Munas APHUTARI 2026 Bahas Ekoteologi dan Green Constitution Indonesia

PEKALONGAN | JATIMSATUNEWS.COM: Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara Indonesia (APHUTARI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) APHUTARI 2026.

Agenda ini dirangkaikan dengan International Conference and Call for Papers di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 23–25 September 2026.

Munas tahun ini mengangkat gagasan manifestasi ekoteologi dalam kebijakan green constitution Indonesia, sejalan dengan tema konferensi “Reconstructing Indonesia’s Legal Politics: Law Enforcement and Sustainable Environmental Democracy”.

Baca juga: PORSI Jawara II 2026 PTKIN Jawa-Madura: UIN Malang Buktikan Mental Juara di Pekalongan

Munas APHUTARI 2026 di UIN Gus Dur

Forum tersebut mempertemukan akademisi, praktisi, dan pengelola Program Studi Hukum Tata Negara dari berbagai perguruan tinggi.

Mereka hadir untuk membahas perkembangan politik hukum, penegakan hukum, demokrasi lingkungan, serta kebijakan negara dalam menghadapi persoalan ekologis.

Ketua Umum APHUTARI Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., mengatakan Munas tahun ini memiliki kekhususan karena tidak hanya menjadi forum untuk membahas agenda internal organisasi, tetapi juga dirangkaikan dengan ruang kolaborasi akademik melalui konferensi internasional.

“Tahun ini, pertemuan tertinggi organisasi kita menjadi sangat spesial karena kita tidak hanya mendiskusikan arah internal asosiasi, tetapi juga membuka ruang kolaborasi global melalui konferensi internasional,” ujar Saifullah.

“Sinergi ini sengaja kami bangun untuk merespons tantangan zaman yang semakin kompleks dan tanpa batas,” lanjutnya.

Menurutnya, kolaborasi melalui konferensi internasional menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring akademik dan merespons perkembangan persoalan hukum dan ketatanegaraan yang semakin dinamis.

Ekoteologi dan Green Constitution Indonesia

Dalam konferensi tersebut, konsep ekoteologi menjadi salah satu perspektif yang dibahas dalam pengembangan green constitution.

Perspektif ini menempatkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam menjaga keberlangsungan kehidupan.

Dalam konteks Hukum Tata Negara, gagasan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip konstitusional mengenai perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Karena itu, green constitution tidak hanya dipahami sebagai norma yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, tetapi juga sebagai landasan untuk mendorong kebijakan negara yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Sejumlah akademisi dan praktisi hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut, di antaranya Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan; Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah; serta Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., Ketua Umum APHUTARI.

Konferensi juga menghadirkan Associate Prof. Dr. Mohd Norhusairi Bin Mat Hussin dari University of Malaya, Muhammad Farhan, S.Sy., M.H. dari Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. dari UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. dari APHUTARI.

Prodi HTN UIN Malang Aktif dalam Forum

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang turut berpartisipasi dalam Munas APHUTARI 2026.

Delegasi UIN Malang terdiri atas Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., yang juga menjabat Ketua Umum APHUTARI; Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., Ketua Prodi HTN; Abdul Kadir, S.HI., M.H., Sekretaris Prodi HTN; serta Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. dan Ernu Widodo, S.H., M.H., dosen Prodi HTN.

Kehadiran delegasi tersebut menjadi bagian dari keterlibatan aktif Prodi HTN Fakultas Syariah UIN Malang dalam penguatan jejaring akademik APHUTARI.

Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperluas komunikasi dan kolaborasi antarpengelola Program Studi Hukum Tata Negara di Indonesia.

Melalui Munas APHUTARI 2026, pembahasan mengenai ekoteologi dan green constitution diharapkan dapat dikembangkan dalam berbagai agenda akademik, mulai dari penelitian, pembelajaran, publikasi, hingga pengabdian kepada masyarakat.

Bagi Prodi HTN Fakultas Syariah UIN Malang, forum tersebut juga menjadi peluang untuk memperkuat kajian Hukum Tata Negara yang menghubungkan konstitusi, politik hukum lingkungan, demokrasi ekologis, dan nilai-nilai keislaman.

Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas kontribusi perguruan tinggi dalam membangun kesadaran bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi persoalan ekologis.

Perlindungan lingkungan juga berkaitan dengan tanggung jawab konstitusional, kebijakan pemerintahan, serta nilai moral dan keagamaan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan generasi kini dan mendatang.(MFT)