Menjaga Independensi Cabang dan Marwah Demokrasi Menuju Kongres XXI IPNU Oleh: M. Aryasatya Wicaksono Ketua PC IPNU Kota Mojokerto

MOJOKERTO | JATIMSATUNEWS M.COM : Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PW IPNU Jawa Timur yang diselenggarakan pada 7 November 2026 di Bangkalan telah menjadi bagian dari dinamika konsolidasi menjelang Kongres XXI IPNU. Forum tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengusung Muhammad Rafli Rifki Reza sebagai kandidat Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU. Sebagai bagian dari struktur organisasi di tingkat cabang, saya memandang bahwa setiap hasil konsolidasi merupakan dinamika yang patut dihormati. Namun, penghormatan terhadap hasil konsolidasi tidak boleh dimaknai sebagai penyerahan independensi politik Pimpinan Cabang.

Sebab, keputusan mengenai kepemimpinan tertinggi organisasi tetap menjadi kewenangan forum Kongres sebagai pemegang kedaulatan permusyawaratan.
Saya berpandangan bahwa konsolidasi wilayah seharusnya menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan, membangun komunikasi, dan merumuskan rekomendasi, bukan menjadi instrumen untuk menyeragamkan pilihan politik cabang. Pimpinan Cabang memiliki hak untuk menentukan sikap berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan organisasinya masing-masing.

Perbedaan pilihan bukan bentuk pembangkangan terhadap struktur, melainkan bagian dari kedewasaan berdemokrasi. Jangan sampai semangat menjaga soliditas justru menghilangkan ruang kritis dan kebebasan menentukan pilihan. Organisasi yang kuat bukan organisasi yang memaksakan keseragaman, melainkan organisasi yang mampu merawat perbedaan tanpa kehilangan persatuan.
Saya juga menilai bahwa Kongres XXI tidak seharusnya hanya menjadi arena kontestasi antarkandidat dan pertarungan kekuatan dukungan. Lebih dari itu, Kongres harus menjadi ruang evaluasi terhadap persoalan mendasar yang selama ini dihadapi IPNU, khususnya mengenai keberlanjutan kaderisasi.

Rendahnya minat pelajar untuk bergabung, lemahnya regenerasi di sejumlah daerah, serta belum optimalnya ruang aktualisasi kader merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Ketua Umum berikutnya harus memiliki visi dan strategi konkret untuk menjawab persoalan tersebut, bukan sekadar menawarkan narasi penguatan struktural yang berhenti pada tataran slogan.

Terhadap dukungan yang telah diberikan kepada Muhammad Rafli Rifki Reza dalam Rapimwil II, saya menghormati pilihan dan keputusan yang lahir dari forum tersebut. Namun, dukungan terhadap figur tertentu tidak boleh menutup ruang evaluasi terhadap proses maupun gagasan yang ditawarkan. Saya meyakini bahwa setiap kandidat harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk menyampaikan visi, misi, serta arah gerak organisasi.

Pimpinan Cabang juga harus diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan secara independen tanpa tekanan atau intervensi dalam bentuk apa pun. Sebab, legitimasi kepemimpinan tidak hanya dibangun melalui banyaknya dukungan, tetapi juga melalui proses yang demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, saya menegaskan bahwa PC IPNU Kota Mojokerto memandang pentingnya menjaga independensi cabang, menghormati perbedaan pilihan, dan menjunjung tinggi kedaulatan Kongres. Kami tidak ingin Kongres XXI hanya menghasilkan pergantian kepemimpinan, tetapi juga melahirkan arah baru bagi keberlangsungan organisasi. Siapa pun yang nantinya terpilih harus mampu merangkul seluruh elemen, menjawab persoalan kaderisasi, serta menghadirkan IPNU yang lebih relevan dengan kebutuhan pelajar. Bagi saya, menjaga marwah organisasi jauh lebih penting daripada memenangkan kontestasi.

Sebab, IPNU bukan milik kelompok atau kepentingan tertentu, melainkan rumah bersama bagi seluruh kader dan pelajar Nahdlatul Ulama.