Ketum Baru Terpilih di Munas III APTAKSINDO & PERJASI Surabaya, Desak LPJK Kembalikan Fungsi Pembinaan

Ketua Pelaksana Munas III, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., beserta Jajaran berfoto setelah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) III BPN APTAKSINDO dan PERJASI Tahun 2026.

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Gelaran Musyawarah Nasional (Munas) III Badan Pengurus Nasional (BPN) Asosiasi Perusahaan Konsultan Indonesia (APTAKSINDO) dan Persatuan Perusahaan Jasa Konstruksi Indonesia (PERJASI) Tahun 2026 di Surabaya resmi berakhir dengan sejumlah keputusan krusial. Selain menetapkan nakhoda baru untuk lima tahun ke depan, Munas ini juga melahirkan desakan tegas kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Pusat.

Berlangsung di Hotel Leedon & Suites, Surabaya, pada Rabu hingga Kamis (12-13 Agustus 2026), agenda ini mengusung tema “Munas Bersatu Berkarya Membangun Negeri”. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, mulai dari Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Ketua LPJK, perwakilan Pemprov Jawa Timur, Kadin Jatim, hingga jajaran pengurus BPN dan asosiasi jasa konstruksi. Ketua Pelaksana Munas III, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa momen ini adalah titik tolak persatuan untuk memperkuat muruah dan peran asosiasi dalam kancah pembangunan nasional.

“Dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan kerja nyata, APTAKSINDO dan PERJASI siap menjadi bagian dari kekuatan pembangunan nasional. Bersatu dalam visi, berkarya dalam aksi, untuk negeri,” ujar Abdillah.

Setelah melalui serangkaian sidang dan forum demokrasi organisasi yang membahas pertanggungjawaban pengurus, penyempurnaan AD/ART, hingga perumusan program kerja, Munas III secara resmi menetapkan pucuk pimpinan baru:

• Ketua Umum BPN APTAKSINDO (2026-2031): Husin Hasan Ali, S.E.
• Ketua Umum BPN PERJASI (2026-2031): H. Ir. Supai M Noor, M.M.

“Kami mengucapkan selamat kepada Ketua Umum terpilih. Harapannya, di bawah kepemimpinan beliau, APTAKSINDO dan PERJASI semakin solid, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi negara,” tambah Abdillah.

Salah satu sorotan utama dari hasil Munas III ini adalah rekomendasi tajam yang ditujukan kepada LPJK Pusat. BPN APTAKSINDO dan PERJASI secara resmi mendesak agar fungsi pembinaan dikembalikan kepada asosiasi, baik asosiasi badan usaha maupun asosiasi profesi. Asosiasi dinilai sebagai pihak yang paling memahami kondisi, kebutuhan, dan tantangan pelaku jasa konstruksi di lapangan. Penguatan peran asosiasi ini sejalan dengan roh UU Jasa Konstruksi demi menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berintegritas.

Selain itu, menyerap aspirasi dari Expo Konstruksi Jatim 2026, Munas III juga merumuskan 3 Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Pusat:

1. Stabilitas Harga Material: Meminta intervensi pemerintah terkait lonjakan harga material pokok (semen, aspal, dan BBM) yang berimbas langsung pada pembengkakan biaya proyek.
2. Evaluasi HPS Nasional: Mendorong penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nasional agar lebih realistis dan relevan dengan dinamika harga di lapangan saat ini.
3. Afirmasi UMKM Konstruksi: Meminta penguatan dukungan nyata agar UMKM Konstruksi bisa “naik kelas” dan memiliki daya saing dalam memperebutkan proyek-proyek pemerintah.

Menyongsong visi Indonesia Emas 2045, BPN APTAKSINDO juga menyiapkan langkah taktis di bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Ke depan, asosiasi akan menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) khusus di bidang Pertambangan Galian C. Langkah ini bertujuan untuk mencetak tenaga kerja konstruksi dan pertambangan yang bersertifikat, kompeten, dan siap bersaing di bursa kerja nasional maupun global.

Sebagai penutup, atas nama panitia pelaksana, Abdillah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan acara ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Bapak R. Mohammad Ali selaku Dewan Pendiri, Ketua LPJK Dr. Ir. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., jajaran Pemprov Jatim, Kadin Jatim, serta para sponsor.

“Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hasil Munas ini melahirkan kebijakan yang progresif untuk kemajuan sektor jasa konstruksi di Indonesia,” pungkasnya.