JAWARA Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan, Refleksi Hari Jadi ke 1097 Nilai Pembangunan 8–8,5

PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM : Refleksi Pembangunan di Hari Jadi ke 1097 Kabupaten Pasuruan, Komisi III DPRD Beri Nilai 8–8,5. Menyoroti sejumlah PR Pembangunan Kabupaten Pasuruan dalam dua tahun awal pemerintahan dinilai menunjukkan arah positif. Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan penerangan jalan umum (PJU), mendapat apresiasi dari anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan.

Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup menjadi alasan untuk berpuas diri. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari banjir, kekeringan, pemerataan pembangunan, pengelolaan sampah, hingga rencana pembangunan Jalur Lingkar Utara (JLU).

Hal tersebut terungkap dalam Podcast JAWARA (Jagongan Wakil Rakyat) JatimSatuNews bersama tiga anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, yakni Ahmad Aidin Utama, HM Sudiono Fauzan, dan Adib Ghoni Atqon.

Baca juga: Jawara Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan, PJU Bukan Hanya Tentang Lampu Menyala

Baca juga: Pemerintahan Desa Oro Oro Ombo Wetan Kabupaten Pasuruan Gelar Karnaval Kirab Budaya 2025

Berlangsung di Kafe Arkara Taman Dayu Rabu 30/9/2026 Podcast mengangkat tema refleksi pembangunan Kabupaten Pasuruan dalam momentum Hari Jadi Kabupaten Pasuruan 1097.

Jalan Beton dan PJU Dinilai Jadi Capaian Positif

HM Sudiono Fauzan mengatakan, jika melihat dari bidang yang menjadi ruang lingkup Komisi III, pemerintah daerah dinilai cukup serius membenahi kebutuhan dasar masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum.

Menurutnya, pembangunan jalan dengan konstruksi beton memang membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan aspal. Namun, konstruksi tersebut dinilai memiliki ketahanan lebih lama sehingga dapat mengurangi kebutuhan pemeliharaan dalam jangka pendek.

Ia menilai beberapa wilayah dengan kondisi tanah yang labil atau bergerak memang lebih tepat menggunakan konstruksi beton.

“Beberapa daerah yang tanahnya labil, yang rawa, yang bergerak memang harus ganti konstruksinya. Jangan aspal, harus beton,” demikian pandangan Sudiono dalam diskusi tersebut.

Selain jalan, PJU juga menjadi salah satu pembangunan yang mendapat apresiasi.

Menurut Sudiono, jalan yang mulus akan kurang memberikan manfaat maksimal jika tidak disertai penerangan yang memadai. Terlebih, Kabupaten Pasuruan memiliki kawasan industri dengan aktivitas masyarakat yang berlangsung hingga malam hari.

PJU dinilai penting untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat yang bekerja atau beraktivitas pada malam hari.

Pembangunan Harus Konsisten hingga Akhir Periode

Adib Ghoni Atqon menilai kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan akan terus berkembang. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh kebutuhan dalam waktu bersamaan.

“Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan manfaat jangka panjang,” ujarnya

Ia mencontohkan pembangunan jalan dengan konstruksi beton yang membutuhkan investasi besar di awal, tetapi memiliki manfaat lebih panjang dibandingkan pekerjaan yang hanya bersifat tambal sulam.

Menurutnya, pembangunan yang sudah berjalan juga harus dijaga konsistensinya agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Banjir dan Kekeringan Masih Jadi PR

Di balik capaian pembangunan infrastruktur, Komisi III menilai persoalan banjir dan kekeringan masih menjadi pekerjaan rumah besar Kabupaten Pasuruan.

Sudiono mengatakan penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan ketika musim hujan tiba. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi jangka panjang.

Persoalan tersebut juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena terdapat sejumlah infrastruktur serta kewenangan yang tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten.

Sementara itu, persoalan kekeringan juga masih terjadi di sejumlah wilayah. Distribusi air menggunakan tangki menjadi salah satu bentuk penanganan ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air.

