Kinerja APBN KPPN Malang per 31 Oktober 2026: Pendapatan Tembus Rp96,94 Triliun

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerjanya yang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, serta Kabupaten Pasuruan. Plh. Kepala KPPN Malang, Supardi, menjelaskan secara daring melalui Microsoft Teams bahwa pendapatan negara yang berhasil dihimpun telah mencapai Rp96,94 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 2,82 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pendapatan negara kita himpun dari berbagai sektor potensial di wilayah kerja KPPN Malang dengan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,82 persen,” ujar Supardi saat menyampaikan paparannya. Ia juga merinci bahwa penerimaan perpajakan menyumbang angka sebesar Rp95,73 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,21 triliun.

Dinamika Sektor Belanja dan Fokus Penyerapan Anggaran

Dari sisi belanja negara, KPPN Malang mencatat realisasi sebesar Rp11,34 triliun atau sekitar 83,99 persen dari pagu anggaran. Supardi mengungkapkan meski pagu belanja secara keseluruhan mengalami penyesuaian, tingkat penyerapan anggaran justru menunjukkan peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga: Kinerja APBN KPPN Malang Triwulan III 2026: Pendapatan Tembus Rp88,41 Triliun, Puluhan Satker Terbaik Terima Penghargaan PRISMA

Baca juga: Kinerja APBN KPPN Malang Agustus 2026 Tembus Rp78,67 Triliun, Pendapatan Cukai Jadi Penopang

“Meskipun pagu belanja negara mengalami penurunan, penyerapan dan efektivitas belanja satuan kerja maupun pemerintah daerah justru semakin meningkat,” tutur Supardi menegaskan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran, khususnya pada sektor Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, yang menjadi fokus utama KPPN Malang menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Optimalisasi Penyaluran Dana dan Pengendalian Inflasi

Selain belanja pemerintah pusat, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga berjalan optimal dengan realisasi mencapai Rp6,22 triliun. KPPN Malang turut mengawal berbagai program strategis, termasuk pengendalian inflasi melalui program 4K serta optimalisasi digitalisasi pembayaran lewat Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pihaknya berharap seluruh satuan kerja dapat terus memperkuat koordinasi, melengkapi dokumen persyaratan secara tepat waktu, serta menjaga kualitas belanja demi kesejahteraan masyarakat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan.