Langsung ke konten
Selasa, 17 November 2026
Pulse Hukum Trading dalam Islam: Membaca Kripto dan XAUUSD lewat Al-Qur’an
Nasional

Membedah Paradoks Pemulihan Stres Kerja: Mengapa Menekan Absensi Jangka Panjang Justru Membebani Bisnis Tanpa Tata Kelola Psikososial ISO 45003?

Pekerja perempuan tampak lelah menatap jendela kereta di tengah hujan sebagai gambaran kelelahan emosional pemicu cuti sakit akibat burnout.

Kelelahan emosional yang menumpuk akibat tingginya tuntutan kerja dan minimnya otonomi kerap berujung pada presenteeism maupun cuti sakit jangka panjang.

OPINI | EKONOMI & KETENAGAKERJAAN: Fenomena karyawan yang tiba-tiba menghilang karena mengajukan cuti sakit berulang, atau pekerja muda yang memilih tetap masuk kerja dan menyelesaikan tugas utamanya, tetapi menolak memberikan waktu, tenaga, atau antusiasme ekstra di luar deskripsi pekerjaan (quiet quitting) setelah kelelahan emosional, kini bukan lagi sekadar keluhan di media sosial. Di banyak ruang kantor di Indonesia, pemandangan pekerja yang hadir secara fisik di depan layar komputer namun pikirannya lumpuh total akibat kelelahan mental (presenteeism) sudah menjadi rahasia umum.

Namun, sebuah pertanyaan krusial jarang dihitung di ruang rapat direksi: siapa yang sebenarnya menanggung kerugian finansial terbesar ketika gelombang cuti sakit akibat burnout melanda?

Bukti empiris dari dua studi longitudinal di Swedia yang dipimpin oleh peneliti Karolinska Institutet, Marijke Keus van de Poll dkk. (2020), membongkar sebuah paradoks mengejutkan. Program pemulihan stres kerja yang terbukti sukses memangkas hari absen pekerja ternyata membuat negara berhemat besar, tetapi pada saat yang sama justru membuat perusahaan “tombok” jutaan rupiah per karyawan akibat biaya produktivitas tersembunyi.

Di Balik Meja Kerja, Ada Krisis Tersembunyi! Stres Kerja Berakibat pada Penurunan Produktivitas dan Memicu Absensi Panjang

Gangguan mental umum (Common Mental Disorders / CMDs) yang mencakup depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan penyesuaian, kini menjadi pemicu utama cuti sakit jangka panjang di berbagai negara industri. Data laporan kesehatan Eropa mencatat bahwa 1 dari 6 pekerja mengalami masalah kesehatan mental. Beban kerugian ekonominya menembus lebih dari 600 miliar Euro per tahun atau setara lebih dari 4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan tersebut.

Ironisnya, porsi kerugian terbesar bukanlah biaya berobat ke dokter atau psikolog. Mayoritas kerugian justru berasal dari biaya tidak langsung: hilangnya jam kerja karena absensi panjang dan merosotnya kualitas pekerjaan saat karyawan memaksakan diri tetap masuk kantor dalam kondisi mental yang sakit.

Dalam literatur psikologi kerja, kelelahan kronis dan stres bukanlah bukti rapuhnya mental generasi pekerja masa kini. Kondisi ini berakar pada ketimpangan struktural desain pekerjaan, yakni tingginya tuntutan kerja yang tidak diimbangi dengan kendali pekerja atas ritme tugasnya. Ketika terjadi ketidaksesuaian berkepanjangan pada enam area kerja, mulai dari beban kerja, otonomi, penghargaan, relasi komunitas, rasa keadilan, hingga benturan nilai, pekerja akan mengalami kelelahan ekstrem.

Di sini jika kita hanya berpandangan dengan pendekatan kacamata penyelesaian klinis murni, cenderung menemui jalan buntu. Mengirim karyawan yang mengalami stres untuk menjalani konseling psikologis individual memang membantu meredakan gejala emosionalnya. Namun, jika setelah masa cuti sakit selesai ia dikembalikan ke meja kerja dengan beban target dan atasan yang sama toksiknya tanpa modifikasi apa pun, kapasitas kerjanya akan kembali runtuh.

Pekerja kantoran mengalami kelelahan emosional sebelum mengajukan cuti sakit akibat burnout
Ketimpangan beban kerja dan minimnya otonomi memicu kelelahan kronis yang berujung pada absensi panjang, cuti sakit, maupun presenteeism.

