JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM: Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (DPP LPKAN Indonesia) menyerukan agar momentum kemerdekaan tidak sekadar menjadi seremoni tahunan.
LPKAN Indonesia mendorong seluruh aparatur negara melakukan evaluasi terhadap kualitas pengabdian kepada masyarakat. Menurut lembaga tersebut, ukuran kemerdekaan harus tercermin dari hadirnya negara dalam kehidupan rakyat, mulai dari pelayanan publik, pemberantasan korupsi hingga terciptanya kesejahteraan ekonomi.
Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia R. Mohammad Ali, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, menegaskan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan kerja nyata dari para penyelenggara negara.
“81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas R. Mohammad Ali di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).
Jangan Jadikan Jabatan sebagai Ruang Kepentingan Pribadi
LPKAN menilai jabatan publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Tuhan. Karena itu, aparatur negara diminta mengedepankan ketulusan dalam bekerja serta meninggalkan sikap egois, arogansi maupun gaya hidup berlebihan. Sekjen DPP LPKAN Indonesia Abdul Rasyid mengatakan, pengabdian seorang aparatur negara seharusnya terlihat ketika masyarakat menghadapi persoalan.
“Mengabdi itu artinya hadir saat rakyat susah. Melayani tanpa pamrih. Bekerja tanpa hitung-hitungan. Itu baru aparatur negara sejati,” ujarnya.
Selain persoalan pengabdian, LPKAN juga menyoroti pentingnya penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemberantasan korupsi, pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan dinilai harus dilakukan secara konsisten dan tanpa tebang pilih. Di sisi lain, pengawasan internal, sistem merit dalam rekrutmen aparatur serta transparansi anggaran perlu terus diperkuat.
“Integritas adalah harga mati. Tanpa integritas, pembangunan tidak akan pernah adil,” tegas R. Mohammad Ali.
Kemerdekaan Harus Dirasakan di Sektor Ekonomi
LPKAN juga menilai tantangan kemerdekaan di era sekarang tidak hanya menyangkut kedaulatan politik, tetapi juga kedaulatan ekonomi. Karena itu, LPKAN mendorong pemerintah memperkuat keberpihakan kepada sektor ekonomi rakyat, terutama UMKM, petani, nelayan dan buruh.
Penggunaan produk dalam negeri dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus memperkuat industri nasional. Di sisi lain, stabilitas harga pangan, energi dan pendidikan menjadi perhatian karena ketiganya berkaitan langsung dengan daya beli dan kualitas hidup masyarakat.
LPKAN juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga tingkat desa, daerah 3T dan kawasan Indonesia Timur.
“Jangan sampai di negeri yang kaya sumber daya ini, rakyat masih kesulitan lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok. Negara wajib hadir dan berpihak,” kata Abdul Rasyid.
Aparatur Negara Harus Jadi Perekat PersatuanDi tengah derasnya arus informasi, polarisasi dan disinformasi, LPKAN mengingatkan aparatur negara agar tidak justru menjadi bagian dari persoalan. Aparatur negara harus tampil sebagai teladan sekaligus perekat masyarakat dengan menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
LPKAN juga mengajak seluruh jajaran DPD LPKAN Indonesia di berbagai daerah untuk memperkuat pengawasan berbasis data dan turun langsung menyerap aspirasi masyarakat.
“Mari kita kobarkan semangat persatuan, bersinergi, dan berkarya bersama. Turun ke lapangan, dengar aspirasi rakyat, dan jadilah mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa,” seru R. Mohammad Ali.
LPKAN: Pengawasan Bukan untuk Menjatuhkan Pemerintah
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, LPKAN Indonesia menegaskan posisinya sebagai Garda Pengawas Kinerja Aparatur Negara dan Mitra Strategis Pemerintah.
LPKAN menyebut pengawasan tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintahan. Sebaliknya, pengawasan diarahkan untuk memastikan kebijakan, program pembangunan dan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintahan, tetapi memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkas R. Mohammad Ali. Pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, LPKAN Indonesia juga memberikan apresiasi kepada ASN, TNI, Polri, guru, tenaga kesehatan dan para relawan yang selama ini menjalankan pengabdian untuk bangsa dan negara.
LPKAN menilai, memasuki usia 81 tahun, semangat nasionalisme harus diterjemahkan dalam bentuk kerja nyata. Kejujuran dalam jabatan, profesionalisme dalam pelayanan, keberanian melawan korupsi, kecintaan terhadap produk dalam negeri dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi bagian penting dari wajah nasionalisme Indonesia masa kini.Kemerdekaan adalah warisan para pahlawan. Namun memastikan kedaulatan, keadilan dan kemakmuran dirasakan seluruh rakyat merupakan tanggung jawab generasi hari ini.Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
