SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia bersama PT Forjasi Lentera Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan Jimly School of Law and Government dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesi hukum nasional berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Kerja sama tersebut dilakukan dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Jimly School of Law and Government, Surabaya, Kamis (10/9/2026).
Pertemuan dihadiri perwakilan LPKAN Indonesia dan PT Forjasi Lentera Indonesia, yakni Rachmatika Ramadhani, S.Psi., Syahreni, S.S., dan Izzatias Hikmah Pratiwi. Ketiganya ditunjuk dan diamanahkan oleh R. Mohammad Ali Zaini selaku Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, Sugiharto, S.E., M.Si. selaku Ketua OKK DPP LPKAN, serta Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H. selaku Ketua Lembaga Kajian Hukum & Advokasi Indonesia yang merupakan Badan Otonom LPKAN Indonesia.
Sementara itu, dari Jimly School of Law and Government hadir Prof. Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H., serta Dito, S.H., selaku Wakil Direktur Jimly School.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat membangun sinergi untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang profesional, kompeten, berdaya saing, sekaligus memiliki sertifikasi kompetensi tingkat nasional.
Kerja sama tersebut mencakup empat program unggulan, yakni CLA (Certified Legal Auditor) atau Auditor Hukum, CCD (Certified Contract Drafter) atau Ahli Perancang Kontrak, CMC (Certified Mediator Conciliator) atau Mediator dan Konsiliator, serta CPCD (Certified Procurement Contract Drafter) atau Ahli Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
Menjawab Kebutuhan SDM Profesional di Jawa Timur
Kolaborasi ini dinilai memiliki prospek besar karena Jawa Timur mempunyai ekosistem pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan investasi yang luas.
Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Dengan 38 pemerintah daerah, 666 kecamatan, serta ribuan desa, kebutuhan terhadap SDM yang memiliki kompetensi di bidang audit hukum, penyusunan kontrak, mediasi, dan pengadaan dinilai sangat besar.
Selain sektor pemerintahan, Jawa Timur juga memiliki basis perguruan tinggi dan mahasiswa yang besar. Berdasarkan data yang dicantumkan dalam rilis, Jawa Timur memiliki 465 perguruan tinggi pada 2025.
Jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) tercatat 297.925 orang, sedangkan mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) mencapai 520.186 orang.
Besarnya jumlah mahasiswa tersebut menjadi salah satu segmen yang dibidik melalui program sertifikasi dan pendampingan kompetensi, termasuk untuk kebutuhan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga menjadi faktor pendukung. Dalam rilis disebutkan, ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2025 tumbuh 5,00 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87 persen. Secara kumulatif sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,33 persen, sementara pada Triwulan IV-2025 mencapai 5,85 persen.
Pertumbuhan tersebut ditopang antara lain oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.
Dari sisi investasi, realisasi investasi Jawa Timur pada 2024 disebut mencapai Rp147,3 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 298.893 orang. Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Pasuruan disebut sebagai sejumlah wilayah dengan kontribusi investasi terbesar.
Empat Skema Sertifikasi Menyasar Berbagai Sektor
Program Certified Legal Auditor (CLA) diarahkan untuk memenuhi kebutuhan SDM profesional di lingkungan BUMN, pemerintah daerah, BUMD, maupun perusahaan besar. Kompetensi auditor hukum dinilai relevan dalam mendukung tata kelola perusahaan, pemeriksaan aspek hukum, hingga proses due diligence.
Sementara Certified Contract Drafter (CCD) menyasar kebutuhan dunia usaha. Pertumbuhan investasi dan aktivitas bisnis secara langsung berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan penyusunan dan pengelolaan kontrak.
Kompetensi tersebut dapat menjadi kebutuhan bagi Legal Officer, notaris, manajer procurement, maupun tenaga profesional yang berkaitan dengan penyusunan dan pengelolaan perjanjian.
Adapun Certified Mediator Conciliator (CMC) menjadi salah satu program yang memiliki cakupan luas. Dalam rilis disebutkan Jimly School memiliki Akreditasi A dari Mahkamah Agung untuk bidang mediator.
Kompetensi mediator dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi, baik di lingkungan peradilan maupun berbagai institusi dan organisasi yang membutuhkan penyelesaian konflik secara profesional.