Namun, harapan ke depan adalah adanya solusi yang lebih permanen sehingga masyarakat di wilayah rawan kekeringan tidak terus bergantung pada distribusi air setiap musim kemarau.

JLU Diharapkan Segera Mendapat Kepastian

Persoalan kemacetan di kawasan Bangil juga menjadi perhatian Komisi III.

Sudiono menyebut rencana pembangunan Jalur Lingkar Utara atau JLU telah digagas sejak periode pemerintahan sebelumnya. Keberadaan jalur alternatif tersebut dinilai penting untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Bangil.

Menurutnya, kondisi lalu lintas dapat semakin padat ketika terjadi kecelakaan, penutupan jalan maupun kegiatan tertentu karena belum banyak alternatif jalur yang mampu mengurai arus kendaraan.

Karena itu, ia berharap rencana JLU terus dikawal dan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.

“JLU itu beberapa periode sebelumnya sudah sampai pada survei titiknya. Ini sudah berkali-kali,” demikian pembahasan dalam podcast tersebut.

Pemerataan Pembangunan Barat dan Timur

Komisi III juga menyoroti persoalan pemerataan pembangunan antara wilayah Pasuruan Barat dan Pasuruan Timur.

Sudiono menilai perlu ada kebijakan khusus untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur. Salah satu gagasan yang dibahas adalah pengembangan kawasan industri baru di wilayah Nguling.

Menurutnya, pengembangan pusat ekonomi baru dapat menjadi salah satu cara agar pertumbuhan Kabupaten Pasuruan tidak terlalu terkonsentrasi di kawasan tertentu.

Selain industri, pemerataan juga perlu menyentuh pendidikan, sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Industri Harus Berdampak pada Warga Lokal

Pertumbuhan industri di Kabupaten Pasuruan dinilai telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar.

Adib Ghoni Atqon mengatakan manfaat kawasan industri tidak hanya dirasakan oleh pekerja pabrik, tetapi juga sektor ekonomi pendukung, seperti usaha kos dan aktivitas ekonomi lainnya.

Namun, pemerintah tetap perlu mendorong agar masyarakat lokal mendapatkan kesempatan kerja sesuai kemampuan dan kebutuhan industri.

Upaya seperti job fair dan pemberian prioritas kepada warga sekitar dinilai dapat menjadi salah satu cara mempertemukan kebutuhan industri dengan tenaga kerja lokal.

Sampah dan Lingkungan Perlu Terus Diperkuat

Persoalan sampah juga menjadi bagian dari refleksi pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Ahmad Aidin Utama menilai persoalan sampah harus segera ditangani secara serius karena memiliki dampak terhadap lingkungan dan dapat berkaitan dengan persoalan banjir.

Dalam diskusi juga disampaikan bahwa pengelolaan sampah di sejumlah wilayah mulai berjalan, termasuk pengambilan sampah di tingkat RT dan RW.

“Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan juga dinilai mulai tumbuh,” tuturnya.

Menjaga Air, Menjaga Pasuruan

Sudiono juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, terutama dalam menghadapi dua persoalan yang berlawanan, yakni banjir ketika musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.

Menurutnya, masyarakat dan pemerintah perlu menjaga kawasan resapan air serta tidak melakukan penebangan pohon secara berlebihan.

Dalam diskusi bahkan muncul gagasan untuk memperbanyak penanaman pohon yang memiliki kemampuan menyerap air, salah satunya tanaman sukun.

Ia menilai menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempertahankan kemampuan alam menyimpan air.

DPRD Bukan Sekadar Stempel Pemerintah

Dalam podcast tersebut, para anggota Komisi III juga menjelaskan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah.

DPRD tidak hanya berkaitan dengan persetujuan program pemerintah, tetapi memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran. Proses penganggaran juga harus mengikuti tahapan dan sistem yang telah ditetapkan.

Saat ini, perencanaan anggaran pemerintah daerah juga terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga proses pengajuan program membutuhkan perencanaan lebih awal.

DPRD kemudian berperan mendorong agar aspirasi masyarakat yang dibawa melalui masing-masing daerah pemilihan dapat masuk dalam pembahasan pembangunan.

Komisi III Beri Nilai 8 hingga 8,5

Menariknya, dalam sesi penilaian, Ahmad Aidin Utama memberikan nilai 8,5 dari 10 untuk pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Sementara HM Sudiono Fauzan dan Adib Ghoni Atqon masing-masing memberikan nilai 8 dari 10.

Nilai tersebut menunjukkan adanya apresiasi terhadap pembangunan yang telah berjalan, sekaligus menjadi pengingat bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan.

Sudiono menekankan bahwa kunci pembangunan ke depan adalah konsistensi.

“Dua tahun ini sudah on the track. Saya kira terus harus dilanjutkan,” ujarnya dalam diskusi.

SDM Jadi Kunci Pasuruan Semakin Maju

Selain pembangunan fisik, Komisi III juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Adib mengajak masyarakat menjaga hasil pembangunan yang telah direalisasikan pemerintah sekaligus terus meningkatkan pendidikan dan kualitas SDM.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian penting karena masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan.

Sementara Sudiono mengingatkan bahwa usia Kabupaten Pasuruan yang panjang bukan berarti pembangunan telah selesai.

Masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan agar Kabupaten Pasuruan mampu meningkatkan daya saing, baik dari sisi SDM, ekonomi maupun pendidikan.

“Usia bukan berarti pembangunan telah selesai. Masih banyak PR-PR … agar Pasuruan semakin maju,” menjadi pesan penutup dalam refleksi tersebut.

Refleksi Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan dua tahun terakhir mendapat apresiasi, tetapi masih membutuhkan kesinambungan.

Jalan, PJU, banjir, kekeringan, sampah, pemerataan ekonomi, JLU hingga peningkatan kualitas SDM menjadi sejumlah agenda yang harus terus dikawal bersama agar pembangunan Kabupaten Pasuruan tidak berhenti pada capaian awal, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

PASURUAN, JATIMSATUNEWS.COM – Refleksi Pembangunan di Hari Jadi ke 1097 Kabupaten Pasuruan, Komisi III DPRD Beri Nilai 8–8,5. Menyoroti sejumlah PR Pembangunan Kabupaten Pasuruan dalam dua tahun awal pemerintahan dinilai menunjukkan arah positif. Sejumlah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan penerangan jalan umum (PJU), mendapat apresiasi dari anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan.

Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup menjadi alasan untuk berpuas diri. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari banjir, kekeringan, pemerataan pembangunan, pengelolaan sampah, hingga rencana pembangunan Jalur Lingkar Utara (JLU).

Hal tersebut terungkap dalam Podcast JAWARA (Jagongan Wakil Rakyat) JatimSatuNews bersama tiga anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, yakni Ahmad Aidin Utama, HM Sudiono Fauzan, dan Adib Ghoni Atqon.

Berlangsung di Kafe Arkara Taman Dayu Rabu 30/9/2026 Podcast mengangkat tema refleksi pembangunan Kabupaten Pasuruan dalam momentum Hari Jadi Kabupaten Pasuruan 1097.

Jalan Beton dan PJU Dinilai Jadi Capaian Positif

HM Sudiono Fauzan mengatakan, jika melihat dari bidang yang menjadi ruang lingkup Komisi III, pemerintah daerah dinilai cukup serius membenahi kebutuhan dasar masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum.

Menurutnya, pembangunan jalan dengan konstruksi beton memang membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan aspal. Namun, konstruksi tersebut dinilai memiliki ketahanan lebih lama sehingga dapat mengurangi kebutuhan pemeliharaan dalam jangka pendek.

Ia menilai beberapa wilayah dengan kondisi tanah yang labil atau bergerak memang lebih tepat menggunakan konstruksi beton.

