Anggaran Daerah Menipis, Sri Untari Dorong SMK Gandeng Industri Modernisasi Mesin Berbasis AI

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Dunia pendidikan kejuruan di Jawa Timur saat ini tengah berada di persimpangan jalan yang dilematis. Di satu sisi, kurikulum dan dunia manufaktur menuntut adopsi teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Namun di sisi lain, fasilitas praktik di sekolah masih tertinggal dan jauh dari kata ideal. Persoalan krusial ini mengemuka dalam forum dialog antara guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rumpun teknik pemesinan se-Malang Raya dengan Anggota sekaligus Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Untari menyoroti bagaimana tenaga pendidik dituntut memiliki etos kerja yang efektif serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa realitas di lapangan menunjukkan fasilitas praktik masih menjadi batu sandungan utama. Menurutnya, mesin-mesin di bengkel sekolah banyak yang sudah kedaluwarsa sehingga tidak lagi selaras atau link and match dengan standar kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Ia mencontohkan kondisi di SMKN 1 Singosari, di mana sebagian besar sarana mesinnya belum terbarukan, padahal era manufaktur saat ini sudah melompat pesat menggunakan sistem digital dan berbasis AI. Menanggapi problem tersebut, upaya peremajaan fasilitas dari alokasi kas daerah ternyata harus menemui jalan buntu.

Baca juga: Ketua Komisi E Sri Untari Pastikan TPP Berkelanjutan untuk 36 Ribu Guru SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur

Baca juga: Sri Untari Dorong Pemkot Malang Terbitkan Perwal Sampah Demi Perkuat Aturan Teknis

Defisit Fiskal APBD Jadi Kendala Utama

Sri Untari memaparkan bahwa kekuatan fiskal Pemprov Jawa Timur saat ini sedang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2024 lalu, belanja daerah masih berada di angka Rp36 triliun dengan pendapatan Rp32 triliun serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp23 triliun. Namun, posisi PAD kini menyusut tajam di kisaran Rp17,7 triliun dengan total belanja di angka Rp29 triliun.
“Kekuatan fiskal kita memang mengalami penurunan yang sangat signifikan,” terang Sri Untari saat membedah kondisi keuangan daerah di hadapan para guru.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penurunan kapasitas fiskal tersebut membuat anggaran daerah menjadi terkunci. Anggaran yang ada terpaksa dialokasikan hanya untuk pemenuhan belanja wajib, pembayaran gaji guru, serta program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi). Akibatnya, alokasi belanja modal untuk pengadaan maupun pembaruan alat berat praktik kejuruan belum memungkinkan untuk masuk ke dalam skema APBD dalam waktu dekat.

Solusi Kolaborasi Korporasi Lewat CSR

Di sisi lain, opsi penggalangan dana partisipasi melalui komite atau wali murid dinilai kurang realistis serta tidak mendapatkan respons yang memadai dari masyarakat. Oleh karena itu, politisi perempuan asal Malang ini mendorong manajemen SMK agar berani mengambil langkah terobosan taktis, yakni melalui kerja sama kemitraan langsung dengan korporasi manufaktur.

“Pihak sekolah kami sarankan untuk proaktif menjalin kolaborasi dengan industri rekanan yang menyerap lulusan mereka,” tegas Sri Untari memberikan arahan solutif. Ia juga menyarankan agar sekolah-sekolah memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR) demi memuluskan upaya pembaruan maupun hibah alat mesin praktik modern.

Kendati demikian, sembari menanti pulihnya kapasitas Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat agar revitalisasi sarana dan prasarana sekolah bisa kembali masuk ke dalam anggaran, Sri Untari tetap meminta para guru untuk mengoptimalkan sarana yang ada. Para pendidik diharapkan terus berinovasi memperkuat kompetensi dasar siswa tanpa harus kehilangan relevansi dengan kebutuhan industri modern saat ini.