Terima Aduan Lahan Ber-SHM Diakui Institusi Negara, Senator Lia Istifhama Turun Tangan

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Sengketa dan persoalan pertanahan kembali mencuat di tengah masyarakat dan menjadi sorotan serius bagi para wakil rakyat. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, M.E.I., menunjukkan respons cepat saat menemui konstituennya dalam agenda penyerapan aspirasi yang digelar pada Minggu (8/11/2026). Dalam pertemuan penuh kehangatan itu, senator yang akrab disapa Ning Lia ini mendengarkan secara seksama berbagai keluhan warga, salah satunya terkait sengketa lahan berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) yang justru diklaim oleh salah satu institusi negara.

Bagi Ning Lia, setiap aduan yang disampaikan oleh masyarakat tidak boleh dianggap sepele dan harus segera ditindaklanjuti secara cermat. Ia menekankan bahwa penanganan setiap persoalan hukum maupun pertanahan wajib berpijak pada fakta objektif serta ketentuan regulasi yang berlaku.

Pastikan Fakta Lapangan Demi Kepastian Hukum Warga

Menanggapi laporan warga terkait lahan bersertifikat yang bermasalah dengan institusi negara tersebut, Ning Lia menyatakan komitmennya untuk mengawal dan menelusuri duduk perkaranya secara transparan.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa Unusida Sampaikan Aspirasi Kepada DPD RI Terpilih tentang Hak Anak Yatim

Baca juga: DPD RI Goes to School 2026: Senator Lia Istifhama Ajak Pelajar SMAN 16 Surabaya Melek Politik dan Berani Bersuara

“Tadi ada masukan dari kawan-kawan, salah satunya terkait dengan lahan mereka yang sudah bersertifikat SHM, tetapi ternyata diakui oleh salah satu institusi negara,” ungkap Lia Istifhama dengan nada serius.

Ia menegaskan bahwa laporan krusial semacam ini memerlukan investigasi dan pengecekan mendalam agar akar permasalahannya dapat terungkap dengan jelas. “Dan itu akan coba kita cek bagaimana fakta di lapangan dan sebagainya,” lanjutnya menegaskan langkah nyata yang akan segera diambil.

Serap Aspirasi untuk Kawal Regulasi dan Keadilan Sosial

Lebih lanjut, Ning Lia memandang bahwa agenda tatap muka dengan masyarakat bukan sekadar formalitas rutinitas kelembagaan semata. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi jembatan krusial untuk mendengar denyut nadi serta problem riil yang dirasakan rakyat di tingkat bawah. Melalui dialog interaktif seperti ini, seorang wakil daerah dapat memetakan sejauh mana efektivitas pelaksanaan regulasi di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang memerlukan pengawasan ekstra.

Ia pun menggarisbawahi pentingnya jaminan perlindungan serta kepastian hukum dari negara terhadap hak-hak warganya. Menurut Ning Lia, persoalan pertanahan harus ditelaah secara objektif berdasarkan dokumen autentik dan fakta hukum yang valid, sehingga hak warga maupun kewenangan institusi terkait dapat didudukkan secara adil.

Ia berharap komunikasi dua arah antara masyarakat dan jajaran lembaga negara dapat terus terjalin harmonis, sehingga setiap benang kusut sengketa pertanahan dapat terurai dan menemukan penyelesaian yang berkeadilan bagi semua pihak. (Ans)