“Beberapa daerah yang tanahnya labil, yang rawa, yang bergerak memang harus ganti konstruksinya. Jangan aspal, harus beton,” demikian pandangan Sudiono dalam diskusi tersebut.

Selain jalan, PJU juga menjadi salah satu pembangunan yang mendapat apresiasi.

Menurut Sudiono, jalan yang mulus akan kurang memberikan manfaat maksimal jika tidak disertai penerangan yang memadai. Terlebih, Kabupaten Pasuruan memiliki kawasan industri dengan aktivitas masyarakat yang berlangsung hingga malam hari.

PJU dinilai penting untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat yang bekerja atau beraktivitas pada malam hari.

Pembangunan Harus Konsisten hingga Akhir Periode

Adib Ghoni Atqon menilai kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan akan terus berkembang. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh kebutuhan dalam waktu bersamaan.

“Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan manfaat jangka panjang,” ujarnya

Ia mencontohkan pembangunan jalan dengan konstruksi beton yang membutuhkan investasi besar di awal, tetapi memiliki manfaat lebih panjang dibandingkan pekerjaan yang hanya bersifat tambal sulam.

Menurutnya, pembangunan yang sudah berjalan juga harus dijaga konsistensinya agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Banjir dan Kekeringan Masih Jadi PR

Di balik capaian pembangunan infrastruktur, Komisi III menilai persoalan banjir dan kekeringan masih menjadi pekerjaan rumah besar Kabupaten Pasuruan.

Sudiono mengatakan penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan ketika musim hujan tiba. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi jangka panjang.

Persoalan tersebut juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena terdapat sejumlah infrastruktur serta kewenangan yang tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten.

Sementara itu, persoalan kekeringan juga masih terjadi di sejumlah wilayah. Distribusi air menggunakan tangki menjadi salah satu bentuk penanganan ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air.

Namun, harapan ke depan adalah adanya solusi yang lebih permanen sehingga masyarakat di wilayah rawan kekeringan tidak terus bergantung pada distribusi air setiap musim kemarau.

JLU Diharapkan Segera Mendapat Kepastian

Persoalan kemacetan di kawasan Bangil juga menjadi perhatian Komisi III.

Sudiono menyebut rencana pembangunan Jalur Lingkar Utara atau JLU telah digagas sejak periode pemerintahan sebelumnya. Keberadaan jalur alternatif tersebut dinilai penting untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Bangil.

Menurutnya, kondisi lalu lintas dapat semakin padat ketika terjadi kecelakaan, penutupan jalan maupun kegiatan tertentu karena belum banyak alternatif jalur yang mampu mengurai arus kendaraan.

Karena itu, ia berharap rencana JLU terus dikawal dan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.

“JLU itu beberapa periode sebelumnya sudah sampai pada survei titiknya. Ini sudah berkali-kali,” demikian pembahasan dalam podcast tersebut.

Pemerataan Pembangunan Barat dan Timur

Komisi III juga menyoroti persoalan pemerataan pembangunan antara wilayah Pasuruan Barat dan Pasuruan Timur.

Sudiono menilai perlu ada kebijakan khusus untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur. Salah satu gagasan yang dibahas adalah pengembangan kawasan industri baru di wilayah Nguling.

Menurutnya, pengembangan pusat ekonomi baru dapat menjadi salah satu cara agar pertumbuhan Kabupaten Pasuruan tidak terlalu terkonsentrasi di kawasan tertentu.

Selain industri, pemerataan juga perlu menyentuh pendidikan, sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Industri Harus Berdampak pada Warga Lokal

Pertumbuhan industri di Kabupaten Pasuruan dinilai telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar.

Adib Ghoni Atqon mengatakan manfaat kawasan industri tidak hanya dirasakan oleh pekerja pabrik, tetapi juga sektor ekonomi pendukung, seperti usaha kos dan aktivitas ekonomi lainnya.

