MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ancaman cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur memerlukan penanganan yang komprehensif. Penanganan bencana dinilai tidak cukup hanya mengandalkan aksi fisik semata, melainkan harus memadukan pendekatan sains, teknologi, hingga kearifan lokal.
Pendekatan Holistik Lewat Teknologi dan Spiritual
Pandangan tersebut disampaikan oleh politisi senior sekaligus Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, usai mengikuti kegiatan doa bersama di Gedung Koperasi SBW. Menanggapi krisis air dan dampak karhutla di lereng pegunungan, ia menegaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim harus menyiapkan langkah antisipatif secara matang.
Menurutnya, percepatan pemadaman karhutla memerlukan pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca (TMC) guna memicu hujan buatan. Kendati demikian, ikhtiar ilmiah tersebut akan jauh lebih bermakna apabila dikombinasikan dengan pendekatan kultural dan spiritual melibatkan masyarakat setempat.
“Penanganannya harus holistik. Selain upaya teknologi untuk menurunkan hujan, kita juga merangkul tokoh lintas agama, tokoh adat, dan para sesepuh di lereng pegunungan untuk bersama-sama memanjatkan doa memohon berkah hujan dan keselamatan,” ujar Sri Untari. Ia mencontohkan langkah koordinasi bersama para sesepuh di lereng Gunung Arjuno sebelumnya, di mana ritual doa dan ruwatan alam berjalan seiring dengan ikhtiar teknis hingga akhirnya hujan turun di kawasan terdampak.
Baca juga: Atasi Keterbatasan Anggaran SMA dan SMK, Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Matangkan Pergub PSM

Waspadai Ancaman Bencana Susulan Pascakarhutla
Meskipun api di sejumlah titik telah berhasil dikendalikan, Sri Untari mengingatkan agar seluruh pihak tetap waspada terhadap potensi ancaman bencana susulan pascakarhutla. Hilangnya tutupan vegetasi akibat kebakaran menyebabkan struktur tanah menjadi labar dan sangat rentan memicu erosi, longsor, hingga banjir bandang saat intensitas hujan meningkat.
“Begitu hujan deras turun dan lereng gunung gundul, tidak ada lagi vegetasi yang mampu menahan laju air. Resapan hilang, air langsung meluncur membawa material lumpur dan bebatuan ke permukiman di wilayah hilir,” terangnya.
Desak BPBD Matangkan Mitigasi Dini
Menghadapi risiko tersebut, ia mendesak BPBD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar segera mematangkan peta mitigasi dan jalur evakuasi sebelum puncak musim penghujan tiba. Selain itu, kesiapan logistik serta sarana tanggap darurat juga harus dipastikan dalam kondisi prima.
“Kesiapan perahu karet, persediaan sembako, tenda darurat, hingga alokasi pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) harus dipastikan cukup dan siap dicairkan sewaktu-waktu. Penanganan pascabencana tidak boleh terlambat hanya karena kendala administratif,” pungkasnya.


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.