Perlunya Tanggung Jawab Bersama: Peta Peran Korporasi dan Negara di Swedia vs. Indonesia

Untuk memahami mengapa kalkulasi biaya pemulihan pekerja bisa bertolak belakang, kita perlu membandingkan kebijakan perlindungan pekerja di Swedia, lokasi riset Keus van de Poll dkk. dilakukan dengan sistem regulasi di Indonesia.

Di Swedia, perusahaan diwajibkan oleh hukum untuk mencegah risiko kerja psikososial dan menyediakan akses terhadap Layanan Kesehatan Kerja (Occupational Health Services / OHS) yang beroperasi secara independen. Pembagian beban finansial saat pekerja mengambil cuti sakit pun dipatok secara tegas oleh sistem jaminan sosial negara (Swedish Social Insurance Agency / SSIA):

  • Hari sakit ke-1 hingga ke-14: Perusahaan menanggung sekitar 80 persen upah pekerja.
  • Hari sakit ke-15 hingga ke-90: Negara mengambil alih mayoritas pembiayaan (sekitar 80 persen) melalui SSIA, sementara perusahaan hanya membayar porsi kecil sebesar 10 persen.
  • Setelah hari ke-90: Kompensasi sepenuhnya ditanggung oleh negara sesuai tingkat kapasitas kerja yang tersisa.

Bagaimana dengan peta perlindungan pekerja di Indonesia? Secara regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi hukum yang cukup progresif:

Aspek KebijakanSwedia (Konteks Riset)Indonesia (Regulasi Lokal)
Pembiayaan Upah Cuti SakitPerusahaan bayar 80% pada 14 hari pertama; negara (SSIA) menanggung mayoritas mulai hari ke-15UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (3) (yang tetap berlaku dalam kerangka UU Cipta Kerja) mewajibkan pengusaha membayar 100% upah pada 4 bulan pertama, 75% pada 4 bulan kedua, dan 50% pada 4 bulan ketiga
Pengendalian Risiko PsikososialDiatur ketat melalui regulasi lingkungan kerja organisasional dan sosial (AFS 2015:4).Permenaker No. 5 Tahun 2018 (Pasal 24) secara eksplisit mewajibkan pengurus mengendalikan Faktor Psikologi (ketaksaan peran, konflik peran, beban kerja berlebih, pengembangan karier, dan tanggung jawab terhadap orang lain)
Pengakuan Penyakit Akibat KerjaGangguan akibat stres kerja diakui dan terintegrasi dalam klaim jaminan sosial.Perpres No. 7 Tahun 2019 (Lampiran II huruf d) mengakui gangguan mental dan perilaku (termasuk gangguan stres pascatrauma dan gangguan lain yang terbukti secara ilmiah akibat pekerjaan) sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK).
Program Kembali Kerja (Return to Work)Difasilitasi oleh konsultan OHS independen melalui dialog tripartit bersama atasan.Permenaker No. 10 Tahun 2016 mengatur Program Kembali Kerja (Return to Work / RTW) di bawah BPJS Ketenagakerjaan, namun cakupan praktiknya masih sangat berfokus pada cedera/kecelakaan fisik daripada pemulihan gangguan mental.
Tabel 1. Perbandingan Penanganan Cuti Sakit Berdasarkan Negara Swedia dan Indonesia

Perbandingan tabel di atas membuka satu fakta finansial yang krusial bagi pelaku usaha di tanah air. Jika di Swedia perusahaan hanya menanggung beban penuh pada dua minggu pertama, di Indonesia perusahaan menanggung 100 persen upah penuh selama empat bulan pertama ketika karyawan menjalani cuti sakit berkepanjangan. Artinya, membiarkan karyawan tumbang karena stres kerja jauh lebih mahal bagi kas korporasi di Indonesia.

Menguji Solusi di Lapangan: Eksperimen Intervensi Pemecahan Masalah oleh Layanan Kesehatan Kerja

Guna mencari jalan keluar dari tingginya angka absensi akibat stres kerja, tim peneliti Karolinska Institutet merancang uji coba terkontrol acak klaster (cluster randomised controlled trial) selama 12 bulan. Sebanyak 48 konsultan layanan kesehatan kerja diacak untuk menangani 100 pekerja yang mengalami gejala stres kerja berat atau gangguan mental umum.

Iklan

Pengacakan dilakukan di tingkat konsultan, bukan individu karyawan, untuk mencegah bias kontaminasi metode antar-perlakuan di unit kerja yang sama. Separuh konsultan dilatih menjalankan protokol terstruktur bernama Problem-Solving Intervention (PSI), sementara separuh lainnya menjalankan praktik layanan standar sehari-hari atau Care as Usual (CAU).

