Raih Gelar Doktor di Unair, LaNyalla Tawarkan Rekonstruksi Keanggotaan DPR RI Lewat Jalur Independen

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sukses merampungkan studi jenjang doktornya dan resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Dalam Ujian Doktor Terbuka yang dilangsungkan di ASSEC Tower Unair pada Rabu, 11 November 2026, Ketua DPD RI ke-5 periode 2019-2024 tersebut berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji dan promotor dengan predikat sangat memuaskan, Summa Cumlaude.

Disertasi yang diangkat oleh LaNyalla mengusung tajuk “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”. Melalui karya ilmiah tersebut, ia membedah secara tajam berbagai anomali serta cacat struktural yang terjadi di dalam badan perwakilan rakyat Indonesia akibat dominasi mutlak partai politik.

Solusi Atasi Kebuntuan Aspirasi Lewat Jalur Perseorangan

Dalam paparannya di hadapan sidang terbuka, LaNyalla menyoroti ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang memonopoli kepesertaan pemilu anggota DPR RI secara eksklusif hanya untuk partai politik. Menurutnya, aturan tersebut memicu fenomena recall bottleneck atau kebuntuan aspirasi, di mana para wakil rakyat di Senayan cenderung lebih tunduk kepada disiplin fraksi serta bayang-bayang Pergantian Antarwaktu (PAW) dari elite partai ketimbang memperjuangkan suara murni masyarakat di daerah pemilihan mereka.

Baca juga: Gandeng Anggota DPR RI, FTIK UIN Malang Bahas Sinergi Tokoh Masyarakat dan Madrasah di Pasuruan

Baca juga: FTIK UIN Malang Gandeng DPR RI, Kawal Aspirasi Anggaran Pendidikan Islam di Probolinggo

Sebagai solusi atas persoalan tersebut, LaNyalla menawarkan terobosan konstitusional berupa pembukaan jalur perseorangan atau independen bagi non-partai politik untuk duduk sebagai anggota DPR RI. Ia menegaskan bahwa jalur independen ini berfungsi sebagai katup pengaman demokrasi guna memecah monopoli partai politik sekaligus mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat.

“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla saat menyampaikan disertasinya.

Dorong Penyetaraan Wewenang DPD RI

Selain membuka ruang bagi calon independen di DPR RI, disertasi LaNyalla juga menyoroti ketimpangan ekstrem antara kewenangan DPR RI dan DPD RI melalui sistem bikameral lunak atau soft bicameralism. Berbekal pengalaman empirisnya memimpin DPD RI selama lima tahun, ia menilai kepentingan daerah sering kali terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik yang dikendalikan oleh kekuatan politik nasional di DPR.

Oleh karena itu, pilar kedua yang ditawarkannya adalah memperkuat serta menyetarakan kewenangan DPD RI agar memiliki fungsi penuh sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR dalam bidang legislasi, anggaran, serta pengawasan. Untuk mewujudkan gagasan besar tersebut, ia merekomendasikan amandemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.

Ujian terbuka ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting negara, jajaran akademisi terkemuka, pimpinan lembaga tinggi negara, hingga perwakilan organisasi masyarakat. Di akhir persidangan, LaNyalla menegaskan kembali komitmennya bahwa kedaulatan sejati harus dikembalikan sepenuhnya ke tangan rakyat Indonesia. (Ans)