OPINI | JATIMSATUNEWS.COM: Konstitusi tidak semestinya hanya dipahami sebagai kumpulan norma hukum yang mengatur kekuasaan negara. Lebih dari itu, konstitusi harus hadir dalam kehidupan masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, serta memastikan keadilan dapat dirasakan secara nyata di seluruh wilayah Indonesia.
Pemikiran itulah yang menjadi landasan Zamzami Tanjung dalam memperkenalkan sebuah gagasan bertajuk “Konstitusi Hidup Berbasis Keadilan Sosial Teritorial. Gagasan tersebut dituangkan dalam esai berjudul Konstitusi Hidup Berbasis Keadilan Sosial Teritorial: Rekonstruksi Konseptual atas Aktualisasi Nilai Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”
Melalui tulisan tersebut, Zamzami berupaya mengembangkan pemahaman tentang konstitusi hidup atau Living Constitution. Konstitusi tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan hukum, tetapi juga sebagai landasan yang nilai-nilainya harus terus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Persoalan yang diangkat cukup mendasar. Keberlakuan konstitusi secara formal belum tentu dengan sendirinya menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, masih terdapat persoalan ketimpangan sosial, distribusi sumber daya, akses pelayanan publik, serta kesenjangan pembangunan antardaerah.
Dalam pandangan ini, konstitusi perlu dinilai bukan hanya dari kelengkapan norma dan kelembagaan negara, melainkan juga dari sejauh mana nilai-nilai yang dikandungnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Menghubungkan konstitusi dengan kenyataan wilayah
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, geografis, dan kelembagaan daerah yang beragam. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam mewujudkan keadilan sosial.
Kebijakan yang diterapkan secara seragam belum tentu menghasilkan manfaat yang sama bagi seluruh masyarakat. Penduduk perkotaan, masyarakat pedesaan, kawasan kepulauan, daerah perbatasan, hingga wilayah dengan keterbatasan infrastruktur memiliki kebutuhan dan hambatan yang berbeda.
Perbedaan itu terlihat dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, pekerjaan, serta kesempatan ekonomi. Karena itu, keadilan tidak cukup dimaknai sebagai kesamaan perlakuan secara formal. Negara juga harus memperhitungkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Di sinilah Zamzami mempertemukan gagasan keadilan distributif dengan keadilan spasial atau kewilayahan. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kesempatan, sumber daya, dan manfaat sosial. Sementara itu, keadilan spasial memperhatikan bagaimana kondisi geografis dan ruang memengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya serta kesejahteraan.
Pertemuan kedua perspektif tersebut kemudian dirumuskan dalam gagasan keadilan sosial teritorial. Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi hak, kesempatan, sumber daya, pelayanan publik, dan manfaat pembangunan secara adil dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Lima dimensi aktualisasi konstitusi
Salah satu bagian penting dalam gagasan tersebut adalah lima dimensi aktualisasi konstitusi. Kelimanya disusun sebagai kerangka untuk memahami bagaimana nilai-nilai konstitusi dapat diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan negara.
Dimensi normatif menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan sekaligus batas bagi seluruh tindakan penyelenggara negara. Perubahan sosial dan kebutuhan pembangunan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan supremasi konstitusi.
Dimensi sosiologis mengingatkan bahwa aktualisasi konstitusi harus memperhatikan kenyataan kehidupan masyarakat. Kemiskinan, ketimpangan akses, keragaman sosial, kondisi geografis, dan perbedaan kapasitas wilayah merupakan persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan negara.
Selanjutnya, dimensi demokratis menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek kebijakan. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan kepentingan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mengawasi jalannya kekuasaan.
Dimensi ekonomis berkaitan dengan distribusi sumber daya, kesempatan ekonomi, pelayanan publik, dan manfaat pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka agregat. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat di berbagai wilayah.
Adapun dimensi adaptif menekankan kemampuan sistem ketatanegaraan dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, teknologi, demografi, dan kondisi kewilayahan. Namun, setiap penyesuaian tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip konstitusional.
Kelima dimensi tersebut saling berkaitan. Dimensi normatif menjadi landasan, dimensi sosiologis membaca kebutuhan masyarakat, dimensi demokratis membuka ruang partisipasi, dimensi ekonomis mengarahkan distribusi manfaat, sedangkan dimensi adaptif memungkinkan sistem merespons perubahan zaman.
