Proyek Rehab Laboratorium SMPN 3 Sampang Disorot, Papan Informasi Nihil dan K3 Dipertanyakan

Proyek Rehab Laboratorium SMPN 3 Sampang Disorot, Papan Informasi Nihil dan K3 Dipertanyakan

SAMPANG | JATIMSATUNEWS.COM — Proyek rehabilitasi ruang laboratorium SMPN 3 Sampang di Jalan Syamsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, menuai sorotan. Proyek yang baru berjalan empat hari itu diduga mengabaikan transparansi informasi dan standar keselamatan kerja (K3).

Pantauan media pada Jumat (23/10/2026), sejumlah pekerja melakukan pembongkaran tanpa helm dan sepatu keselamatan. Di lokasi juga belum ditemukan papan informasi proyek yang memuat sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana, serta masa pengerjaan.

Kepala tukang, Madi, mengaku perlengkapan K3 lainnya masih dipesan. Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti penanggung jawab resmi maupun sumber anggaran proyek tersebut.

Sementara itu, penanggung jawab proyek, H. Torik, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Kamis (22/10/2026), menyatakan helm keselamatan dan papan informasi proyek telah dipesan.

“Insyaallah besok APD-nya dipakai. Perihal papan nama, saya sudah pesan,” tulisnya.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pelaksana dalam memenuhi standar keselamatan sebelum pekerjaan dimulai. Apalagi, insiden pekerja meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan di SDN Komis 1 pada 18 Oktober lalu menjadi peringatan serius agar keselamatan tenaga kerja tidak diabaikan.

Selain persoalan K3, ketiadaan papan informasi membuat publik kesulitan mengetahui sumber pendanaan dan pihak yang bertanggung jawab. Muncul pula dugaan di kalangan pekerja bahwa proyek tersebut terkait sosok berpengaruh yang dijuluki “Sampang Satu”. Namun, informasi itu belum terverifikasi dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.

Media ini mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan pihak pengawas untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai administrasi proyek, sumber anggaran, serta pemenuhan standar K3.

Transparansi dan keselamatan pekerja bukan formalitas. Keduanya harus dipenuhi sejak awal pekerjaan, bukan menunggu sorotan publik atau terjadinya kecelakaan. (Ddn)