TPAK Perempuan Tertinggal 28 Persen dari Laki-Laki, Menteri PPPA Desak Penguatan Kepemimpinan Perempuan

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kesenjangan partisipasi ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan masih menjadi pekerjaan besar Indonesia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada 2024 tercatat hanya 56,42 persen, terpaut 28,24 poin persentase dari laki-laki yang mencapai 84,66 persen.

Fakta tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, dalam Women’s Conference & Fatima Al Fihriya Awards di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Sabtu (7/11/2026).

Menurut Arifatul, peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja belum sepenuhnya diikuti kesempatan yang setara untuk menduduki posisi strategis dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Data 2024 menunjukkan perempuan baru mengisi 114 dari 674 jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya atau sekitar 16,9 persen.

Baca juga: Doktor MPI UIN Malang Lahirkan Model ELOCI–Transformation, Perkuat Kepemimpinan Etis Berbasis Nilai Islam di Perguruan Tinggi

Baca juga: Guru Besar Perempuan UIN Malang Ajak Anggota DWP Kenali dan Bersihkan Penyakit Hati

Sementara itu, keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 mencapai 21,9 persen atau 127 dari 580 anggota. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah, tetapi masih berada di bawah target afirmasi 30 persen.

“Dalam situasi ini, perempuan tidak boleh hanya menjadi pihak yang terdampak perubahan, tetapi harus menjadi penggerak dan pemimpin transformasi,” tegas Arifatul.

Ia menilai, kesenjangan tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural, mulai dari beban pengasuhan dan pekerjaan domestik yang belum terbagi secara seimbang, keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, kesenjangan upah, hingga stereotip dan diskriminasi gender di lingkungan kerja.

Karena itu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus ditempatkan sebagai bagian integral pembangunan nasional, bukan sekadar agenda tambahan. Perempuan perlu memperoleh kesempatan setara dalam pendidikan, ekonomi, kepemimpinan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dalam konferensi bertema “Women’s Faith, Knowledge, Leadership, and Global Transformation” tersebut, Arifatul menawarkan lima agenda strategis. Kelimanya meliputi penguatan pendidikan dan literasi perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, perluasan kepemimpinan perempuan, kemandirian ekonomi, serta solidaritas dan kolaborasi global.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dan anak di ruang digital. Kemajuan teknologi, menurutnya, harus membuka akses pendidikan, informasi, dan peluang ekonomi, sekaligus diimbangi perlindungan dari perundungan siber, eksploitasi seksual, penipuan, dan kekerasan berbasis gender.

“Pemberdayaan tidak akan optimal tanpa rasa aman,” ujarnya.

Arifatul menegaskan, penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai pusat pendidikan, produsen pengetahuan, penggerak inovasi, sekaligus mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti.

Karena itu, ia mendorong kampus menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi perempuan untuk mengembangkan kapasitas intelektual, menghasilkan penelitian, serta mengambil peran dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan konferensi internasional yang diinisiasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersama Asosiasi Profesor Muslimat Nahdlatul Ulama (APMNU) tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan. Forum ini juga ditargetkan menghasilkan rekomendasi kebijakan aplikatif, memperkuat jejaring lintas negara, dan membangun komitmen berkelanjutan bagi pemberdayaan perempuan.

“Jadikan keimanan sebagai arah, ilmu pengetahuan sebagai kekuatan, dan kepemimpinan sebagai penggerak perubahan nyata bagi perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat dunia,” pungkasnya.