MALANG | JATIMSATUNEWS.COM : Pemerintah terus mendorong penguatan kelembagaan petani dalam mengelola jaringan irigasi guna mendukung program ketahanan pangan nasional. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang berlangsung di wilayah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, pada Rabu (18/11/2026).
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM : Pemerintah terus mendorong penguatan kelembagaan petani dalam mengelola jaringan irigasi guna mendukung program ketahanan pangan nasional. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang berlangsung di wilayah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, pada Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari unsur pemerintahan daerah dan praktisi pengairan, di antaranya Camat Dampit Abai Saleh, S.Sos., MM, perwakilan Dinas Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Malang, serta praktisi ahli bidang teknik pengairan dan pengelolaan Ir. Soessy Sriwidjajanto, M.T.
Sinergi Perangkat Desa dan Catatan Debit Air
Camat Dampit Abai Saleh, S.Sos., MM menegaskan bahwa penguatan pengelolaan irigasi merupakan bagian dari program presiden terkait ketahanan pangan. Menurutnya, pada dasarnya tidak terjadi kelangkaan air, namun masih terdapat sejumlah jaringan irigasi yang belum tertangani secara optimal.
Ia meminta perangkat desa bersinergi dengan para petani untuk mendata kebutuhan air sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.
“Apabila ada pembangunan di suatu desa yang justru mengurangi debit air, seperti yang terjadi di Desa Rembun dan Majangtengah, hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Tingkatan Kelembagaan, Administrasi, dan Pembiayaan HIPPA
Sementara itu, praktisi ahli bidang teknik pengairan sekaligus purna tugas PU SDA yang kerap mengisi kegiatan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Ir. Soessy Sriwidjajanto, M.T, memaparkan aspek teknis dan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau HIPPA berdasarkan Permen Nomor 12 Tahun 2012.
Ia menjelaskan bahwa struktur dan jenjang kelembagaan berkaitan erat dengan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) hingga tingkatan jaringan irigasi—mulai dari tersier, sekunder, hingga primer/induk serta federasi. Secara fungsional, arah pengelolaan HIPPA ke bawah berkaitan dengan pengaturan air, sedangkan ke atas bersinggungan dengan sarana produksi pertanian (saprodi).
Terkait klasifikasi, HIPPA terbagi dalam empat tingkatan, yakni Pemula, Maju, Madya, dan Mandiri, yang juga berpengaruh pada porsi pembiayaan operasional:
Tingkatan Pemula: 10 persen untuk operasional (misalnya dari anggaran Rp100 juta, alokasi operasionalnya Rp10 juta).
Tingkatan Maju: 20 persen.
Tingkatan Madya: 30 persen.
Tingkatan Mandiri: 50 persen.
Selain itu, Soessy menekankan pentingnya ketertiban administrasi dan pemahaman teknis di lapangan. Mulai dari penyusunan PSETK (Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan), Peta Skema Operasional (PSO), dan Peta Skema Bangunan (PSB), hingga pengisian blanko pelaporan yang tepat—seperti blanko pengajuan (02-O), laporan tanam (04-O), dan produksi (010-O), termasuk pencatatan masa tanam yang berlangsung 2–3 kali setahun agar tidak keliru diinput satu kali saja.
Untuk mengukur hasil panen, ia menyinggung metode ubinan dengan sampel area 2,5 meter guna memantau alur hasil dari Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG), hingga menjadi beras. Ia juga mengingatkan potensi iuran pengelolaan irigasi, termasuk dari pemanfaatan air oleh usaha seperti pencucian motor atau kolam, serta pembagian kewenangan di mana pemerintah kabupaten menangani irigasi di bawah 1.000 hektare, sementara provinsi melalui PSDA dan pertanian memiliki peran sesuai kewenangannya.
Kejelasan Tugas di Saluran Tersier
Dari unsur dinas teknis, Indah Kurnia, perwakilan Dinas SDA Kabupaten Malang Bidang Manfaat dan Kemitraan yang menangani program pemberdayaan HIPPA (P3A), menekankan pentingnya pemahaman para pengurus dan anggota mengenai tugas pokok serta kewenangan dalam pengelolaan jaringan irigasi.
Ia berharap melalui sosialisasi ini, para pelaku di lapangan semakin memahami peran mereka, khususnya dalam mengelola dan merawat saluran irigasi tersier agar distribusi air ke lahan pertanian berjalan lancar dan berkelanjutan.





Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.