MOJOKERTO | JATIMSATUNEWS.COM: Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja (kunker) ke SMKN 2 Kabupaten Mojokerto untuk mengevaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Meski proses penerimaan peserta didik baru dinilai berjalan mulus, legislatif menyoroti satu Pekerjaan Rumah (PR) besar: keberlanjutan nasib mayoritas lulusan SMA/SMK di wilayah Mojokerto yang belum terpetakan.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, memberikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan SPMB di tingkat Kabupaten maupun Kota Mojokerto. Ia memastikan seluruh kuota sekolah telah terisi penuh.
“Alhamdulillah, pelaksanaan SPMB di Mojokerto berjalan baik. Tidak ada bangku kosong, artinya seluruh daya tampung sekolah telah terpenuhi pada tahun ajaran baru ini,” ungkap Sri Untari di sela-sela kunjungannya.
### Ancaman Pengangguran: 60 Persen Lulusan Tak Terlacak
Meski SPMB sukses, politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa ada persoalan pasca-kelulusan yang jauh lebih krusial. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, dari total sekitar **9.000 lulusan SMA/SMK di Mojokerto**, serapannya masih belum maksimal dan terdata dengan baik.
Berikut rincian serapan lulusan SMA/SMK di Mojokerto:
* **5 Persen:** Melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
* **22 Persen:** Telah terserap ke dunia kerja (baik di dalam maupun luar daerah).
* **Sekitar 60 Persen:** Belum terpetakan secara jelas statusnya.
“Yang menjadi perhatian dan PR kita bersama adalah sekitar 60 persen lulusan yang statusnya belum terdata secara pasti. Apakah mereka sudah bekerja, melanjutkan studi ke perguruan tinggi swasta, atau justru menganggur?” tegas Sri Untari.
Menurutnya, pembaruan data lulusan ini sangat vital. Data tersebut akan menjadi pijakan utama bagi Pemprov Jatim dalam menyusun rumusan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang lebih akurat demi menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
### Strategi dan Sinergi Lintas Sektor
Sebagai langkah konkret, Komisi E DPRD Jatim bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jatim akan menginstruksikan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi lulusan SMA/SMK di berbagai daerah. Selain itu, DPRD Jatim mendorong beberapa inisiatif strategis, antara lain:
* **Penguatan *Link and Match*:** Mensinergikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) agar lulusan SMK lebih mudah terserap.
* **Kolaborasi Disnakertrans:** Menggencarkan penyelenggaraan *job fair* secara berkala di tingkat daerah.
* **Pembekalan Kewirausahaan:** Memberikan pelatihan mandiri agar lulusan memiliki opsi sebagai pencipta lapangan kerja, bukan sekadar pencari kerja.
“Kita ingin lulusan SMA dan SMK di Jawa Timur memiliki banyak pilihan, baik melanjutkan pendidikan, bekerja di industri, maupun menjadi wirausaha. Dengan begitu, angka pengangguran dapat ditekan dan kualitas SDM Jawa Timur semakin meningkat,” imbuh Sri Untari.
Respons Positif Cabdindik Mojokerto
Kunjungan dan masukan dari Komisi E ini disambut hangat oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Pinky Hidayati.
Menurut Pinky, evaluasi langsung dari pihak legislatif merupakan masukan yang sangat berharga untuk mengevaluasi mutu layanan pendidikan secara komprehensif.
Turut hadir dalam acara tersebut jajaran kepala SMA/SMK negeri dan swasta se-Kabupaten dan Kota Mojokerto, serta seluruh anggota Komisi E DPRD Jatim. Ke depan, kualitas penyelenggaraan pendidikan di Jatim tidak lagi hanya diukur dari kelancaran proses SPMB, melainkan dari tingginya angka serapan lulusan di dunia kerja, perkuliahan, maupun sektor wirausaha mandiri.


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.