H. Makhrus Sholeh ketua DPD APERSI JATIM
JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM: Luar Biasa, DPD APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) JATIM mendapatkan penghargaan istimewa pada Rakernas Saber Pungli. Yakni sebagai mitra terbaik Satgas Saber Pungli.
Berlangsung di Hotel Millenium Jakarta 27/11/2023 acara acara utama adalah evaluasi dan pemberian penghargaan dalam upaya memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien.
Acara dihadiri berbagai pihak. Merupakan pengakuan atas dedikasi Satgas Saber Pungli dalam mengoptimalkan kinerja personil satuan kerja dan sarana prasarana di berbagai sektor pemerintahan.
Satgas Saber Pungli yang diberi tugas untuk memberantas praktik pungutan liar secara menyeluruh, sukses memberikan penghargaan kepada berbagai entitas yang terbukti menjadi mitra terbaik dalam upaya bersama melawan korupsi.
Pemberian penghargaan kepada APERSI sebagai mitra Satgas Saber Pungli terbaik merupakan puncak acara. Diberikan secara langsung oleh IRWASUM Komisaris Jenderal Polisi Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kerjasama yang luar biasa dari APERSI dalam mendukung upaya memberantas pungutan liar.
Bagi H. Makhrus Sholeh ketua APERSI JATIM penghargaan ini sungguh istimewa. DPD Apersi Jatim adalah satu- satunya asosiasi yang diberikan penghargaan selain instansi intern saber pungli di daerah antara lainJabar, Jateng dan Sulawesi tenggara serta salah satu instansi dibawah kemenkumham.
"Alhamdulillah Penghargaan untuk DPD Jatim tak lepas Dari kerjasama dan komunikasi yang baik Dari seluruh anggota Apersi bil khusus keluarga Beşar DPD Apersi Jatim dengan Satgas Saber pungli selama ini," tutur H. Makhrus
Selain APERSI beberapa penerima penghargaan lainnya yang turut diakui atas prestasi luar biasa mereka antara lain:
UPP Provinsi Terbaik Jawa Tengah
UPP Provinsi Terbaik Jawa Barat
UPP Provinsi Terbaik Sulawesi Tenggara
Penghargaan-penghargaan ini menjadi bukti konkret atas komitmen Satgas Saber Pungli dalam memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berperan aktif dalam memberantas praktik pungli yang merugikan masyarakat.
