Muktamar NU ke-35 Tambakberas: Kaukus Intelektual Tuntut Hak Suara Muktamirin Dikembalikan

JOMBANG | JATIMSATUNEWS.COM: Menjelang perhelatan akbar Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang (27-31 Agustus 2026), dinamika pemilihan Ketua Umum PBNU mulai memanas. Kaukus Intelektual NU secara terbuka melontarkan kritik keras terkait wacana sistem pemilihan yang dinilai mengebiri hak suara peserta atau Muktamirin.

Ketua Umum Kaukus Intelektual NU, Abd. Aziz, mempertanyakan skenario pemilihan yang menyerahkan kewenangan mutlak kepada 9 kiai dalam tim Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA), di mana Muktamirin berpotensi dilarang mengusulkan maupun memilih calon ketua umum.

“Jika Muktamirin dilarang bersuara dan memilih pemimpinnya sendiri, apa urgensinya mereka berbondong-bondong hadir ke Tambakberas meninggalkan keluarga?” tegas Abd. Aziz di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Baca juga: BB Sudah Dikembalikan, Diduga Diminta Lagi ke Satlantas Polres Sampang, Ada Apa?

Baca juga: DLH Sampang Kembali Ditagih, Sampah Liar Pantura dan Janji Tindak Lanjut Dipertanyakan

Tiga Sorotan Utama Kaukus Intelektual NU:

1. Ancaman Krisis Legitimasi: Pemimpin yang hanya dipilih secara elitis oleh 9 anggota AHWA tanpa melibatkan suara langsung PWNU dan PCNU dikhawatirkan tidak memiliki legitimasi dan dukungan akar rumput yang kuat.
2. Momentum Islah yang Terancam: Percepatan Muktamar ke-35 sedianya dirancang untuk mengakhiri krisis kepemimpinan PBNU. Menutup ruang demokrasi bagi Muktamirin justru berpotensi memicu polemik baru dan menggagalkan konsolidasi organisasi.
3. Independensi Penyelenggara Dipertanyakan: Terdapat indikasi dugaan ketidaknetralan panitia penyelenggara yang mencoba ‘mewukufkan’ atau mengarahkan peserta untuk mendukung calon tertentu, yang dinilai mencederai marwah kemandirian Muktamar.

Lebih lanjut, Kaukus Intelektual NU mendesak penyelenggara Muktamar untuk bersikap independen dan imparsial ibarat wasit yang adil. Abd. Aziz juga mengingatkan para Muktamirin untuk menolak segala bentuk praktik politik uang (risywah) yang menistakan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para muassis NU, seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari dan Syaikhona Kholil Bangkalan.

“Muktamar ini harus menjadi ajang dari warga NU, oleh warga NU, dan untuk warga NU. Dengan memerdekakan Muktamirin, kita wujudkan Muktamar yang bermartabat,” tutupnya.