj. bupati/wali kota dilarang membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Selain itu, Pj. bupati/wali kota dilarang membuat kebijakan pemekaran daerah serta membuat kebijakan yang berbeda dengan program-progam pejabat sebelumnya.

Dalam memasukui tahun politik, Pj bupati/wali kota juga diminta memfasilitasi persiapan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 serta menjaga netralitas ASN.

"𝙳𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚖𝚎𝚗𝚓𝚊𝚕𝚊𝚗𝚔𝚊𝚗 𝚝𝚞𝚐𝚊𝚜 𝙿𝚓 𝚋𝚞𝚙𝚊𝚝𝚒/𝚠𝚊𝚕𝚒 𝚔𝚘𝚝𝚊 𝚑𝚊𝚛𝚞𝚜 𝚖𝚎𝚗𝚢𝚊𝚖𝚙𝚊𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚕𝚊𝚙𝚘𝚛𝚊𝚗 𝙺𝚎𝚖𝚎𝚗𝚍𝚊𝚐𝚛𝚒 𝚖𝚎𝚕𝚊𝚕𝚞𝚒 𝚐𝚞𝚋𝚎𝚛𝚗𝚞𝚛 𝚙𝚊𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚎𝚍𝚒𝚔𝚒𝚝 3 𝚋𝚞𝚕𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚔𝚊𝚕𝚒,’’ sampainya.

Pada kesempatannya Gubernur Khofifah memberikan pesan khusus terkait keberlanjutan pembangunan. Pembangunan yang sudah baik di Kota Probolinggo diharapkan bisa dilanjutkan dan ditingkatkan.

Sedangkan untuk Pj Bupati Sampang, Khofifah berpesan supaya sesegera mungkin meneruskan program kerja kepala daerah sebelumnya.

“𝙿𝚊𝚔 𝙿𝚓 𝙱𝚞𝚙𝚊𝚝𝚒 𝚂𝚊𝚖𝚙𝚊𝚗𝚐, 𝙿𝚁 𝚋𝚊𝚙𝚊𝚔 𝚖𝚊𝚜𝚒𝚑 𝚋𝚊𝚗𝚢𝚊𝚔 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚛𝚕𝚞 𝚍𝚒𝚜𝚎𝚕𝚎𝚜𝚊𝚒𝚔𝚊𝚗, 𝚖𝚞𝚍𝚊𝚑-𝚖𝚞𝚍𝚊𝚑𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚐𝚎𝚛𝚊 𝚋𝚎𝚛𝚊𝚍𝚊𝚙𝚝𝚊𝚜𝚒 𝙿𝚊𝚔 𝚁𝚞𝚍𝚒, 𝚍𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚕𝚊𝚖𝚊𝚝 𝚖𝚎𝚗𝚓𝚊𝚕𝚊𝚗𝚔𝚊𝚗 𝚝𝚞𝚐𝚊𝚜,” kata Khofifah.

Menurutnya, perlu akselerasi program kerja dan sinergi berbagai institusi selama menjalankan tugas di Kabupaten Sampang. Hal ini penting agar percepatan penurunan stunting terus dijalankan.