Fakultas Hukum UMM kirimkan mahasiswa magang di Pengadilan Negeri Pasuruan, memperkuat pemahaman praktis dan nilai integritas dalam peradilan melalui pengalaman langsung.
PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM – Jum’at, 20
Juni 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang kembali menunjukkan
komitmennya dalam mencetak lulusan yang berintegritas dan profesional untuk
menghadapi dan siap dalam dunia kerja dengan mengirimkan mahasiswa terbaiknya
untuk mengikuti program magang mandiri yang merupakan salah satu dari beberapa
program magang yang diselenggarakan oleh Laboratorium Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang. Program magang mandiri ini dilaksanakan selama
satu semester yakni dari tanggal 17 Februari 2025 hingga 01 Juli 2025 di
Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman
praktis mahasiswa dalam bidang peradilan dan hukum acara.
Sebanyak 4 (empat)
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang berkesempatan untuk
terlibat dalam berbagai kegiatan persidangan dan administrasi peradilan di
lingkungan Pengadilan Negeri Pasuruan. Dalam program ini, para mahasiswa tidak
hanya mendapatkan pengalaman praktis yang sesuai dengan materi selama
perkuliahan, akan tetapi mahasiswa juga memperoleh pemahaman yang mendalam
tentang tahapan penyusunan putusan dan penetapan oleh hakim, mekanisme kerja
hakim, serta prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan fungsi yudikatif yang
profesional dan beretika.
Salah satu momen penting
dalam kegiatan ini adalah sesi wawancara ekslusif yang dilakukan bersama Ajie
Surya Prawira, S.H., M.H., salah satu Hakim aktif di Pengadilan Negeri
Pasuruan. Dalam kegiatan ini beliau menjelaskan secara komprehensif mengenai
prinsip dan tahapan penyusunan putusan dan penetapan oleh Hakim. Menurutnya,
sebuah putusan haruslah disusun berdasarkan tiga pilar utama, yakni landasan
filosofis, yuridis dan sosiologis. Filosofis disini mencerminkan nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat, yuridis berpijak pada hukum poisitif, sementara
sosiologii mempertimbangkan kepercayaan atau kondisi sosial masyarakat.
Ajie mencontohkan
penyusunan penetapan perkara ganti nama anak yang sering sakit, meskipun dalam
undang-undang tidak di atur secara eksplisit, namun tetap dapat dikabulkan oleh
Hakim berdasarkan pertimbangan sosiologis, selama tidak bertentangan dengan
norma hukum yang berlaku. Pandangannini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan
Hakim untuk menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Lebih lanjut, Ajie
menegaskan pentingnya tiga tujuan hukum menurut teori yang dikemukakan oleh
Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “Einführung in die
Rechtswissenschaften” yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Dalam praktik, Ajie menyampaikan bahwa keadilan sering menjadi prioritas utama
dalam proses peradilan sebagaimana juga dianut oleh pendekatan hukum progresif
yang tidak hanya berpegang pada teks hukum tetapi juga pada rasa keadilan
substansial di masyarakat.
Terkait dengan mekanisme
kerja Majelis Hakim, Ajie menjelaskan bahwa setiap Hakim dalam Majelis berhak
menyampaikan pandangan hukumnya dalam forum musyawarah Hakim. Jika terjadi
perbedaan pendapat maka digunakan prinsip suara terbanyak sebagaimana diatur
dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Misalnya, jika dua dari tiga Hakim menyatakan
terdakwa terbukti bersalah maka pendapat tersebut akan menjadi dasar putusan.
Dalam menjatuhkan hukuman
termasuk dalam perkara-perkara narkotika, Ajie menyebutkan bahwa Hakim
mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari keadaan yang meringankan dan
memberatkan, latar belakang terdakwa, hingga dampak perbuatan terhadap
masyarakat. Ajie menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut sistem preseden
di mana putusan pengadilan terdahulu (preseden) menjadi acuan atau dasar
dalam memutus perkara serupa di masa depan, sehingga putusan hakim tidak
terikat pada yurisprudensi sebelumnya. Tentunya hal ini memberikan ruang
diskresi yang luas bagi Hakim dengan pertimbangan yang adil dan rasional.
Mengenai perbedaan antara
putusan pidana dan perdata, Aji menjelaskan bahwa putusan pidana bersifat
publik dan memiliki struktur yang baku dan kaku sesuai ketentaun yang tertuang
dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template
dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung. Sedangkan
putusan perdata bersifat privat, lebih fleksibel dan hanya mengikat para pihak
yang bersengketa. Oleh karena itu pendekatan dan bentuk penulisan putusan dalam
perkara perdata dapat disesuaikan dengan karakteristik perkaranya.
Ketika menanggapi isu
putusan bebas dalam perkara korupsi, Ajie tidak menjawab secara normatif,
tetapu mengajak mahasiswa untuk merenungkan integritas pribadi dalam profesi
hukum. Ajie menekankan bahwa integritas dibangun dari kejujuran dalam hal-hal
kecil, seperti tidak mengambil keuntungan dalam kegitan sosial atau tidak
menyalahgunakan kepercayaan dalam lingkungan masyarakat. Hal ini juga sejalan
dengan semangat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang menekankan
pentingnya akhlak, tanggung jawab dan kemandirian moral.
Dalam bagian akhir
wawancara Ajie menyatakan bahwa program magang ini menjadi bukti nyata bahwa
Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tidak hanya
memfasilitasi mahasiswa untuk memahami teori hukum, tetapi juga mendorong
mereka untuk menyentuh langsung praktik peradilan yang sesungguhnya, sekaligus
menanamkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan kepekaan terhadap
keadilan sosial. Pengalaman ini diharapkan mampu membentuk karakter mahasiswa
sebagai calon sarjana hukum yang tangguh dan beretika, serta siap menghadapi
dinamika dunia hukum yang kompleks.


Komentar Pembaca
Kolom komentar untuk artikel ini sudah ditutup.