Negara, daerah, dan masyarakat sebagai tiga entitas
Selain lima dimensi tersebut, gagasan Zamzami juga menempatkan negara, daerah, dan masyarakat sebagai tiga entitas yang memiliki hubungan fungsional dalam aktualisasi konstitusi.
Negara bertanggung jawab menjamin perlindungan hak, keberlakuan norma, pelayanan dasar, dan distribusi keadilan secara nasional. Daerah menjadi ruang artikulasi kebutuhan kewilayahan sekaligus pelaksana otonomi yang memungkinkan kebijakan disesuaikan dengan kondisi setempat.
Sementara itu, masyarakat merupakan subjek kedaulatan rakyat, pemegang hak konstitusional, peserta demokrasi, sekaligus pengawas kekuasaan dan penerima manfaat penyelenggaraan negara.
Hubungan ketiganya tidak dimaksudkan untuk membentuk tiga pusat kedaulatan. Negara, daerah, dan masyarakat tetap berada dalam satu kesatuan sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melalui konstruksi tersebut, kehidupan konstitusi tidak hanya berlangsung di ruang lembaga negara atau dalam proses penafsiran hukum. Konstitusi juga harus hadir melalui kebijakan pemerintah, penyelenggaraan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya, distribusi kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat.
Keadilan wilayah sebagai persoalan konstitusional
Gagasan keadilan sosial teritorial memiliki relevansi dengan tujuan bernegara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, terutama cita-cita memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketentuan konstitusi mengenai pemerintahan daerah, perekonomian nasional, hak warga negara, dan kesejahteraan sosial juga memberikan landasan bagi pembahasan tersebut.
Dalam perspektif ini, ketimpangan antardaerah tidak semata-mata merupakan persoalan teknis pembangunan. Ketimpangan dapat menjadi persoalan konstitusional apabila perbedaan akses terhadap pelayanan dasar, sumber daya, dan kesempatan hidup menghambat masyarakat dalam menikmati hak-haknya.
Pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial teritorial tidak harus menghasilkan keseragaman di setiap wilayah. Yang lebih penting adalah memastikan setiap masyarakat memperoleh hak dan kesempatan secara adil dengan mempertimbangkan kebutuhan serta hambatan yang dihadapi daerahnya.
Pendekatan tersebut juga menempatkan pemerataan pembangunan sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan nasional. Pengakuan terhadap perbedaan kondisi wilayah bukan untuk memisahkan kepentingan daerah dari kepentingan nasional, melainkan memastikan seluruh wilayah memperoleh perhatian yang proporsional dalam penyelenggaraan negara.
Tawaran pemikiran yang terbuka untuk diuji
Zamzami menempatkan gagasan tersebut sebagai tawaran teori konseptual normatif yang masih berada pada tahap awal pengembangan. Dengan demikian, pemikiran ini belum diklaim sebagai teori mapan yang telah melalui pengujian empiris secara menyeluruh.
Masih diperlukan pengembangan indikator untuk mengukur keadilan sosial teritorial, pengujian terhadap berbagai kasus konkret, serta penelitian lanjutan mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah, distribusi sumber daya, pelayanan publik, dan ketimpangan pembangunan.
Keterbukaan terhadap kritik dan pengujian merupakan bagian penting dalam pengembangan pemikiran ilmiah. Sebuah tawaran teori tidak cukup hanya memiliki rumusan konseptual, tetapi juga perlu diuji melalui dialog dengan pemikiran terdahulu, kritik akademik, dan penelitian lanjutan.
Pada akhirnya, gagasan Konstitusi Hidup Berbasis Keadilan Sosial Teritorial mengajak masyarakat melihat konstitusi dari sudut yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.Keberhasilan konstitusi tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh sejauh mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat.
Konstitusi yang hidup bukan hanya konstitusi yang dibicarakan di ruang akademik dan lembaga negara. Lebih dari itu, konstitusi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di setiap wilayah Indonesia.
Sumber gagasan: Esai Konstitusi Hidup Berbasis Keadilan Sosial Teritorial karya Zamzami Tanjung, tersedia di Academia.edu.


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.