Dana Donor Asing Menyusut, Komisi E DPRD Jatim Usulkan BKK untuk Penanganan HIV/AIDS dan TBC

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Menyusutnya pasokan dana dari lembaga donor internasional yang selama ini menopang program pendampingan orang dengan HIV (ODHIV) memicu kekhawatiran serius di lingkungan parlemen Jawa Timur. Menyikapi situasi tersebut, Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mendesak pemerintah daerah segera mengintervensi penanganan HIV/AIDS dan Tuberkulosis (TBC) melalui penyediaan alokasi anggaran daerah yang berkelanjutan.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., usai menggelar workshop lintas sektor bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Bappeda Jatim, dinas kesehatan kabupaten/kota, komunitas pendamping, serta Yayasan Spiritia di Surabaya.

Untari mengungkapkan bahwa ketergantungan terhadap bantuan lembaga donor asing selama bertahun-tahun kini berada pada titik rawan seiring pemangkasan anggaran bantuan luar negeri secara bertahap. Ironisnya, sebagian besar pemerintah daerah di kabupaten dan kota dinilai belum membentuk nomenklatur pos anggaran khusus yang mampu menyokong operasional penanganan penyakit menular tersebut secara mandiri.

Baca juga: Pengajian Muslimat Sine Ngawi Dihadiri Nuri Karimatunnisa dan Pejabat, Wujud Sinergi Organisasi dan Pemerintahan

Baca juga: Komisi E DPRD Jatim Dorong Sahkan Perda Disabilitas Baru: Kuota ASN 2 Persen Wajib Dipenuhi

“Fakta di lapangan menunjukkan ada puluhan ribu penderita HIV di Jawa Timur, mulai dari bayi hingga usia lanjut, yang membutuhkan perhatian dan pendampingan berkelanjutan,” tutur Sri Untari dengan nada prihatin mengingatkan kerentanan nasib para penyintas di daerah.

Menurut politisi perempuan senior ini, peran komunitas sebaya dan lembaga swadaya pendamping tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia menegaskan bahwa aparatur medis pemerintah mustahil bekerja sendirian di lapangan tanpa keterlibatan komunitas akar rumput yang menjadi jembatan agar kelompok sasaran merasa aman, tidak takut terstigma, serta bersedia memeriksakan diri dan meminum obat antiretroviral (ARV) secara rutin.

Guna mengurai benang kusut pembiayaan tersebut, Komisi E DPRD Jatim menjadwalkan rapat kerja gabungan bersama tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Bappeda Jatim. Pertemuan teknis ini difokuskan untuk merumuskan landasan regulasi dan porsi fiskal yang kuat bagi upaya preventif, promosi kesehatan, maupun perawatan kuratif bagi para pengidap HIV/AIDS.

Sebagai jalan keluar konkret jangka pendek dan menengah, Sri Untari menawarkan skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang disalurkan langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah kabupaten/kota. Langkah afirmatif ini dirancang guna menopang daerah-daerah yang ruang fiskal APBD-nya masih minim, sehingga rantai pelayanan kesehatan dan pendampingan bagi puluhan ribu pasien HIV/AIDS di Jawa Timur tidak terputus di tengah jalan.