MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencatat kinerja positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir triwulan III tahun 2026. Realisasi pendapatan di wilayah kerja yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan tersebut bahkan telah mencapai puluhan triliun rupiah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, saat menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan September 2026 secara hybrid di Gedung RCE Center, Malang, pada Rabu (15/10/2026). Kegiatan ini dirangkaikan langsung dengan Penganugerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan III Tahun 2026.
“Sampai dengan 30 September 2026, realisasi pendapatan di wilayah kerja kami telah mencapai Rp88,41 Triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,82 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” ujar Muhammad Rusna di hadapan para pimpinan satuan kerja.
Baca juga: Wartawan Jatimsatunews Dinyatakan Kompeten di UKW Jenjang Muda 2026
Lebih lanjut, ia merinci bahwa capaian pendapatan tersebut ditopang oleh sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) tercatat sebesar Rp4,71 Triliun atau tumbuh 6,09 persen (y-o-y). Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp8,09 Triliun, serta penerimaan cukai yang masih menjadi penyumbang terbesar menyumbangkan angka hingga Rp70,74 Triliun atau naik 5,41 persen (y-o-y). Di sisi lain, PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp1,11 Triliun atau melampaui target di angka 102,92 persen.
Optimalisasi Belanja Negara dan Pengendalian Inflasi Daerah

Di sektor belanja, Rusna memaparkan bahwa Belanja Negara hingga 30 September 2026 telah terealisasi sebesar Rp10,18 Triliun atau 75,74 persen dari pagu. Kendati secara umum mengalami sedikit penurunan sebesar 5,44 persen (y-o-y), kinerja Belanja Pemerintah Pusat justru mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 8,87 persen (y-o-y).
“Kinerja Belanja Pemerintah Pusat ini ditopang oleh komponen Belanja Pegawai yang terserap sebesar 77,24 persen, Belanja Barang sebesar 61,09 persen, serta Belanja Modal yang terserap di angka 24,36 persen,” jelasnya.
Sementara itu, untuk Belanja Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp5,67 Triliun atau 83,78 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi realisasi tersebut dengan pencapaian mencapai Rp3,39 Triliun (82,01 persen), disusul Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,51 Triliun (85,90 persen), serta Dana Desa yang telah terserap optimal sebesar Rp255,82 Miliar atau 97,74 persen dari alokasi pagu.
Dalam kesempatan yang sama, Rusna juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran dalam pengendalian inflasi melalui program 4K (kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif). Dari total pagu belanja pusat sebesar Rp205,57 Miliar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan, telah terealisasi sebesar Rp110,22 Miliar atau 53,62 persen. Ia turut mendorong pemerintah daerah setempat untuk mengoptimalkan OPD pengampu DAK Fisik agar mempercepat pemenuhan dokumen syarat salur mengingat batas akhir penyaluran anggaran di penghujung tahun 2026.
Apresiasi Melalui Ajang PRISMA Triwulan III 2026
Sebagai bentuk motivasi dan apresiasi nyata terhadap kedisiplinan serta kualitas pengelolaan anggaran, KPPN Malang secara rutin menganugerahkan penghargaan PRISMA setiap triwulannya. Pada Triwulan III Tahun 2026 ini, penghargaan diberikan kepada satuan kerja terbaik dari enam kategori berbeda.
Pada Kategori Satker Badan Layanan Umum (BLU) Terbaik, peringkat pertama diraih oleh Rumkit TK.II Soepraoen Kesdam V/Brw, disusul Politeknik Negeri Malang di peringkat kedua, serta Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang di peringkat ketiga. Untuk Kategori Satker Terbaik dengan Pagu di atas Rp150 Miliar, predikat terbaik diraih oleh Divif 2/Vira Cakti Yudha, Korem-083/Bdj Dam V/Brw, dan Kesdam V/Brw.
Selanjutnya, pada Kategori Satker Terbaik dengan Pagu Rp70 hingga Rp150 Miliar, tiga instansi yang keluar sebagai juara meliputi Polres Pasuruan, Kantor Kementerian Agama Kab. Malang, dan Poltekad Kodiklatad. Kategori Pagu Rp10 hingga Rp70 Miliar dipimpin oleh Polres Batu sebagai peringkat pertama, diikuti Komlekdam V/Brawijaya dan Kantor Kementerian Agama Kota Malang.
Untuk Kategori Satker dengan Pagu di bawah Rp10 Miliar, penghargaan diraih oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Malang, Kantor Kementerian Agama Kota Malang, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. Terakhir, pada Kategori Satker dengan Digitalisasi Pembayaran Terbaik, peringkat pertama sukses direbut oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, disusul Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Batu dan Pengadilan Negeri Pasuruan.
“Diharapkan dengan diselenggarakannya PRISMA ini dapat terus memacu dan memberikan semangat kepada seluruh satuan kerja dalam mengelola APBN secara akuntabel, transparan, dan berkinerja tinggi,” pungkas Rusna. (Ans)


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.