Resmikan Desk Ketenagakerjaan Polri di Jombang, Gubernur Khofifah dan Kapolri Perkuat Perlindungan Pekerja

JOMBANG | JATIMSATUNEWS.COM: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat Polres yang dipusatkan di Polres Jombang, Sabtu (17/10/2026). Kehadiran layanan terpadu ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan bagi para pekerja sekaligus mengoptimalkan penanganan berbagai persoalan ketenagakerjaan melalui koordinasi lintas lembaga yang solid.

Sinergi Lintas Sektor Ciptakan Iklim Industri Berkeadilan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai bahwa penguatan perlindungan tenaga kerja merupakan fondasi vital dalam mewujudkan hubungan industrial yang sehat. Perlindungan hak-hak pekerja harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum serta keberlangsungan dunia usaha agar tercipta iklim kerja yang kondusif.

Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah daerah, kepolisian, para pekerja, dan dunia usaha dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan di Jawa Timur.

Baca juga: Kapolri Resmikan Desk Ketenagakerjaan Demi Beri Jaminan Perlindungan Kaum Buruh

Baca juga: Pemkab Sidoarjo dan BPJS Ketenagakerjaan Perluas Perlindungan Sosial bagi Pekerja

“Pemprov Jawa Timur mendukung penguatan Desk Ketenagakerjaan Polri karena perlindungan pekerja membutuhkan sinergi dan komitmen bersama,” tegas Gubernur Khofifah. Ia juga menambahkan harapan agar layanan ini bisa mempermudah buruh atau pekerja dalam mengadukan permasalahan yang dihadapi agar ditangani secara profesional dan sesuai hukum.

Dukungan tersebut kian relevan jika melihat skala pasar kerja di Jawa Timur yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim per Mei 2026, jumlah angkatan kerja mencapai 25,32 juta orang dengan 24,46 juta orang di antaranya telah bekerja, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil turun ke angka 3,42 persen. Sektor pertanian, perdagangan, hingga industri pengolahan menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja di provinsi ini.

Komitmen Polri dan Capaian Layanan Pengaduan

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa peresmian Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat kewilayahan ini dilaksanakan secara serentak di 35 satuan kewilayahan yang tersebar di 14 Polda. Langkah taktis ini mencerminkan komitmen nyata Korps Bhayangkara dalam menghadirkan negara di tengah-tengah persoalan kaum buruh.

“Sebagai pusat pelayanan terpadu, Desk Ketenagakerjaan Polri berfokus pada layanan konsultasi dan penanganan pengaduan, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, dan sengketa upah,” ujar Kapolri Suyudi.

Ia memaparkan, kurun waktu sejak 2025 hingga Oktober 2026, pihak kepolisian telah sukses memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja, serta membantu memperjuangkan pemenuhan hak-hak mereka dengan nilai total mencapai Rp70,28 miliar.

Kapolri berharap kehadiran Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang dan berbagai wilayah lainnya dapat menjadi cetak biru (blueprint) pengembangan layanan serupa secara nasional. Menutup rangkaian acara, Gubernur Khofifah kembali mengingatkan bahwa pekerja adalah penggerak utama ekonomi daerah yang kesejahteraan serta hak-haknya wajib dikawal bersama para pengusaha. (yous)