Artikel | JatimSatuNews.com, oleh; Zamzami Tanjung, Direktur Eksekutif Batuta Institute, 2026.
Melampaui perdebatan mengenai nama calon wakil presiden yang sedang menghangat. Patut juga melihat bagaimana lembaga negara dengan kewenangannya bekerja dalam proses pengisian jabatan tersebut.
Terdapat persoalan mendasar yaitu, sampai di mana batas kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengatur pelaksanaan pengisian jabatan wakil presiden yang kosong?
Sementara, konstitusi telah membagi peran secara jelas dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih salah seorang di antaranya.
Akan tetapi, mekanisme pelaksanaan kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 yang mafhum diketahui sebagai produk legislasi DPR bersama Presiden.
Persoalannya, apakah materi yang diatur melalui undang-undang tersebut tetap berada dalam batas konstitusionalnya? atau justru berpotensi membatasi ruang kelembagaan MPR dalam menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh UUD 1945?
Batasannya, pembahasan ini hanya meninjau batas kewenangan legislasi DPR, bukan kewenangan legislasi Presiden.
Batasan Kewenangan Legislasi
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sementara itu, Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Kewenangan membentuk undang-undang tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu tanpa batas. DPR dan Presiden tetap berada di bawah supremasi konstitusi. Setiap materi undang-undang harus memiliki dasar kewenangan, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
Prinsip ini penting, karena pembagian kekuasaan tidak dimaksudkan untuk menempatkan satu lembaga sebagai pengendali seluruh lembaga lainnya. Setiap lembaga negara menjalankan fungsi berdasarkan kewenangan dan harus menghormati kewenangan lembaga lain berdasarkan aturan konstitusi.
Karena itu, keberadaan kewenangan legislasi DPR tidak serta-merta menempatkan DPR sebagai pihak yang dapat menentukan seluruh tata cara pelaksanaan kewenangan lembaga negara lainnya.
Undang-undang memang dapat mengatur pelaksanaan ketentuan konstitusi, tetapi pengaturan tersebut tidak boleh menggeser substansi kewenangan konstitusional ataupun mengambil alih ruang kelembagaan yang semestinya menjadi bagian dari pelaksanaan kewenangan lembaga bersangkutan.
Kewenangan MPR berdasarkan Konstitusi
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Rumusan tersebut mengandung pembagian kewenangan yang tegas. Presiden bertindak sebagai pihak yang mengusulkan dua calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan sidang dan memilih Wakil Presiden.
Dengan demikian, kewenangan MPR dalam proses tersebut bukanlah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, melainkan kewenangan yang bersumber langsung dari UUD 1945.
Ketika konstitusi telah memberikan kewenangan tertentu kepada sebuah lembaga negara, undang-undang yang mengatur pelaksanaannya harus ditempatkan sebagai instrumen penjabaran, bukan sebagai sumber yang dapat mengubah atau mempersempit dan/atau membatasi kewenangan konstitusional tersebut.
Persoalan inilah yang perlu ditinjau untuk membaca arah kewenangan legislasi DPR berupa UU MD3 terkait proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ketika Undang-Undang Menyetir Wilayah Konstitusi
Pasal 46 ayat (2) UU MD3 mengatur bahwa Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna paling lambat empat belas Hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.
Ketentuan tersebut menarik untuk dicermati karena UUD 1945 tidak menentukan tenggat empat belas hari bagi Presiden untuk menyampaikan dua nama calon kepada MPR. Konstitusi hanya menetapkan batas waktu paling lama enam puluh hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dengan demikian, tenggat empat belas hari merupakan pengaturan yang lahir dari undang-undang, bukan ketentuan yang secara eksplisit diperintahkan oleh Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Keberadaan aturan tersebut perlu dipertanyakan apakah pengaturan tersebut telah memperhatikan batas kewenangan masing-masing lembaga negara berdasarkan konstitusi?
Persoalannya bukan semata-mata mengenai angka empat belas hari. Hal yang lebih mendasar adalah ruang pengaturan undang-undang terhadap hubungan antara kewenangan Presiden untuk mengusulkan calon dan kewenangan MPR untuk menyelenggarakan sidang serta memilih Wakil Presiden.
