Bupati Subandi Bentuk Satgas Pengawasan MBG, Pastikan SPPG Penuhi Standar Keamanan

JATIMSATUNEWS.COM, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) tingkat kabupaten untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman, berkualitas, dan sesuai ketentuan.

Hal tersebut disampaikan Subandi saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, seluruh koordinator wilayah (korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Sidoarjo, serta Koordinator Wilayah KPPG Surabaya di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9/2026).

Rapat tersebut membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBG, termasuk peningkatan pelayanan serta kinerja SPPG di Kabupaten Sidoarjo.Subandi mengatakan, MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang sehat, aman, dan berkualitas.

Menurutnya, pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga bersinggungan dengan sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan kualitas generasi penerus bangsa.“Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo,” tegasnya.

Namun, Subandi mengakui pelaksanaan MBG di lapangan memiliki sejumlah dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama. Hal itu antara lain kesiapan dan kapasitas SPPG, penyediaan bahan makanan, kualitas dan keamanan makanan, distribusi, penetapan penerima manfaat, hingga pelayanan serta komunikasi kepada masyarakat.

Karena itu, monitoring dan evaluasi dinilai penting untuk memastikan setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi, dikoordinasikan, dan dicarikan solusi.Subandi menegaskan, dukungan pemerintah daerah harus dibarengi pengawasan secara nyata.

Pengawasan tidak cukup hanya melalui koordinasi, tetapi juga harus memastikan seluruh SPPG menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Termasuk memastikan kelengkapan perizinan sebelum SPPG menjalankan kegiatan. SPPG yang proses perizinannya belum selesai diminta segera menuntaskannya.“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan,” tegasnya.

Selain itu, Subandi meminta penguatan pendampingan dan pembekalan bagi para pengelola SPPG. Menurutnya, pengelola harus memahami tugas dan tanggung jawab, terutama dalam menjaga kualitas serta keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Ia juga mengingatkan agar SPPG tidak menggunakan bahan makanan yang sudah tidak layak. Jika ditemukan bahan yang kualitasnya tidak memenuhi standar, bahan tersebut harus segera dipisahkan dan tidak digunakan. “Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah,” pesannya.

Pengawasan, lanjut Subandi, harus dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan pelaksanaan MBG. Mulai dari penerimaan bahan makanan, proses pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.

Untuk memperkuat pengawasan tersebut, Pemkab Sidoarjo akan membentuk satgas tingkat kabupaten. Satgas tersebut nantinya melibatkan perangkat daerah terkait dan berkoordinasi hingga tingkat kecamatan serta desa. “Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu proses MBG. Mulai bahan datang, pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan, sampai pengiriman,” tandasnya.

Tak hanya proses penyediaan makanan, Subandi juga meminta kondisi sanitasi di seluruh SPPG diperiksa. Bahkan, SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinan tetap perlu menjalani pemeriksaan ulang untuk memastikan sanitasi dan lingkungan pengolahan makanan memenuhi standar kelayakan.

“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” katanya. Subandi berharap seluruh unsur yang terlibat dapat memberikan dukungan dan pendampingan secara maksimal sehingga program MBG berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan program strategis tersebut membutuhkan tanggung jawab bersama, terutama para pengelola SPPG yang menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang diterima masyarakat aman dan berkualitas.“Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.