KemenPAN-RB Dorong Penguatan Zona Integritas di Perguruan Tinggi

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terus menekankan pentingnya penguatan tata kelola reformasi birokrasi serta pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan perguruan tinggi. Penegasan tersebut mengemuka dalam Workshop Giat Sukses Penguatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang digelar di Aula Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM), Kamis (12/11).

Perencana Muda KemenPAN-RB, Alfian Lisdias, menyampaikan bahwa Zona Integritas merupakan instrumen komprehensif untuk memitigasi serta menyelesaikan berbagai isu negatif di kampus secara tersistem. Mengingat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memiliki unit kerja yang tersebar luas dan berperan mencetak sumber daya manusia, keberhasilan ZI di lingkungan perguruan tinggi diharapkan mampu melahirkan lulusan yang membawa visi integritas serta bebas dari laten korupsi.

”Kami sangat berharap melalui perguruan tinggi, unit-unit kerja semakin aktif menyelesaikan isu terkait integritas. Jika sumber pengajarannya sudah settle dari sisi integritas, harapannya output lulusannya juga membawa visi yang sama,” ujar Alfian Lisdias di sela-sela kegiatan di UM.

Baca juga: Bangun Zona Integritas, FSTeM UB Libatkan Wali Mahasiswa Uji Layanan Publik

Baca juga: Temukan Sesuatu yang Berbeda, Kemenag Sulawesi Barat Gali Inspirasi Zona Integritas di MAN 2 Kota Malang

Integrasi Sistem dan Antisipasi Penurunan Kinerja

Dalam kesempatan tersebut, Alfian juga menyoroti tantangan klasik yang kerap muncul dalam pembangunan ZI, yakni kecenderungan unit kerja yang menggebu-gebu saat proses penilaian, namun mengalami penurunan performa secara drastis setelah sukses meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Untuk mencegah hal itu, pihak UM didorong agar dapat menemukan formulasi khusus dengan cara mengintegrasikan proses bisnis Zona Integritas secara langsung ke dalam sistem manajemen sehari-hari. Dengan langkah ini, seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dapat menjalankan standar pelayanan serta pengawasan secara alami tanpa menganggap pembangunan ZI sebagai beban atau tugas tambahan yang bersifat seremonial.

”Kuncinya adalah konsistensi dan mengintegrasikannya dengan sistem manajerial. Monitoring dan evaluasi serta perencanaan itu sebenarnya sudah ada di lingkup manajerial, tinggal bagaimana kita memolesnya agar sejalan, sehingga pelaksana di lapangan tidak merasa terbebani,” jelas Alfian mempertegas arahannya.

Pencabutan Predikat dan Peran Pengawasan Publik

Lebih lanjut, Alfian menegaskan bahwa predikat Zona Integritas bukanlah sebuah status yang bersifat permanen. Selama lebih dari satu dekade implementasi kebijakan ZI, tercatat ada sekitar empat hingga lima unit kerja—baik di tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum—yang terpaksa dicabut predikatnya karena terbukti melakukan maladministrasi atau pelanggaran sistemik. Meski demikian, proses pencabutan tersebut tetap dilakukan secara objektif melalui penelusuran mendalam serta konfirmasi kepada Tim Penilai Internal (TPI).

Guna memperkuat pengawasan di lapangan, KemenPAN-RB saat ini juga tengah menjajaki kerja sama penyatuan lokus pengawasan bersama Ombudsman RI yang memiliki perwakilan di berbagai provinsi. Di samping itu, partisipasi aktif masyarakat terus didorong melalui pemanfaatan kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR!.

”Keterbatasan informasi di lapangan bisa diatasi jika kontrol sosial publik berjalan. Masyarakat maupun pemangku kepentingan jangan sungkan melapor melalui SP4N-LAPOR! jika menemukan ketidaksesuaian layanan pada unit yang sudah berpredikat ZI, agar kualitas reformasi birokrasi tetap terjaga utuh,” pungkasnya. (Ans)