Tegaskan Peran MPR Penjaga Konstitusi, DPD RI Lia Istifhama: Demokrasi Harus Taat Aturan

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Kehidupan berdemokrasi di Indonesia tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan dalam berpendapat atau sekadar ajang memilih pemimpin dalam pesta demokrasi. Lebih dari itu, roda penyelenggaraan negara harus senantiasa berpijak kokoh pada konstitusi sebagai aturan main utama. Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota MPR sekaligus DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, M.E.I., di hadapan masyarakat pada Minggu (8/11/2026).

Dalam kegiatan serap aspirasi yang mengupas tuntas fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan, politisi yang akrab disapa Ning Lia ini mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan konstitusi. Oleh karena itu, setiap produk kebijakan maupun proses politik yang berjalan wajib berada dalam koridor hukum dasar negara.

“Kita bicara Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang berdasarkan konstitusi, bukan hanya proses demokrasi,” ujar Ning Lia menegaskan.

Baca juga: Dari Kampus Inovasi, UMM Lahirkan Model Literasi Konstitusi untuk Perkuat Demokrasi Nasional

Baca juga: Kembali ke Almamater, Ning Lia Ajak Siswa SMA 16 Surabaya Melek Politik dan Konstitusi

Demokrasi Harus Hasilkan Kebijakan Berbasis Konstitusi

Ia menjelaskan lebih jauh bahwa esensi demokrasi sesungguhnya tidak berhenti pada mekanisme prosedural semata, seperti pemilu atau penyampaian aspirasi publik. Menurutnya, sistem demokrasi yang sehat harus mampu melahirkan kebijakan-kebijakan strategis yang memiliki pijakan hukum kuat serta sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Keberadaan regulasi yang jelas menjadi sangat krusial guna memastikan setiap keputusan politik yang diambil tidak melenceng dari rel penyelenggaraan negara. Dalam kerangka inilah, institusi MPR memegang tanggung jawab besar dan fungsi konstitusional yang penting untuk dipahami secara utuh oleh seluruh elemen masyarakat.

Pemahaman Konstitusi Milik Seluruh Lapisan Rakyat
Ning Lia juga menekankan bahwa wawasan seputar konstitusi negara seharusnya tidak menjadi monopoli kalangan pejabat, akademisi, atau praktisi hukum saja. Pemahaman tersebut harus mampu menembus dan menjangkau masyarakat luas agar kesadaran berbangsa semakin merata.

Melalui ruang-ruang dialog yang terbuka, ia berharap masyarakat kian paham mengenai keterkaitan erat antara praktik demokrasi, kepatuhan regulasi, serta jaminan perlindungan hak-hak warga negara. Di akhir pandangannya, Ning Lia mendorong penguatan komunikasi yang sinergis antara rakyat dan para wakilnya, sehingga nilai-nilai luhur konstitusi tidak sekadar menjadi teks tertulis, melainkan benar-benar hidup dalam praktik pemerintahan sehari-hari.