MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Isu ketenagakerjaan kembali menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Seseorang yang hanya bekerja selama satu jam dalam seminggu sudah dapat dikategorikan sebagai penduduk yang tidak menganggur menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, Guru Besar Sosiologi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Oman Sukmana, M.Si., menilai bahwa status bekerja tersebut tidak otomatis menjamin seseorang dapat hidup dengan sejahtera.
Menurutnya, standar minimal satu jam kerja dalam seminggu yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, sejatinya hanya bertujuan untuk membedakan antara penduduk yang bekerja dan yang menganggur secara statistik. Kendati demikian, ia mengingatkan agar indikator tersebut tidak disalahartikan sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat.

Kesejahteraan Memiliki Cakupan yang Jauh Lebih Luas
Oman menjelaskan bahwa konsep kesejahteraan sosial memiliki dimensi yang jauh lebih komprehensif ketimbang sekadar status memiliki pekerjaan. Kesejahteraan mencakup terpenuhinya kebutuhan material berupa sandang, pangan, dan papan, kebutuhan sosial terkait interaksi serta kenyamanan hidup, hingga kebutuhan spiritual agar seseorang dapat menjalankan ibadah dengan tenang.
“Bekerja satu jam hanyalah standar untuk menentukan seseorang menganggur atau tidak, bukan sejahtera atau tidak,” tegas Oman saat ditemui di Malang.
Baca juga: UMM Dukung Pembangunan Pabrik Infus Muhammadiyah, Perkuat Kemandirian Industri Kesehatan
Ia mencontohkan seseorang yang bekerja satu jam dalam seminggu dengan perolehan upah sekitar Rp50 ribu tentu akan kesulitan mencukupi kebutuhan hidup sebulan penuh yang hanya bernilai sekitar Rp200 ribu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun seseorang tercatat tidak menganggur, taraf hidupnya masih jauh dari kata layak.
Keluar dari Rezim Angka Menuju Kualitas Pekerjaan

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan lapangan pekerjaan yang layak sesuai amanat konstitusi. Upah minimum yang berlaku saat ini pun sering kali hanya cukup untuk menutupi kebutuhan harian yang mendasar tanpa menyisakan ruang untuk tabungan atau dana darurat.
Oman mendorong pemerintah agar tidak terjebak dalam “rezim statistik” semata dalam mengevaluasi keberhasilan ekonomi. Pihaknya berharap penciptaan lapangan kerja baru dapat diperluas melalui sektor-sektor potensial seperti pariwisata serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembangunan ekonomi yang sukses, menurutnya, harus dilihat dari stabilitas penghasilan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.