Rapimnas Organisasi Desa Indonesia 2026 Jadi Momentum Kedaulatan dan Kemandirian Organisasi Desa

JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM: Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organisasi Desa Indonesia 2026 akan diselenggarakan di Jakarta pada 11 – 12 November 2026. Pertemuan ini menjadi momentum bagi sepuluh organisasi desa peserta 4 sebagai peninjau untuk menyatukan agenda, memperkuat kemandirian organisasi, dan memperbesar peran desa dalam menentukan arah pembangunan.

Rapimnas mengusung tema “Kedaulatan dan Kemandirian Organisasi Desa dalam Membangun Kekuatan Desa Seutuhnya untuk Menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto Poin 6 dan 7.”

Sepuluh peserta organisasi desa dan 4 sebagai peninjau yang akan mengikuti Rapimnas terdiri atas empat asosiasi kepala desa, dua asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dua asosiasi perangkat desa, dua organisasi mantan kepala desa, dan peninjau terdiri dari Purna BPD, Asosiasi KDMP serta organisasi masyarakat desa. Pertemuan ini mempertemukan unsur pemerintahan, perwakilan, dan masyarakat desa untuk merumuskan agenda bersama dengan tetap menghormati mandat masing-masing organisasi.

Baca juga: Pelantikan 1.000 Pengurus PAC HKTI Kabupaten Malang Perkuat Kedaulatan Pangan dari Desa

Baca juga: Ketua DPD HKTI Kabupaten Malang H. Makhrus Sholeh Setelah 1000 Pengurus Dilantik, tegaskan Kedaulatan Pangan Dimulai dari Desa

Kedaulatan desa bertumpu pada kemampuan masyarakat untuk ikut menentukan prioritas pembangunan melalui musyawarah dan mengawasi pelaksanaannya. Kemandirian organisasi desa memberi ruang bagi setiap organisasi untuk membawa aspirasi anggotanya, menyampaikan masukan terhadap kebijakan nasional, dan bekerja sama dalam agenda yang menyangkut kepentingan bersama ditetapkan secara paripurna.

Dalam mendukung Asta Cita poin 6, Rapimnas menempatkan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai jalan untuk memperluas kesempatan ekonomi, mendorong pemerataan, dan mengurangi kemiskinan. Dalam mendukung Asta Cita poin 7, organisasi desa dapat memperkuat tata kelola yang transparan, mendorong pengawasan masyarakat untuk mencegah korupsi, serta berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.

Melalui Rapimnas ini, sepuluh organisasi desa diharapkan merumuskan agenda bersama dan rekomendasi yang membawa pengalaman warga desa ke dalam pembahasan kebijakan nasional. Kerja sama itu juga diharapkan berlanjut dalam pengawalan program di lapangan agar pelaksanaannya menjawab kebutuhan masyarakat desa.

Oleh : H. Fery Radiansyah, M.M.
Ketua Umum PABPDSI
Ketua Steering Committee Rapimnas Organisasi Desa Indonesia 2026