.png)
ARTIKEL | JATIMSATUNEWS.COM: Baru- baru ini ramai diperbincangkan masalah demo Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di depan Gedung DPR Jakarta (23/11), menuntut disahkannya revisi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dari 6 ke 9 Tahun.
Beberapa pertanyaan muncul dari beberapa kalangan mengenai perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, serta menjadi perdebatan menarik di berbagai komunitas.
Beberapa orang berpendapat bahwa perpanjangan kepala desa penting untuk stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan desa.
sementara yang lain berargumen bahwa penukaran kepemimpinan dapat membawa ide segar dan energi baru bagi perkembangan dan kemajuan Desa.
Mari kita telaah beberapa argumen Pro dan Kontra terkait perlunya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa:
Pertama, Argumen Pro Mengenai Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa;
Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat memberikan stabilitas dalam rencana pembangunan jangka panjang. Kepemimpinan yang berkelanjutan memungkinkan implementasi kebijakan dan proyek lebih konsisten.
Kepala Desa yang sudah berkecimpung dalam tugasnya selama beberapa periode memiliki pemahaman mendalam tentang masalah-masalah lokal dan memiliki pengalaman dalam menangani berbagai tantangan.
Program sosial yang sudah diterapkan oleh Kepala Desa saat ini dapat terus berjalan tanpa gangguan jika masa jabatannya diperpanjang. Ini dapat meningkatkan efektivitas program-program tersebut.
Kedua, Agumen Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa;
Pergantian Kepala Desa dapat membuka pintu untuk ide-ide baru dan inovasi. Kepemimpinan yang baru dapat membawa semangat baru dan memperkenalkan solusi kreatif terhadap masalah-masalah yang dihadapi Desa.
Perpanjangan masa jabatan mungkin dapat menghambat partisipasi warga dalam proses demokratis. Rotasi kepemimpinan dapat memberikan kesempatan kepada individu lain untuk berkontribusi.
Dalam beberapa kasus, Kepala Desa yang sudah lama menjabat dapat menjadi rentan terhadap praktik korupsi. Pergantian kepemimpinan secara berkala dapat membantu mencegah akumulasi kekuasaan yang berpotensi merugikan masyarakat.
beberapa argumen Pro-Kontra terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di atas tidak memiliki jawaban yang mutlak, karena sangat tergantung pada konteks dan kebutuhan setiap komunitas.
Sebaiknya, keputusan ini melibatkan partisipasi aktif dari warga desa melalui proses demokratis yang transparan.
Adapun kemajuan desa ditentukan oleh seorang Kepala Desa yang menjadi manager penentu kebijakan kemajuan Desanya dengan kemampuan SDMnya. (Bany)
