DPD RI Lia Istifhama Catat Penting Pemilih Pilgub 2024, Dorong Gen Z Jadi Penjaga Demokrasi

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024 tercatat meningkat dibandingkan Pilgub 2018. Capaian tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi, terutama melalui pelibatan generasi muda atau Generasi Z (Gen Z).

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai keterlibatan anak muda tidak boleh sebatas datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih. Lebih dari itu, Gen Z perlu memahami proses demokrasi, memiliki kesadaran politik, serta mengambil peran aktif dalam menjaga keberlangsungannya.

Hal tersebut disampaikan Ning Lia saat melakukan inventarisasi materi pengawasan Komite I DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.

Baca juga: DPD RI Lia Istifhama Rangkul GAS Pemuda Wujudkan Demokrasi Hijau

Baca juga: DPD RI Lia Istifhama Apresiasi Sinergi Pemprov dan Polda Jatim Jaga Investasi dan Ruang Aspirasi

Dalam pertemuan tersebut, Ning Lia mengapresiasi kinerja KPU Jatim dalam menuntaskan tahapan Pilkada Serentak 2024. Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi, transparansi, dan tata kelola penyelenggaraan pemilu guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara.

Menurutnya, fungsi pengawasan DPD RI tidak hanya memastikan regulasi berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mengidentifikasi berbagai persoalan administratif maupun teknis agar dapat ditindaklanjuti secara objektif.

Pengalaman pribadinya saat mengikuti proses pendaftaran sebagai calon anggota DPD RI turut memberikan gambaran mengenai pentingnya kedisiplinan administrasi dalam penyelenggaraan pemilu.

“Waktu saya proses pendaftaran anggota DPD RI, saya benar-benar merasakan kedisiplinan dan semua persyaratan yang harus dipenuhi. Meski awalnya agak ribet, tetapi prosesnya sangat bagus,” ungkap putri KH Masykur Hasyim tersebut.

Di sisi lain, Ning Lia berpandangan bahwa ketertiban administrasi perlu diimbangi dengan inovasi pelayanan. Pemanfaatan teknologi digital dan sistem kerja paperless dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efisiensi, sepanjang tetap menjamin akuntabilitas, ketepatan data, dan kelengkapan dokumen.

Namun, perhatian utama juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas partisipasi masyarakat, khususnya kalangan muda. Menurut Ning Lia, pendidikan politik harus diperkuat agar Gen Z tidak hanya menjadi objek dalam kontestasi politik, melainkan turut mengambil bagian dalam proses demokrasi.

Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, partisipasi dalam diskusi publik, hingga kontribusi langsung dalam penyelenggaraan pemilu.

Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan media sosial membawa tantangan tersendiri bagi generasi muda. Derasnya arus informasi harus diimbangi kemampuan memilah informasi, memahami persoalan politik, serta bersikap kritis terhadap berbagai narasi yang beredar di ruang digital.

Berdasarkan data partisipasi pemilih Pilgub Jatim 2024, tingkat kehadiran pemilih mencapai 70,06 persen atau sebanyak 21.937.202 orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan Pilgub Jatim 2018 yang mencatat partisipasi sebesar 67,39 persen.

Peningkatan ini menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang.

Ning Lia juga mengapresiasi pemanfaatan laman resmi dan media sosial KPU Jatim sebagai sarana penyebarluasan informasi kepemiluan. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai tahapan dan penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Timur Aang Kunaifi menyampaikan bahwa penyelenggaraan demokrasi di Jawa Timur terus diarahkan agar semakin inklusif, transparan, dan berkualitas.

Ia menyebut, persiapan menghadapi regulasi kepemiluan untuk Pemilu 2029 perlu diiringi dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, tanggung jawab, dan perannya dalam kehidupan berbangsa.

“Nanti ada regulasi-regulasi kepemiluan untuk 2029, dan pastinya kami memastikan penyelenggaraan pemilu yang tertib, namun juga keterlibatan masyarakat yang sadar akan hak, tanggung jawab, dan perannya dalam kehidupan berbangsa,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi bersama anggota KPU Jatim Miftahur Rozaq, Eka Wisnu Wardhana, Nur Salam, Habib M. Rohan, dan Choirul Umam. Hadir pula Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini, jajaran kepala bagian, pejabat pelaksana tugas, serta staf KPU Jawa Timur.

Melalui pengawasan dan koordinasi tersebut, DPD RI berharap berbagai masukan terkait pelaksanaan regulasi kepemiluan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat penyelenggaraan demokrasi ke depan. Termasuk memastikan generasi muda memiliki ruang partisipasi yang lebih luas, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai bagian dari penjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. (Ans)