Membedah Problem-Solving Intervention (PSI) vs. Care as Usual (CAU) untuk Mengatasi Cuti Sakit

Apa itu Problem-Solving Intervention (PSI)?

PSI adalah intervensi berorientasi kerja (work-directed intervention) yang terstruktur dan partisipatif. Pendekatan ini tidak memosisikan pekerja sebagai “pasien pasif”, melainkan menggabungkan dua kerangka ilmiah: Terapi Pemecahan Masalah (Problem-Solving Therapy) dan Model Ketidaksesuaian Kerja (Mismatch Model).

Konsultan PSI dibekali panduan kerja (worksheet) khusus untuk memetakan enam sumber gesekan antara pekerja dan pekerjaannya, yakni beban kerja (workload), kendali/otonomi (control), penghargaan (reward), komunitas/dukungan sosial (community), keadilan (fairness), dan keselarasan nilai (values). Prosesnya dijalankan melalui tiga tahapan wajib:

  1. Wawancara individual dengan manajer/atasan (30 menit via telepon): Konsultan menggali sudut pandang atasan mengenai hambatan kinerja, terjadinya cuti sakit, tuntutan operasional, serta ruang penyesuaian yang memungkinkan di unit kerja.
  2. Wawancara individual dengan karyawan (90 menit tatap muka): Konsultan membantu karyawan mengidentifikasi masalah kerja paling mendesak menggunakan lembar kerja Mismatch Model, merumuskan opsi solusi, serta memberi edukasi singkat manajemen stres untuk mengatasi permasalahan cuti sakit.
  3. Pertemuan tripartit bersama (60 menit tatap muka): Konsultan mempertemukan atasan dan karyawan secara setara untuk menyepakati rencana modifikasi kerja secara konkret (misalnya penyesuaian tenggat waktu, pengurangan beban tugas tertentu, atau perubahan jadwal), yang kemudian dikawal minimal tiga kali sesi tindak lanjut dalam tiga bulan pertama.
Dialog tripartit antara pekerja, atasan, dan Occupational Health Psychologist untuk merancang solusi modifikasi kerja pasca-cuti sakit.
Pertemuan tripartit antara psikolog kesehatan kerja (OHP), atasan, dan karyawan menjadi kunci merancang penyesuaian tugas yang adil agar pekerja terhindar dari jebakan presenteeism setelah cuti sakit.

Apa itu Care as Usual (CAU)?

Sebaliknya, Care as Usual (CAU) dalam studi ini bukanlah pembiaran tanpa tindakan, melainkan perawatan standar berbasis kerja yang lazim dipraktikkan oleh layanan kesehatan kerja Swedia sehari-hari.

Konsultan pada kelompok CAU tetap melibatkan karyawan maupun atasan dalam proses pemulihan. Namun, intervensi CAU memiliki tiga perbedaan mendasar dibanding PSI:

  • Tidak terstandarisasi: Alur pertemuan, jumlah sesi, dan durasinya sangat bervariasi tergantung kebiasaan masing-masing unit layanan kesehatan kerja.
  • Tanpa kerangka teori baku: Tidak menggunakan panduan sistematis Problem-Solving Therapy maupun pemetaan enam dimensi Mismatch Model secara eksplisit.
  • Tindak lanjut tidak terikat jadwal: Pertemuan evaluasi lanjutan bersifat situasional tanpa kewajiban pemantauan rutin selama 12 minggu pertama sebagaimana yang diwajibkan dalam manual PSI.
Dimensi PerbandinganProblem-Solving Intervention (PSI)Care as Usual (CAU)
Landasan TeoriProblem-Solving Therapy & Mismatch Model (6 area kerja).Praktik konvensional layanan kesehatan kerja tanpa kerangka teori spesifik
Alur PertemuanBaku 3 tahap: Wawancara atasan (30 mnt) → Wawancara pekerja (90 mnt) → Dialog tripartit (60 mnt)Fleksibel/tidak terstruktur; urutan dan durasi sesi berbeda antar-unit layanan
Fokus UtamaModifikasi desain & lingkungan kerja secara partisipatif sebelum/saat kembali bekerja.Dukungan umum dan diskusi kerja sesuai penilaian masing-masing konsultan
Pengawalan Pasca-SesiTerjadwal minimal 3 kali follow-up dalam 3 bulan pertama.Tidak ada standar baku frekuensi maupun isi sesi tindak lanjut
Tabel 2. Perbandingan Intervensi Penanganan Cuti Sakit.

