DPRD Kabupaten Malang Zulham Mubarok Sampaikan Survei Kepuasan Publik Alarm Evaluasi bagi Pemerintah

DPRD Kabupaten Malang Zulham Mubarok Sampaikan Survei Kepuasan Publik Alarm Evaluasi bagi Pemerintah

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, menilai hasil berbagai survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah seharusnya dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, bukan disikapi secara defensif. Menurutnya, dinamika yang berkembang di tengah masyarakat merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus didengar dan dijawab dengan perbaikan kebijakan.

Zulham mengatakan, setiap hasil survei mencerminkan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah.

 Karena itu, pemerintah pusat perlu membuka ruang evaluasi secara objektif agar berbagai program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kalau ada dinamika di masyarakat, artinya ada program yang belum sepenuhnya bisa diterima. Bagi saya, Presiden perlu mendengar aspirasi tersebut dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai pemerintah justru bersikap defensif terhadap kritik,” ujar Zulham, Senin (3/8/2026).

Menurut politisi tersebut, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Pemerintah seharusnya memanfaatkan hasil survei sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia mencontohkan polemik mengenai pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Awalnya pemerintah menyampaikan bahwa anggaran MBG tidak berasal dari sektor pendidikan. Namun, dalam perkembangannya terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan anggaran tersebut berkaitan dengan anggaran pendidikan.

“Contohnya soal anggaran MBG. Awalnya dikatakan bukan berasal dari anggaran pendidikan, tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan berbeda. Hal-hal seperti ini menunjukkan pentingnya evaluasi agar komunikasi kebijakan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Zulham menilai sejumlah program pemerintah hingga saat ini masih membutuhkan penyempurnaan. Ia mengibaratkan pelaksanaannya masih berada dalam tahap uji coba sehingga memerlukan evaluasi berkelanjutan.

“Sejauh ini saya melihat masih banyak program yang sifatnya seperti trial and error. Pemerintah harus lebih jeli dalam merumuskan kebijakan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian, Zulham menegaskan bahwa kritik bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik merupakan masukan konstruktif agar setiap kebijakan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap pemerintah menjadikan hasil survei sebagai alarm evaluasi untuk memperkuat pelayanan publik. Menurutnya, fokus utama yang harus dikedepankan adalah mendengarkan kebutuhan masyarakat, melakukan evaluasi secara berkala, serta memperbaiki program berdasarkan fakta di lapangan.

“Evaluasi adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar kritik, menerima masukan, lalu memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, kepercayaan publik akan semakin meningkat,” ujar Zulham. ans