Langsung ke konten
Sabtu, 21 November 2026
Pulse Hukum Trading dalam Islam: Membaca Kripto dan XAUUSD lewat Al-Qur’an
Daerah

Komisi IV DPRD Pasuruan Soroti Anak Tidak Sekolah

PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pasuruan menjadi sorotan dalam perbincangan podcast Jawara Jagongan Wakil

Narasumber dan pemandu podcast membahas solusi pendidikan serta peran bersama mengatasi ATS.

Narasumber dan pemandu podcast membahas solusi pendidikan serta peran bersama mengatasi ATS.

PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pasuruan menjadi sorotan dalam perbincangan podcast Jawara Jagongan Wakil Rakyat yang tayang di kanal Jatim Satu News pada 5 November 2026. Diskusi tersebut menghadirkan tiga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, yakni Najib Setiawan (Fraksi PKS) dari Dapil 1, Zakaria dari Dapil 2, serta H. Ahmad Saleh, S.H. (Fraksi Gerindra) dari Dapil 4.

Suasana perekaman podcast Jawara Jagongan Wakil Rakyat membahas penanganan ATS di Pasuruan.
Suasana perekaman podcast Jawara Jagongan Wakil Rakyat membahas penanganan ATS di Pasuruan.

Tanggung Jawab Bersama Orang Tua, Negara, dan Anak

Dalam dialog tersebut, Ahmad Saleh menegaskan bahwa persoalan pendidikan anak tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja dan menuntut rasa tanggung jawab bersama.

“Persoalannya kita harus terpanggil untuk masing-masing punya tanggung jawab yang sama. Tentunya yang paling punya tanggung jawab terhadap persoalan pendidikan anak ya orang tua,” ujar Saleh.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa Unusida Sampaikan Aspirasi Kepada DPD RI Terpilih tentang Hak Anak Yatim

Baca juga: Dorong Digitalisasi UMKM Desa Campurejo, Mahasiswa KKN UPN “Veteran” Jawa Timur Laksanakan Program Digitalisasi dan Sosialisasi UMKM Pendampingan QRIS, Google Maps, dan Website Desa

​Saleh menyampaikan bahwa Bupati Pasuruan memiliki atensi besar terhadap sektor pendidikan karena merupakan kebutuhan dasar manusia. Ia juga menilai kondisi saat ini jauh berbeda dibanding masa lalu ketika akses sekolah masih berjarak jauh, karena kini lembaga pendidikan banyak tersedia dan pemerintah memberikan berbagai dukungan fasilitas mulai jenjang SD hingga SMP.

Iklan

“Sekarang hampir di setiap wilayah lembaga saling bersaing memperebutkan minat siswa, jadi sudah tidak ada alasan sekolah jauh,” tambahnya.

​Sementara itu, Zakaria menuturkan bahwa program seperti BOS dan sekolah rakyat telah disiapkan negara untuk membantu masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa di wilayahnya angka kasus pernikahan usia sekolah kini jauh berkurang dibanding dulu dan lebih banyak dipicu kenakalan anak ketimbang faktor ekonomi. “Sekarang tuh saya malah melihatnya sangat jarang, bukan tidak ada tapi ada, cuman enggak sevulgar dulu,” kata Zakaria.

Fenomena Kenakalan, Pergaulan Bebas, hingga Pola Asuh

Tiga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan saat perbincangan isu Anak Tidak Sekolah (ATS).
Tiga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan saat perbincangan isu Anak Tidak Sekolah (ATS).

Najib Setiawan menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak secara seimbang antara ilmu dunia dan agama. Ia mengingatkan bahwa anak merupakan amanah dan titipan yang harus dijaga, serta mengkritik orang tua yang mengaku tidak mampu membiayai sekolah anak tetapi masih menghabiskan uang untuk membeli rokok setiap hari. “Anak itu suatu amanah, anak adalah suatu titipan, menyia-nyiakan amanah dan menyia-nyiakan titipan ini adalah dosa di hadapan Allah kepada orang tua,” tegas Najib.

​Najib juga mengungkapkan adanya fenomena pergaulan bebas hingga kehamilan di luar nikah yang terjadi di lapangan, termasuk di wilayah dapilnya. Menurutnya, lemahnya pengawasan dan pendidikan agama membuat anak rentan terjerumus pada pergaulan yang merugikan masa depan mereka. “Tiba-tiba dia sudah hamil, akhirnya mau tidak mau dinikahkan di usia dini,” ungkapnya.

Iklan

Terkait anak-anak usia sekolah yang masih berada di jalanan, Saleh menyebut persoalan tersebut cukup kompleks karena dipengaruhi faktor keluarga seperti broken home, kesibukan orang tua bekerja, hingga pengaruh lingkungan. Ia menyatakan Komisi IV mendorong Dinas Sosial, Satpol PP, serta pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti kondisi tersebut sesuai kewenangan. “Kita sering mengimbau kepada Dinas Sosial dan pemangku kepentingan terkait agar mengatasi hal-hal yang kurang layak terlihat di jalanan,” jelas Saleh.

Solusi Sekolah Rakyat, PKBM, dan Komitmen Pendampingan

Membahas solusi penanganan ATS, Saleh menilai keberadaan sekolah rakyat dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sama-sama dibutuhkan dengan fungsi yang saling melengkapi. Ia menjelaskan bahwa sekolah rakyat menyasar anak dari keluarga tidak mampu dengan pemenuhan kebutuhan dasar, sementara PKBM membantu warga yang membutuhkan legalitas ijazah karena sempat terputus pendidikannya.

“Kalau sekolah rakyat memberi kesempatan bagi anak yang betul-betul tidak mampu dan semua dipenuhi, sedangkan PKBM tetap diperlukan untuk kebutuhan legalitas ijazah,” tuturnya.

​Zakaria menambahkan bahwa kolaborasi pemerintah desa, RT, RW, serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendata dan mengedukasi warga agar memanfaatkan fasilitas pendidikan yang telah tersedia. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi anak untuk putus sekolah karena masa depan bangsa ditentukan oleh pendidikan generasi saat ini. “Tidak ada alasan untuk putus sekolah, karena masa depan negara ini ditentukan dari pendidikan dan anak-anak yang sekarang sekolah,” kata Zakaria.

​Pada akhir perbincangan, Najib menyatakan komitmennya untuk ikut membantu mencarikan solusi bagi warga di dapilnya yang benar-benar terkendala perlengkapan sekolah seperti sepatu dan seragam agar anaknya bisa bersekolah. “Kalau benar-benar dia itu enggak mampu, saya siap untuk memberikan sepatu dan seragam agar anak ini segera sekolah,” ujarnya. Ia berpesan agar orang tua melibatkan peran RT, RW, atau kepala desa saat menasihati anak, serta menekankan bahwa penanganan ATS membutuhkan kepedulian bersama seluruh elemen masyarakat. (Ans)

Sumber: youtu.be

Komentar Pembaca

Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.

Tinggalkan Komentar

Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.