Paradoks Hasil Penelitian: Efektif Menekan Absensi, Namun Memunculkan Kalkulasi Bisnis yang Kompleks

Ketika tim peneliti membedah hasil pemantauan selama satu tahun, baik dari sisi kesehatan pekerja maupun evaluasi ekonomi di jurnal Occupational and Environmental Medicine dan International Journal of Environmental Research and Public Health, mereka menemukan tiga dampak yang bertolak belakang:

Iklan

Pertama, dari sisi pekerja Secara klinis, skor gejala depresi, kecemasan, dan kelelahan menurun pada kedua kelompok seiring berjalannya waktu. Namun, secara fungsional, pekerja dalam kelompok PSI berhasil kembali bekerja secara bertahap jauh lebih cepat. Seluruh pekerja di kelompok intervensi sudah mulai kembali bekerja pada bulan ke-5, sedangkan kelompok perawatan standar baru mencapai titik yang sama pada bulan ke-8. Ini membuktikan bahwa meredanya gejala psikologis dan pulihnya kemampuan bekerja adalah dua proses yang terpisah.

Kedua, dari sisi negara dan masyarakat: Total hari cuti sakit jangka panjang pada kelompok PSI berkurang hampir 15 hari dibandingkan kelompok perawatan standar (rata-rata 64,5 hari berbanding 92,8 hari). Dari kacamata ekonomi makro, program ini sangat menguntungkan karena memberikan penghematan bersih mencapai +5.530 Euro per karyawan (sekitar Rp95 juta) akibat berkurangnya klaim subsidi jaminan sosial negara.

Ketiga, dari sisi pemberi kerja (employer perspective): Di sinilah muncul paradoks bisnis yang tajam. Karena karyawan kelompok PSI kembali bekerja lebih cepat di saat kondisi mentalnya belum pulih 100 persen, mereka mengalami cuti sakit jangka pendek yang lebih sering (rata-rata 9,0 hari dibanding 6,3 hari) dan mengalami penurunan performa saat berada di kantor (presenteeism) sebesar sekitar 30 persen.

Akibatnya, dalam kalkulasi neraca perusahaan, intervensi ini justru memunculkan biaya tambahan bersih sekitar -2.409 Euro per karyawan (atau sekitar 101 Euro untuk setiap satu hari pengurangan absensi jangka panjang yang berhasil dicapai). Dengan kata lain, mendorong karyawan cepat masuk kantor tanpa menyesuaikan beban kerja hariannya hanya memindahkan kerugian: dari “absen di rumah” menjadi “penurunan produktivitas di meja kerja”.

Grafik perbandingan biaya cuti sakit jangka panjang dan presenteeism antara negara dan perusahaan
Paradoks ekonomi pemulihan stres kerja: negara berhemat dari turunnya klaim cuti panjang, sementara perusahaan menanggung biaya presenteeism cuti sakit jika tidak ada penyesuaian beban kerja lanjutan.

Menjembatani Kesenjangan Lewat ISO 45003 dan Peran Strategis Occupational Health Psychology

Temuan riset Swedia tersebut memberikan pelajaran mahal bagi regulator dan dunia usaha di Indonesia. Mengandalkan program kesejahteraan yang bersifat kosmetik atau hanya sekedar promosi perusahaan seperti menyediakan aplikasi konseling daring (Employee Assistance Program / EAP) yang pasif, tidak akan menyelesaikan akar persoalan.

Untuk memastikan pemulihan pekerja menguntungkan kedua belah pihak, ada dua langkah strategis yang mendesak untuk diadopsi:

Menerjemahkan Standar ISO 45003:2021 ke dalam Kebijakan Perusahaan

Standar internasional ISO 45003:2021 (Occupational health and safety management — Psychological health and safety at work) menegaskan bahwa pengelolaan risiko psikososial adalah bagian integral dari sistem manajemen K3, sejajar dengan keselamatan fisik. Klausul 8.3 pada standar ISO 45003 secara spesifik mewajibkan organisasi merancang program rehabilitasi dan kembali bekerja dengan melakukan penyesuaian tugas yang wajar serta memantau risiko baru saat pekerja kembali bertugas.

Iklan

Langkah ini juga selaras dengan mandat UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 98 hingga Pasal 100), yang mewajibkan pemberi kerja menjamin kesehatan pekerja secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi dengan sistem K3. Di saat yang sama, pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan perlu memperluas cakupan Permenaker No. 10 Tahun 2016 agar layanan pendampingan kasus dalam program kembali bekerja tidak hanya menyasar pekerja dengan disabilitas fisik, tetapi juga pekerja yang pulih dari gangguan mental akibat kerja.