Pengaturan mengenai hubungan antarlembaga negara tentu dapat menjadi materi undang-undang sepanjang memiliki dasar konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Namun, ketika pengaturan mulai masuk ke wilayah teknis pelaksanaan kewenangan internal MPR, maka perlu ada pengujian yang lebih cermat. Hal itu pantas masuk ruang diskusi ketatanegaraan, apakah benar-benar diperlukan pengaturan dalam bentuk norma undang-undang? atau lebih tepat hanya ditempatkan dalam peraturan tata tertib MPR saja?
Supremasi Konstitusi dan Kedaulatan Maknanya
Persoalan lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan penggunaan istilah “Hari” dalam UU MD3. Pasal 1 angka 9 UU MD3 mendefinisikan “Hari” sebagai hari kerja. Definisi tersebut berlaku dalam kerangka pengaturan undang-undang yang bersangkutan. Namun, persoalan muncul ketika definisi tersebut dipertemukan dengan penggunaan kata “hari” dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Konstitusi menyebut tenggat enam puluh hari, tetapi tidak memberikan keterangan bahwa yang dimaksud adalah hari kerja. Di sisi lain, UU MD3 menggunakan istilah “Hari” dengan definisi hari kerja. Apabila definisi undang-undang itu kemudian digunakan untuk menentukan makna tenggat yang terdapat dalam UUD 1945, muncul persoalan mengenai arah penafsiran hukum yang semestinya.
Dalam tata hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, undang-undang tidak dapat menjadi dasar untuk secara sepihak menentukan atau mengubah makna norma konstitusi. Penafsiran terhadap UUD 1945 harus bertolak dari konstitusi itu sendiri, dengan memperhatikan bunyi ketentuan, konteks sistematika, tujuan pengaturan, serta prinsip-prinsip ketatanegaraan yang melandasinya.
Artinya, definisi “Hari” dalam UU MD3 tidak otomatis dapat dipindahkan untuk menafsirkan kata “hari” dalam UUD 1945. Definisi tersebut merupakan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam ruang lingkup pengaturannya sendiri. Ia tidak serta-merta memiliki kekuatan untuk mengikat makna istilah yang digunakan oleh konstitusi.
Di sinilah pentingnya supremasi konstitusi bahwa segalanya harus mengacu pada konstitusi dengan makna yang dikehendaki konsitusi itu sendiri. Makna norma konstitusi tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh peraturan yang kedudukannya berada di bawah konstitusi.
Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, supremasi konstitusi memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara, termasuk pembentukan undang-undang, tunduk pada batas dan makna yang bersumber dari konstitusi.
Singkatnya, ketika undang-undang memberikan definisi terhadap suatu istilah, definisi itu tidak boleh digunakan untuk mengubah pengertian norma konstitusi tanpa dasar penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
Dua Tenggat “Hari” yang Tidak Boleh Dicampuradukkan
Pembahasan ini berangkat dari pernyataan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan bahwa pihaknya mempunyai waktu 60 hari semenjak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri. Dia mengatakan bahwa Presiden mempunyai waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama sebagaimana dikutip dari detik.com dan kumparan.com.
Peristiwa politik itu, mempunyai relevansi untuk dikembangkan dalam pembahasan terkait batas kewenangan legislasi DPR dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden tersebut.
Penting untuk membedakan tenggat enam puluh “hari” dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan tenggat empat belas “Hari” dalam Pasal 46 ayat (2) UU MD3. Keduanya merupakan ketentuan yang berbeda, memiliki sumber hukum berbeda, serta mengatur tahapan yang tidak sama.
Tenggat enam puluh “hari” merupakan batas waktu konstitusional bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden. Sementara itu, tenggat empat belas “Hari” merupakan ketentuan undang-undang yang mengatur waktu penyampaian dua calon oleh Presiden sebelum sidang paripurna diselenggarakan.
Perbedaan ini penting karena definisi “Hari” sebagai hari kerja dalam UU MD3 tidak dapat secara otomatis digunakan untuk memperpanjang atau mengubah tenggat enam puluh “hari” dalam UUD 1945. Makna tenggat konstitusional harus ditafsirkan berdasarkan UUD 1945, bukan ditentukan oleh definisi yang dibuat dalam undang-undang.
Rumusan konstitusi tidak secara eksplisit menyebut hari kerja ataupun hari kalender. Namun, sifat tenggat yang ditetapkan langsung oleh konstitusi, tujuannya untuk menjamin kesinambungan pemerintahan, serta kebutuhan memberikan kepastian waktu bagi pengisian jabatan dapat menjadi dasar untuk menguji penafsiran tersebut.
