.png)
SAMPANG | JATIMSATUNEWS.COM: Program Pemerintah Pusat tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Wilayah Kabupaten Sampang menuai kontroversi dikalangan masyarakat, karena. Pasalnya program ini sangat lemah pengawasan oleh pihak instansi terkait, terutama Dinas Sosial Kabupaten Sampang.
Bantuan pangan dari Pemerintah yang dikucurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia RI kepada rakyat yang tidak mampu, seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai ajang korupsi untuk meraup keuntungan besar.
Dari hal itu warga Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur mempertanyakan tentang bantuan BPNT yang nama keluarganya tercantum di Aplikasi DTKS, Rabu (16/3/22).
Salah satu warga Dusun Senneng Desa Nepa Kecamatan Banyuates, inisial NH (43) mempertanyakan ketidaksesuaian antara nama yang tercantum pada aplikasi DKTS dengan fakta di lapangan. Disamping itu ia juga berpendapat bahwa masih banyak ditemui penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
Beberapa minggu yang lalu, masyarakat setempat coba mempertanyakan ke pihak pendamping PKH Desa Nepa, dan diarahkan untuk bertanya kepada pemegang wewenang yaitu E-Warung. Dilain tempat awak media, coba konfirmasi ke pihak salah satu pengurus POS Banyauates. Ia menjelaskan langsung tanyakan ke PJ Kades Nepa selaku pemegang data.
"Data yang saya terima berbentuk undangan dan undangan tersebut sudah diserahkan ke Pak Kades," Ungkapnya
Setelah ungkapan dari pihak POS Banyauates yang menyuruh konfirmasi ke pihak PJ Kades Desa Nepa, awak media coba konfirmasi melalui WA, namun yang ada centang dua alias dilihat saja oleh Subaidi selaku PJ Kades Desa Nepa, pertanyaan wartawan tersebut tidak direspon.(Fach)/affh
