Kinerja APBN KPPN Malang Agustus 2026 Tembus Rp78,67 Triliun, Pendapatan Cukai Jadi Penopang

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna, memaparkan bahwa realisasi pendapatan negara di wilayah kerjanya hingga 31 Agustus 2026 sukses menyentuh angka Rp78,67 triliun. Capaian gemilang yang diumumkan secara daring melalui platform Microsoft Teams pada Selasa (8/9/2026) ini mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,57 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y).

Dalam rilis bulanan yang diselenggarakan bersamaan dengan agenda sosialisasi transaksi pemerintah tersebut, Muhammad Rusna merinci bahwa sektor penerimaan cukai masih menjadi tulang punggung utama pendapatan di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa penerimaan cukai di lima wilayah kerja yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan tersebut menyumbang hingga Rp62,13 triliun, atau tumbuh sekitar 4,69 persen secara y-o-y.

“Capaian pendapatan ini juga ditopang oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp4,40 triliun dengan pertumbuhan 6,25 persen, meskipun sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat mengalami penurunan 20,87 persen menjadi Rp7,49 triliun,” ungkap Rusna saat menjabarkan dinamika penerimaan perpajakan. Selain itu, ia juga menuturkan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya telah mencapai Rp328,10 miliar, sebuah angka yang sukses melampaui target hingga 112,99 persen meski secara tahunan turun tipis 0,32 persen.

Baca juga: KB Samsat Bangil Pasuruan Melakukan Sosialisasi Pemutihan Pembebasan Pajak Mulai 1 Sampai 31 Agustus 2026

Baca juga: PILOT PGMI 2026 Bekali Mahasiswa Baru dengan Kepemimpinan dan Organisasi

Beralih ke sektor belanja negara, Rusna menyampaikan bahwa realisasi penyerapan anggaran hingga akhir Agustus 2026 telah menyentuh Rp9,03 triliun atau sekitar 70,38 persen dari total pagu yang disediakan sebesar Rp12,84 triliun. Ia menegaskan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan dengan baik di angka Rp5,04 triliun, yang ditopang kuat oleh kucuran Dana Alokasi Umum sebesar Rp3,03 triliun serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,39 triliun.

Terkait upaya ekstra dalam menekan laju inflasi melalui program 4K, Rusna menyoroti bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan pagu sebesar Rp241,81 miliar khusus untuk wilayah Malang Raya dan Pasuruan. “Sampai dengan 31 Agustus 2026, realisasinya sudah menyentuh Rp102,01 miliar atau sekitar 42,19 persen,” terangnya membeberkan efektivitas program kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan tersebut.

Oleh karena itu, ia sangat mengharapkan peran aktif pemerintah daerah untuk terus mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mempercepat pemenuhan dokumen batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pada akhir paparannya, Kepala KPPN Malang itu juga menyinggung evaluasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang telah mencatatkan 3.233 transaksi dengan nilai total mencapai Rp7,78 miliar. Ia secara khusus mengingatkan agar satuan kerja segera menyelesaikan kendala administratif di lapangan, terutama terkait keterlambatan pelaporan perubahan nama pemegang KKP kepada pihak perbankan.