Karena itu, persoalannya tidak boleh disederhanakan menjadi perdebatan teknis mengenai cara menghitung hari. Ada pertanyaan konstitusional yang lebih penting yaitu apakah pengaturan pada tingkat undang-undang berpotensi menghasilkan pemaknaan yang memperpanjang pelaksanaan kewajiban konstitusional?
Jika demikian, persoalan tersebut menjadi persoalan serius. Kita tidak menginginkan ketentuan teknis justru menghasilkan konsekuensi yang mengurangi efektivitas perintah konstitusi.
Ruang Pengaturan Internal MPR
Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR RI merupakan salah satu instrumen yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dan persidangan MPR. Keberadaan peraturan tersebut dapat menjadi landasan bagi pengaturan teknis internal sepanjang materinya berada dalam lingkup kewenangan MPR dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Namun, ruang pengaturan internal tersebut juga bukan kewenangan tanpa batas. MPR tetap harus tunduk pada UUD 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah. Namun, perlu juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengaturan pada tingkat undang-undang dan kebutuhan MPR untuk mengatur tata cara internalnya sendiri.
Tidak semua aspek pelaksanaan kewenangan MPR harus dirinci melalui undang-undang. Pengaturan yang terlalu jauh memasuki urusan teknis internal berpotensi mempersempit ruang kelembagaan MPR. Sebaliknya, penyerahan seluruh aspek kepada peraturan internal juga tidak tepat apabila menyangkut hubungan kewenangan antarlembaga yang memang memerlukan dasar pengaturan dalam undang-undang.
Karena itu, garis pembatasnya harus ditentukan berdasarkan substansi materi yang diatur. Hubungan kewenangan antara Presiden dan MPR dapat memerlukan pengaturan pada tingkat undang-undang, sedangkan tata cara teknis persidangan dan mekanisme internal MPR patut memperoleh ruang pengaturan melalui peraturan MPR.
Konstitusi tidak boleh dimaknai secara sepihak oleh kekuasaan yang dibatasi olehnya
Persoalan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, memperlihatkan bagaimana konstitusi bekerja dalam mengatur hubungan antarlembaga negara, membatasi penggunaan kekuasaan, sekaligus menjamin agar setiap kewenangan dijalankan sesuai dengan sumber dan batasnya.
Kewenangan legislasi DPR merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan negara. Namun, kekuasaan membentuk undang-undang tidak boleh dipahami sebagai kewenangan untuk menentukan sendiri batas pelaksanaan seluruh kewenangan lembaga negara. Undang-undang harus tunduk pada konstitusi, bukan sebaliknya.
Demikian pula halnya, MPR tidak dapat menggunakan kewenangan internalnya untuk mengabaikan ketentuan konstitusi. Setiap lembaga negara memiliki ruang kewenangan, tetapi ruang tersebut selalu dibatasi oleh konstitusi dan harus dijalankan dengan prinsip saling menghormati.
Penggunaan kewenangan legislasi harus berdasarkan konstitusi. UUD 1945 harus ditempatkan pada puncak hierarki peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Harus dipastikan setiap lembaga tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk memperluas pengaruh ke wilayah kewenangan lembaga negara lain yang telah ditetapkan konstitusi itu sendiri.
Konstitusi itu pada akhirnya, bukan hanya mengatur siapa yang berwenang, tetapi juga menentukan sampai di mana kewenangan itu boleh dijalankan. Ketika undang-undang mulai menentukan makna konstitusi, yang harus diuji bukan hanya bunyi undang-undangnya, melainkan juga harus menguji sejauhmana batas kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi padanya.
Baca juga:
- Wakil Presiden Bukan Urusan Elite Semata, Partisipasi Rakyat Berderai dalam Penyelenggaraan Negara
- Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR, Indonesia Memasuki Babak Baru Ketatanegaraan
- Konstitusi Tak Cukup Berhenti di Atas Kertas, Zamzami Tanjung Tawarkan Gagasan Keadilan Sosial Teritorial
- Meneroka Sejarah Bhayangkara Majapahit, Membaca Transformasi Polri dalam Kepemimpinan Suyudi
- Konstitusi Harus Hidup, Bukan Sekadar Teks Tertulis





Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.