Kuasa Hukum Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa di Kamar Kos Malang Lapor Balik, Sahlan Beberkan Kronologi Pengaduan

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret dua anak muda di Kota Malang memasuki babak baru. Pihak tersangka AR melalui kuasa hukumnya dari Law Firm Sahlan Azwar & Partners mengajukan laporan pengaduan masyarakat kepada Kapolresta Malang.

Pengaduan tersebut tertuang dalam surat Nomor 133/PEN/SA&P/XI/2026 tertanggal 9 November 2026. Dalam laporan itu, pihak AR mengadukan dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan pencemaran nama baik.

Sahlan, S.H., S.Pd., M.H., selaku kuasa hukum tersangka AR, menjelaskan bahwa pengaduan tersebut merupakan langkah hukum untuk menyampaikan kronologi peristiwa berdasarkan keterangan kliennya.

“Kami ingin persoalan ini dilihat secara utuh dan objektif. Klien kami memiliki versi kejadian yang perlu didengar dan diperiksa oleh aparat penegak hukum. Karena itu, kami mengambil langkah hukum dengan menyampaikan laporan pengaduan kepada Kapolresta Malang,” ucap Sahlan pada media 2 hari sesudah lapor balik dilakukan 12/10/2026.

Sahlan menjelaskan, perkenalan Ayyub dengan seorang perempuan berinisial ARP bermula melalui media sosial TikTok. Komunikasi kemudian berlanjut melalui WhatsApp hingga keduanya sepakat bertemu pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Pertemuan berlangsung di sebuah kedai kopi di sekitar kawasan Universitas Negeri Malang (UM). Setelah berbincang, keduanya berkeliling Kota Malang menggunakan sepeda motor.

Dalam perjalanan tersebut, keduanya kemudian mendatangi sebuah penginapan dan disebut sepakat untuk menginap bersama.

Namun, menurut keterangan AR dalam laporan pengaduan, persoalan muncul ketika keduanya berada di dalam kamar. ARmengaku mengalami tindakan seksual tanpa persetujuannya.

Pihak AR menyebut terdapat sentuhan fisik pada bagian sensitif tubuh yang dinilai sebagai tindakan pelecehan seksual.

“Kami meminta agar seluruh rangkaian kejadian diperiksa secara menyeluruh. Jangan hanya melihat satu bagian peristiwa, tetapi juga mendengarkan keterangan semua pihak dan memeriksa bukti-bukti yang ada,” demikian draf pernyataan Sahlan.

Selain dugaan kekerasan seksual, pihak AR juga mempersoalkan pemberitaan yang dinilai membentuk opini negatif dan menyudutkan kliennya.

Kuasa hukum mengacu pada Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Pasal 433 ayat (1) KUHP.

Melalui pengaduan tersebut, pihak AR meminta kepolisian menindaklanjuti laporan sesuai ketentuan hukum.