Menghadirkan Peran Profesional Occupational Health Psychology (OHP)

Paradoks karyawan yang hanya hadir secara fisik tapi tidak produktif (presenteeism) dalam studi Keus van de Poll dkk. membuktikan bahwa memulihkan kapasitas kerja tidak cukup ditangani oleh psikolog klinis yang hanya fokus menyembuhkan gejala individu, maupun praktisi SDM (HR) yang hanya menghitung absensi dan target KPI.

Organisasi modern di Indonesia membutuhkan peran strategis Occupational Health Psychology (OHP) atau psikolog kesehatan kerja. Profesi ini bertindak sebagai jembatan objektif antara kepentingan bisnis dan kesehatan pekerja dengan tiga fungsi utama:

  • Mendiagnosis ketimpangan sistemik: Melakukan pengukuran faktor psikologi kerja sebagaimana diamanatkan Permenaker No. 5 Tahun 2018, guna memetakan ketidaksesuaian antara kapasitas manusia dan desain pekerjaannya.
  • Memfasilitasi dialog tripartit berbasis bukti: Mendampingi manajer lini dan pekerja untuk menyusun kesepakatan modifikasi tugas sementara yang realistis, sehingga pekerja tidak langsung dihantam beban kerja penuh pada minggu-minggu pertama kepulangannya.
  • Mengawal keberlanjutan produktivitas: Mengevaluasi efektivitas penyesuaian kerja secara berkala sesuai prinsip evaluasi kinerja dalam ISO 45003, sehingga perusahaan terhindar dari jebakan kerugian presenteeism sekaligus menekan risiko kekambuhan.

Pada akhirnya, menekan angka cuti sakit akibat stres bukanlah soal memaksa pekerja segera kembali duduk di kursinya secepat mungkin. Pemulihan yang berkelanjutan hanya terjadi ketika negara menghadirkan jaring pengaman yang adil dan korporasi berani membenahi desain kerja yang memicu kelelahan sejak dari hulunya.

Daftar Pustaka & Rujukan Regulasi

  • International Organization for Standardization. (2021). Occupational health and safety management — Psychological health and safety at work — Guidelines for managing psychosocial risks (ISO Standard No. 45003:2021). https://www.iso.org/standard/64283.html
  • Keus van de Poll, M., Bergström, G., Jensen, I., Nybergh, L., Kwak, L., Lornudd, C., & Lohela-Karlsson, M. (2020). Cost-effectiveness of a problem-solving intervention aimed to prevent sickness absence among employees with common mental disorders or occupational stress. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(14), 5234. https://doi.org/10.3390/ijerph17145234
  • Keus van de Poll, M., Nybergh, L., Lornudd, C., Hagberg, J., Bodin, L., Kwak, L., Jensen, I., Lohela-Karlsson, M., Torgén, M., & Bergström, G. (2020). Preventing sickness absence among employees with common mental disorders or stress-related symptoms at work: A cluster randomised controlled trial of a problem-solving-based intervention conducted by the Occupational Health Services. Occupational and Environmental Medicine, 77(7), 454–461. https://doi.org/10.1136/oemed-2019-106353
  • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja. (2016). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 387.
  • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. (2018). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567.
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.
  • World Health Organization. (2022). WHO guidelines on mental health at work. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240053052

Untuk membaca artikel berita up-to-date mengenai Psikologi, kebijakan cuti sakit, dan lainnya, Anda dapat menyimak informasi lengkapnya di portal JatimSatuNews.

Tentang Penulis: Artikel opini ini disusun secara kolaboratif oleh mahasiswa Magister Sains Psikologi Universitas Brawijaya, Hafizh Akbar Maulana, Ovaya Nayla, dan Husna Neily, yang menekuni dan berpartisipasi aktif dalam kajian Occupational Health Psychology (Psikologi Kesehatan Kerja). Melalui tulisan ini, para penulis berkomitmen menjembatani temuan riset empiris dan standar tata kelola psikososial tempat kerja secara aplikatif, guna menghadirkan sudut pandang teoretis yang solutif dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan mental pekerja, produktivitas organisasi, serta dinamika isu ketenagakerjaan terkini.

Foto profil Hafizh A. Maulana
Hafizh A. Maulana

Peneliti & Praktisi Psikologi Terapan. Berfokus pada integrasi pendekatan interdisipliner untuk mengakselerasi pertumbuhan manusia dan kesehatan mental di ranah Industri-Organisasi, Pendidikan, dan Sosial. Berkomitmen membumikan sains psikologi menjadi solusi konkret, berdampak, dan berbasis data.

Lihat semua artikel oleh Hafizh A. Maulana

Komentar Pembaca

Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.

Tinggalkan Komentar

Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.