MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM – Kinerja APBN Tahun Anggaran 2026 di wilayah kerja KPPN Madiun terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 31 Oktober 2026, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp5,58 triliun atau 91,73 persen dari total pagu Rp6,08 triliun.
Realisasi tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan APBN terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyaluran TKD ini mencakup lima pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Madiun, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo.
Dari sisi penyaluran TKD, Kabupaten Magetan mencatat persentase realisasi tertinggi sebesar 92,33 persen, disusul Kabupaten Ngawi sebesar 91,79 persen, Kota Madiun sebesar 91,73 persen, Kabupaten Madiun sebesar 91,22 persen, dan Kabupaten Ponorogo sebesar 91,57 persen.

Berdasarkan jenis transfer, Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pagu Rp4,09 triliun telah terealisasi sebesar Rp3,74 triliun atau 91,54 persen. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp373,70 miliar atau 84,87 persen dari pagu Rp440,35 miliar.
Capaian positif juga terlihat pada penyaluran DAK Nonfisik untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dari total pagu sebesar Rp415,28 miliar, realisasi penyaluran telah mencapai Rp409,96 miliar atau 98,72 persen. Sementara itu, DAK Nonfisik untuk jenis bantuan selain BOK dan BOS terealisasi sebesar Rp710,47 miliar atau 91,43 persen dari total pagu Rp777,10 miliar.
Untuk DAK Fisik, realisasi penyaluran telah mencapai Rp48,73 miliar atau sebesar 72,40 persen dari total pagu Rp67,31 miliar. Capaian ini perlu menjadi perhatian bersama untuk terus mengakselerasi pelaksanaan kegiatan serta memastikan pemenuhan seluruh persyaratan penyaluran, sehingga manfaat pembangunan infrastruktur dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Pada penyaluran DAK Fisik, realisasi telah mencapai Rp48,73 miliar atau 72,40 persen dari total pagu sebesar Rp67,31 miliar. Capaian ini perlu terus ditingkatkan melalui percepatan pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan persyaratan penyaluran agar manfaat pembangunan infrastruktur segera dirasakan masyarakat.
Sementara itu, penyaluran Dana Desa di wilayah Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo telah mencapai 100 persen dari total pagu Rp292,98 miliar, dengan realisasi sebesar Rp292,98 miliar. Capaian ini menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Pada sisi belanja pemerintah pusat, realisasi belanja satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) mitra KPPN Madiun juga menunjukkan perkembangan yang positif. Tercatat sebanyak 15 K/L mitra KPPN Madiun dengan capaian realisasi belanja yang bervariasi di masing-masing wilayah. Kota Madiun mencatat realisasi tertinggi secara nominal, yakni sebesar Rp1,20 triliun atau 88,08 persen dari total pagu Rp1,36 triliun.
Sementara itu, Kabupaten Magetan merealisasikan belanja sebesar Rp410 miliar atau 84,14 persen dari pagu Rp487 miliar. Adapun Kabupaten Madiun mencapai Rp244 miliar atau 79,95 persen, Kabupaten Ponorogo sebesar Rp349 miliar atau 79,17 persen, serta Kabupaten Ngawi sebesar Rp273 miliar atau 78,20 persen.

Apabila dilihat berdasarkan jenis belanja, belanja modal mencatat pertumbuhan realisasi sebesar 82,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja barang juga mengalami pertumbuhan sebesar 11,02 persen, sedangkan belanja pegawai tumbuh sebesar 0,37 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belanja pemerintah, khususnya pada belanja yang berkaitan dengan pengadaan barang dan pembangunan aset pemerintah.
KPPN Madiun terus memperkuat perannya dalam mengawal pelaksanaan APBN di daerah. Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Madiun memastikan penyaluran anggaran berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan satuan kerja serta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan belanja pemerintah pusat dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).
Optimalisasi belanja pemerintah dan TKD diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi Madiun Raya, APBN juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pemerataan pembangunan di daerah.


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.