Namun, pemerintah tetap perlu mendorong agar masyarakat lokal mendapatkan kesempatan kerja sesuai kemampuan dan kebutuhan industri.

Upaya seperti job fair dan pemberian prioritas kepada warga sekitar dinilai dapat menjadi salah satu cara mempertemukan kebutuhan industri dengan tenaga kerja lokal.

Sampah dan Lingkungan Perlu Terus Diperkuat

Persoalan sampah juga menjadi bagian dari refleksi pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Ahmad Aidin Utama menilai persoalan sampah harus segera ditangani secara serius karena memiliki dampak terhadap lingkungan dan dapat berkaitan dengan persoalan banjir.

Dalam diskusi juga disampaikan bahwa pengelolaan sampah di sejumlah wilayah mulai berjalan, termasuk pengambilan sampah di tingkat RT dan RW.

“Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan juga dinilai mulai tumbuh,” tuturnya.

Menjaga Air, Menjaga Pasuruan

Sudiono juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, terutama dalam menghadapi dua persoalan yang berlawanan, yakni banjir ketika musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.

Menurutnya, masyarakat dan pemerintah perlu menjaga kawasan resapan air serta tidak melakukan penebangan pohon secara berlebihan.

Dalam diskusi bahkan muncul gagasan untuk memperbanyak penanaman pohon yang memiliki kemampuan menyerap air, salah satunya tanaman sukun.

Ia menilai menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempertahankan kemampuan alam menyimpan air.

DPRD Bukan Sekadar Stempel Pemerintah

Dalam podcast tersebut, para anggota Komisi III juga menjelaskan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah.

DPRD tidak hanya berkaitan dengan persetujuan program pemerintah, tetapi memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran. Proses penganggaran juga harus mengikuti tahapan dan sistem yang telah ditetapkan.

Saat ini, perencanaan anggaran pemerintah daerah juga terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga proses pengajuan program membutuhkan perencanaan lebih awal.

DPRD kemudian berperan mendorong agar aspirasi masyarakat yang dibawa melalui masing-masing daerah pemilihan dapat masuk dalam pembahasan pembangunan.

Komisi III Beri Nilai 8 hingga 8,5

Menariknya, dalam sesi penilaian, Ahmad Aidin Utama memberikan nilai 8,5 dari 10 untuk pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Sementara HM Sudiono Fauzan dan Adib Ghoni Atqon masing-masing memberikan nilai 8 dari 10.

Nilai tersebut menunjukkan adanya apresiasi terhadap pembangunan yang telah berjalan, sekaligus menjadi pengingat bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan.

Sudiono menekankan bahwa kunci pembangunan ke depan adalah konsistensi.

“Dua tahun ini sudah on the track. Saya kira terus harus dilanjutkan,” ujarnya dalam diskusi.

SDM Jadi Kunci Pasuruan Semakin Maju

Selain pembangunan fisik, Komisi III juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Adib mengajak masyarakat menjaga hasil pembangunan yang telah direalisasikan pemerintah sekaligus terus meningkatkan pendidikan dan kualitas SDM.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian penting karena masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan.

Sementara Sudiono mengingatkan bahwa usia Kabupaten Pasuruan yang panjang bukan berarti pembangunan telah selesai.

Masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan agar Kabupaten Pasuruan mampu meningkatkan daya saing, baik dari sisi SDM, ekonomi maupun pendidikan.

“Usia bukan berarti pembangunan telah selesai. Masih banyak PR-PR … agar Pasuruan semakin maju,” menjadi pesan penutup dalam refleksi tersebut.

Refleksi Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan dua tahun terakhir mendapat apresiasi, tetapi masih membutuhkan kesinambungan.

Jalan, PJU, banjir, kekeringan, sampah, pemerataan ekonomi, JLU hingga peningkatan kualitas SDM menjadi sejumlah agenda yang harus terus dikawal bersama agar pembangunan Kabupaten Pasuruan tidak berhenti pada capaian awal, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. Abs