KAI Daop 7 Madiun Tertibkan 11 Bangunan di Atas Lahan Aset Saradan

MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM: PT KAI Daop 7 Madiun menertibkan 11 bangunan yang berada di atas lahan aset Saradan pada Kamis (12/11).

Tindakan penertiban aset dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun di atas tanah perusahaan di Jalan Raya Madiun–Nganjuk. Tepatnya di Km 132+700 s.d. 134+000 lintas operasional Surabaya–Solo, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara PT KAI (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Madiun terkait pengelolaan aset, sekaligus mendukung rencana pengembangan kawasan Rest Area Pajaran.

Baca juga: KAI Daop 7 Madiun Beri Penghargaan Kejari Blitar usai Pendampingan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

KAI Daop 7 Madiun Tertibkan 11 Bangunan di Atas Aset Saradan

Pembongkaran Berdasarkan Regulasi

Pada pelaksanaan hari ini, tim gabungan berhasil menertibkan 11 bangunan dari total 89 bangunan yang ada, melampaui target harian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 10 bangunan.

Lahan aset milik KAI yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai (HP) No. 09 Tahun 1987 dan Sertipikat HP No. 10 Tahun 1987 ini memiliki total luas area sekitar 5 hektare.

Objek penertiban di lokasi tersebut mencakup 89 bangunan semi permanen di atas lahan seluas 13.067 m² dengan panjang sekitar 1.300 meter dan nilai aset tanah serta bangunan sebesar Rp836.288.000.

Sebelum pembongkaran bangunan dilakukan, Manager Aset bersama perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun juga memberikan penjelasan kembali mengenai ketentuan, persyaratan, serta dasar regulasi penertiban aset negara yang dikelola KAI.

Manajer Pengamanan PAM Daop 7 Madiun menegaskan pentingnya pelaksanaan penertiban secara terkoordinasi, tertib, dan mengutamakan aspek keselamatan kerja (K3) di lapangan untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan.

Gunakan Pendekatan Persuasif

Mengenai agenda ini Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, memastikan bahwa seluruh tahapan penertiban telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dan mengedepankan pendekatan persuasif.

“Penertiban terhadap total 89 bangunan semi permanen yang berstatus backlog persewaan dan pembayaran ini dilakukan secara bertahap dan telah melalui proses panjang,” tutur Tohari.

Ia juga memaparkan, pelaksanaan penertiban meningkat dari target 10 bangunan menjadi 11 bangunan yang dapat diselesaikan dalam sehari.

“Sebelumnya, kami bersama dinas terkait dari Pemkab Madiun juga telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga terdampak rencana Rest Area Pajaran, serta melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP 3,” ungkap Tohari.

Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan masyarakat membuahkan hasil positif, sehingga proses pembongkaran di lapangan berjalan kondusif dan melampaui target.

“Kami mengapresiasi dukungan warga dan sinergi luar biasa dari seluruh unsur kewilayahan, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, hingga pemerintah kecamatan dan desa,” imbuh Tohari.

“Kami juga mengedepankan komunikasi yang baik dan pendekatan humanis dalam setiap upaya penjagaan aset perusahaan demi mendukung keselamatan perjalanan kereta api serta optimalisasi aset untuk kepentingan publik,” pungkasnya.**”

Jurnalis: Galuh Ari/Humas