Sedangkan Certified Procurement Contract Drafter (CPCD) menyasar sektor pengadaan barang dan jasa. Kompetensi ini ditujukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penyusunan dan pengelolaan kontrak pengadaan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyedia barang dan jasa.
Mahasiswa Bisa Dapat Sertifikat Pendamping Ijazah
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program Asisten Mediator dan Asisten Contract Drafter.
Program tersebut dirancang sebagai salah satu bentuk penguatan kompetensi mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 Hukum yang belum lulus maupun yang akan menyelesaikan pendidikan.
Dengan adanya sertifikasi pendamping tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengandalkan ijazah akademik, tetapi juga memiliki bukti kompetensi tambahan yang dapat mendukung kesiapan memasuki dunia kerja.
Rachmatika Ramadhani, perwakilan Forjasi Lentera Indonesia, mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya menjawab kebutuhan pasar kerja yang semakin menuntut kompetensi profesional.
«“Kerja sama ini adalah langkah nyata kami untuk menjawab kebutuhan pasar. Saat ini BUMN, Pemda provinsi, kabupaten dan kota, serta swasta tidak hanya butuh sarjana, tapi butuh profesional bersertifikat BNSP,” ujar Rachmatika.»
Menurutnya, bergabungnya Jimly School of Law and Government menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas program, terutama dengan kompetensi di bidang mediasi.
«“Dengan bergabungnya Jimly School yang memiliki Akreditasi A dari Mahkamah Agung untuk mediator, kualitas lulusan akan jauh lebih unggul,” tambahnya.»
Kerja sama LPKAN Indonesia, PT Forjasi Lentera Indonesia, dan Jimly School of Law and Government ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses pendidikan dan sertifikasi profesi hukum di Jawa Timur.
Ke depan, program tersebut ditargetkan mampu melahirkan profesional yang memiliki kompetensi di bidang audit hukum, penyusunan kontrak, mediasi, serta kontrak pengadaan barang dan jasa.
Dengan dukungan ekosistem pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan investasi yang besar, Jawa Timur dinilai memiliki peluang menjadi salah satu pusat pengembangan SDM hukum profesional bersertifikat nasional yang mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan dunia usaha.
SURABAYA — Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia bersama PT Forjasi Lentera Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan Jimly School of Law and Government dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesi hukum nasional berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Kerja sama tersebut dilakukan dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Jimly School of Law and Government, Surabaya, Kamis (10/9/2026).
Pertemuan dihadiri perwakilan LPKAN Indonesia dan PT Forjasi Lentera Indonesia, yakni Rachmatika Ramadhani, S.Psi., Syahreni, S.S., dan Izzatias Hikmah Pratiwi. Ketiganya ditunjuk dan diamanahkan oleh R. Mohammad Ali Zaini selaku Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, Sugiharto, S.E., M.Si. selaku Ketua OKK DPP LPKAN, serta Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H. selaku Ketua Lembaga Kajian Hukum & Advokasi Indonesia yang merupakan Badan Otonom LPKAN Indonesia.
Sementara itu, dari Jimly School of Law and Government hadir Prof. Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H., serta Dito, S.H., selaku Wakil Direktur Jimly School.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat membangun sinergi untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang profesional, kompeten, berdaya saing, sekaligus memiliki sertifikasi kompetensi tingkat nasional.
Kerja sama tersebut mencakup empat program unggulan, yakni CLA (Certified Legal Auditor) atau Auditor Hukum, CCD (Certified Contract Drafter) atau Ahli Perancang Kontrak, CMC (Certified Mediator Conciliator) atau Mediator dan Konsiliator, serta CPCD (Certified Procurement Contract Drafter) atau Ahli Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
Menjawab Kebutuhan SDM Profesional di Jawa Timur
Kolaborasi ini dinilai memiliki prospek besar karena Jawa Timur mempunyai ekosistem pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan investasi yang luas.
Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Dengan 38 pemerintah daerah, 666 kecamatan, serta ribuan desa, kebutuhan terhadap SDM yang memiliki kompetensi di bidang audit hukum, penyusunan kontrak, mediasi, dan pengadaan dinilai sangat besar.
Selain sektor pemerintahan, Jawa Timur juga memiliki basis perguruan tinggi dan mahasiswa yang besar. Berdasarkan data yang dicantumkan dalam rilis, Jawa Timur memiliki 465 perguruan tinggi pada 2025.
Jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) tercatat 297.925 orang, sedangkan mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) mencapai 520.186 orang.
Besarnya jumlah mahasiswa tersebut menjadi salah satu segmen yang dibidik melalui program sertifikasi dan pendampingan kompetensi, termasuk untuk kebutuhan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga menjadi faktor pendukung. Dalam rilis disebutkan, ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2025 tumbuh 5,00 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87 persen. Secara kumulatif sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,33 persen, sementara pada Triwulan IV-2025 mencapai 5,85 persen.
Pertumbuhan tersebut ditopang antara lain oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.
Dari sisi investasi, realisasi investasi Jawa Timur pada 2024 disebut mencapai Rp147,3 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 298.893 orang. Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Pasuruan disebut sebagai sejumlah wilayah dengan kontribusi investasi terbesar.
Empat Skema Sertifikasi Menyasar Berbagai Sektor
Program Certified Legal Auditor (CLA) diarahkan untuk memenuhi kebutuhan SDM profesional di lingkungan BUMN, pemerintah daerah, BUMD, maupun perusahaan besar. Kompetensi auditor hukum dinilai relevan dalam mendukung tata kelola perusahaan, pemeriksaan aspek hukum, hingga proses due diligence.
Sementara Certified Contract Drafter (CCD) menyasar kebutuhan dunia usaha. Pertumbuhan investasi dan aktivitas bisnis secara langsung berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan penyusunan dan pengelolaan kontrak.
Kompetensi tersebut dapat menjadi kebutuhan bagi Legal Officer, notaris, manajer procurement, maupun tenaga profesional yang berkaitan dengan penyusunan dan pengelolaan perjanjian.
Adapun Certified Mediator Conciliator (CMC) menjadi salah satu program yang memiliki cakupan luas. Dalam rilis disebutkan Jimly School memiliki Akreditasi A dari Mahkamah Agung untuk bidang mediator.
Kompetensi mediator dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi, baik di lingkungan peradilan maupun berbagai institusi dan organisasi yang membutuhkan penyelesaian konflik secara profesional.
Sedangkan Certified Procurement Contract Drafter (CPCD) menyasar sektor pengadaan barang dan jasa. Kompetensi ini ditujukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penyusunan dan pengelolaan kontrak pengadaan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyedia barang dan jasa.
Mahasiswa Bisa Dapat Sertifikat Pendamping Ijazah
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program Asisten Mediator dan Asisten Contract Drafter.
Program tersebut dirancang sebagai salah satu bentuk penguatan kompetensi mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 Hukum yang belum lulus maupun yang akan menyelesaikan pendidikan.
Dengan adanya sertifikasi pendamping tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengandalkan ijazah akademik, tetapi juga memiliki bukti kompetensi tambahan yang dapat mendukung kesiapan memasuki dunia kerja.
Rachmatika Ramadhani, perwakilan Forjasi Lentera Indonesia, mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya menjawab kebutuhan pasar kerja yang semakin menuntut kompetensi profesional.
«“Kerja sama ini adalah langkah nyata kami untuk menjawab kebutuhan pasar. Saat ini BUMN, Pemda provinsi, kabupaten dan kota, serta swasta tidak hanya butuh sarjana, tapi butuh profesional bersertifikat BNSP,” ujar Rachmatika.»
Menurutnya, bergabungnya Jimly School of Law and Government menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas program, terutama dengan kompetensi di bidang mediasi.
«“Dengan bergabungnya Jimly School yang memiliki Akreditasi A dari Mahkamah Agung untuk mediator, kualitas lulusan akan jauh lebih unggul,” tambahnya.»
Kerja sama LPKAN Indonesia, PT Forjasi Lentera Indonesia, dan Jimly School of Law and Government ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses pendidikan dan sertifikasi profesi hukum di Jawa Timur.
Ke depan, program tersebut ditargetkan mampu melahirkan profesional yang memiliki kompetensi di bidang audit hukum, penyusunan kontrak, mediasi, serta kontrak pengadaan barang dan jasa.
Dengan dukungan ekosistem pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan investasi yang besar, Jawa Timur dinilai memiliki peluang menjadi salah satu pusat pengembangan SDM hukum profesional bersertifikat nasional yang mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan dunia usaha.
Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.