Presiden Prabowo Apresiasi TPAKD, Dorong Perluasan Akses Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM: Kehadiran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh pelosok tanah air mendapat apresiasi tinggi dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program ini telah sukses membuka akses keuangan yang lebih luas bagi jutaan masyarakat guna mendongkrak kesejahteraan daerah.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para menteri, kepala daerah, serta pimpinan industri jasa keuangan yang hadir.

Perkuat Ekonomi Daerah, Presiden Prabowo Puji Peran Strategis TPAKD

Dalam arahannya, Kepala Negara memaparkan bahwa pencapaian TPAKD sejauh ini telah menyalurkan kredit kerakyatan secara masif. Ia menyebutkan angka penyaluran pembiayaan mencapai sekitar Rp64 triliun dengan penerima manfaat menembus angka dua juta orang. Menurutnya, garis kebijakan ekonomi pemerintah berorientasi nyata pada peningkatan daya beli riil setiap keluarga di Indonesia.

Baca juga: MPR Gelar FGD Kajian Komprehensif UUD NRI 1945 dan Pelaksanaannya: Usung Tema Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial

Baca juga: OJK Malang dan TPAKD Kota Batu Gelar Sosialisasi Akses Keuangan bagi Difabel

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan, ini garis kita, ini strategi kita,” tegas Prabowo.

Targetkan Penyaluran Pembiayaan Rp400 Triliun dan Resmikan DNKK

Sebagai langkah lanjutan yang lebih progresif, Presiden mengungkapkan rencana besar pemerintah untuk menggelontorkan pembiayaan hingga Rp400 triliun pada tahun mendatang. Dana tersebut difokuskan bagi para petani, nelayan, masyarakat pedesaan, wilayah terpencil, serta warga berpenghasilan rendah di perkotaan. Pada kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026 untuk mengawal ketahanan dan keamanan keuangan keluarga.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD 2026 merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Asta Cita Pemerintah. Saat ini, tercatat sudah ada 552 TPAKD yang aktif di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Ia merinci bahwa program kredit pembiayaan melawan rentenir telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur, disusul kredit pembiayaan sektor prioritas sebesar Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK menandai pergeseran fokus kebijakan yang lebih mendalam pada tingkat unit keluarga terkecil. Hal senada juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengapresiasi kehadiran langsung Presiden Prabowo sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah pusat terhadap pembangunan ekonomi daerah, sekaligus mengonfirmasi keberlanjutan insentif fiskal bagi daerah berprestasi.

Penganugerahan TPAKD Award 2026 bagi Daerah Berprestasi

Rangkaian Rakornas TPAKD 2026 juga diwarnai dengan penyerahan TPAKD Award 2026 sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kinerja terbaik pemerintah daerah dalam memperluas akses keuangan. Sejumlah daerah dinobatkan sebagai yang terbaik di wilayahnya masing-masing berdasarkan kategori yang telah ditetapkan.

Untuk kategori tingkat provinsi, penghargaan diraih oleh Provinsi Sumatera Selatan untuk wilayah Sumatera, Provinsi DKI Jakarta untuk wilayah Jawa-Bali, Provinsi Kalimantan Barat untuk wilayah Kalimantan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk wilayah Sulawesi, serta Provinsi Maluku untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Sementara pada kategori tingkat kabupaten, predikat terbaik disabet oleh Kabupaten Deli Serdang (Sumatera), Kabupaten Bantul (Jawa-Bali), Kabupaten Tabalong (Kalimantan), Kabupaten Kepulauan Selayar (Sulawesi), dan Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).

Adapun untuk kategori tingkat kota, penghargaan diraih oleh Kota Metro (Sumatera), Kota Surabaya (Jawa-Bali), Kota Pontianak (Kalimantan), Kota Palu (Sulawesi), serta Kota Ambon untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Melalui sinergi lintas sektor dan apresiasi ini, penguatan inklusi serta kesejahteraan keuangan di daerah diharapkan terus berlanjut secara berkesinambungan.