Langsung ke konten
Senin, 16 November 2026
Pulse Hukum Trading dalam Islam: Membaca Kripto dan XAUUSD lewat Al-Qur’an
Nasional

Sinergi Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur dalam Mendukung Akuntabilitas Keuangan Negara melalui SAKTI Kemenkeu

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Imelda Ainur Rohmah, membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) di SAKTI Kemenkeu di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Senin (16/11/2026). (Dok. Pribadi)

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Imelda Ainur Rohmah, membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) di SAKTI Kemenkeu di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Senin (16/11/2026). (Dok. Pribadi)

SIDOARJO | JATIMSATUNEWS.COM: Ketertiban administrasi pembayaran belanja menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung kelancaran administrasi keuangan instansi sekaligus menerapkan ilmu yang dipelajari di kampus, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional“Veteran” Jawa Timur menjalani magang mandiri di bagian keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan membantu pembuatan Surat Perintah Bayar (SPBy) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Kegiatan magang berlangsung sejak 20 Agustus 2026 hingga 20 Desember 2026 di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, dengan mengusung tema “Pengabdian Mahasiswa Magang untuk Administrasi Keuangan Negara yang Tertib dan Akuntabel melalui SAKTI di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur”. Melalui kegiatan ini, mahasiswa terlibat langsung dalam administrasi keuangan pembayaran pengadaan barang dan jasa.

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki mandat dalam pengawasan keuangan negara maupun daerah serta pembangunan nasional, BPKP menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Pelaksanaan tugas itu ditopang administrasi internal yang tertib, termasuk dalam pembayaran belanja. Keterlibatan mahasiswa tidak hanya mengembangkan keterampilan profesional, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian melalui penerapan ilmu dalam mendukung tugas instansi, sekaligus memahami langsung bagaimana prosedur pengelolaan keuangan diterapkan di instansi pemerintah.

Salah satu kegiatan yang menjadi fokus keterlibatan mahasiswa adalah administrasi pembayaran pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa membantu pembuatan SPBy menggunakan SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Dalam proses tersebut, mahasiswa terlibat dalam pemeriksaan kesesuaian nominal transaksi dengan dokumen pendukung, pengisian identitas dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia, serta pengisian informasi terkait perpajakan atau potongan yang diperlukan dalam proses pembayaran.

Selain pemeriksaan data transaksi, proses pembuatan SPBy juga melibatkan penentuan dan pencocokan Chart of Accounts (COA) sesuai jenis belanja. Pencocokan tersebut mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang memuat alokasi anggaran untuk setiap akun belanja selama satu tahun anggaran. Setiap transaksi harus dibebankan pada akun yang sesuai dengan peruntukannya agar realisasi belanja tetap mengacu pada alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi informasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Belanja Kewilayahan. Verifikasi ini mencatat informasi penggunaan produk dalam negeri serta aspek kewilayahan dalam pelaksanaan belanja pemerintah untuk mendorong instansi menyerap produk dalam negeri pada belanja barang dan jasa. Setiap pengadaan yang dibayarkan bukan sekadar transaksi administratif, tetapi juga perputaran uang yang dapat sampai ke produsen, penyedia, dan pelaku usaha di sekitarnya.

Baca juga: KPPN Madiun Dampingi 83 SPPG Implementasikan Aplikasi AKSIS, Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan MBG

Iklan

Baca juga: Tolak Gagasan DEN Hapus Kerugian Keuangan Negara dari Definisi Tindak Pidana Korupsi, Advokat Anti-Kleptokrasi Wildan Ansori Nasution: Perlu dikaji secara mendalam

Ketelitian pada setiap tahapan administrasi pembayaran menjadi hal penting karena kesalahan pencatatan maupun ketidaksesuaian informasi dapat memengaruhi proses penyelesaian dokumen pembayaran. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian data perlu dilakukan dengan mengacu pada dokumen pendukung serta ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan pencatatan transaksi, tetapi juga membutuhkan ketepatan, kepatuhan terhadap prosedur, dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan aplikasi SAKTI dalam proses administrasi pembayaran menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih terintegrasi. Sistem tersebut membantu proses pencatatan dan pengelolaan dokumen keuangan dalam satu aplikasi, sehingga setiap tahapan administrasi dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur. Bagi mahasiswa, pengalaman menggunakan sistem tersebut menjadi kesempatan untuk memahami penerapan digitalisasi dalam tata kelola keuangan pemerintah sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengolah dan memverifikasi data keuangan.

“Kegiatan ini mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, melalui administrasi keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, turut mendukung SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, melalui belanja pemerintah yang mendorong penyerapan produk dalam negeri, serta SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, melalui magang yang menghubungkan pembelajaran di kampus dengan praktik kerja nyata.”

Iklan

Output dari kegiatan ini adalah dokumen SPBy yang dibantu mahasiswa dalam proses pembayaran barang dan jasa, dengan penerbitan hampir setiap hari. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga mendukung kelancaran administrasi keuangan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Kontribusi ini merupakan bentuk pengabdian yang diwujudkan melalui penerapan pengetahuan, kedisiplinan, dan ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai arahan serta prosedur instansi. Pengalaman tersebut sekaligus memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara.

Sinergi antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah melalui kegiatan magang tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, tetapi juga membuka ruang kontribusi generasi muda dalam pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Dengan demikian, kegiatan magang dapat menjadi salah satu wujud pengabdian yang menghubungkan proses pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan dan praktik nyata di lingkungan kerja pemerintahan.

#upnveteranjawatimur #ekonomipembangunan #sdgs #PerwakilanBPKPProvinsiJawaTimur

Penulis: Imelda Ainur Rohmah, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Dr. Renny Oktafia, S.E., M.E.I, Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Komentar Pembaca

Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.

Tinggalkan Komentar

Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.