MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM: PT KAI Daop 7 Madiun memberikan penghargaan kepada Kejari Blitar pada Selasa (10/11), usai melakukan pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara.
Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun bersama Kejaksaan Negeri Blitar fokus melakukan penyelesaian permasalahan persewaan aset negara di area emplasemen Stasiun Blitar.
Kedua belah pihak juga berkolaborasi untuk melaksanakan sosialisasi hukum kepada para penyewa aset PT KAI.
Baca juga: Rekrutmen Pegawai KAI Daop 7 Madiun Tanpa Jalur Khusus, Ajak Masyarakat Waspada Penipuan
Sorotan
Kerja Sama KAI Daop 7 Madiun dan Kejari Blitar
Pendampingan Hukum Perdata dan TUN
Dalam kegiatan tersebut, Daop 7 Madiun memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Blitar atas keberhasilan pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara.
Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan Penyerahan piagam penghargaan dari Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Romulus Haholongan, S.H., M.M., M.H., CPLA.
Penyerahan piagam penghargaan ini merupakan wujud komitmen kerja sama antara Daop 7 Madiun dan Kejari Blitar dalam mempererat silaturahmi dan kemitraan strategis yang sudah terjalin.
“Sebagai BUMN di bidang jasa transportasi publik, PT KAI memiliki amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik serta menjaga dan mengoptimalkan aset negara,” ungkap Ali Afandi Selasa (10/11/2026).
Ali juga menegaskan, dalam perjalanannya, komersialisasi aset kerap berbenturan dengan dinamika hukum di lapangan. Khususnya terkait administrasi dan kepatuhan persewaan, pendampingan hukum, guna, memberikan kepastian hukum dan langkah operasional perusahaan ke depan.
“Sinergi bersama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Blitar menjadi kunci utama dalam mengurai kompleksitas permasalahan hukum persewaan di kawasan Stasiun Blitar,” jelasnya.
Jaga Akuntabilitas dan Transparansi Kelola Aset BUMN
Melalui sinergi ini, KAI Daop 7 Madiun berkomitmen menjaga keandalan tata kelola aset BUMN yang akuntabel, transparan, dan memberikan dampak positif bagi konektivitas serta perekonomian masyarakat.
“Kehadiran Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan perlindungan hukum, asistensi, serta kepastian bagi tegaknya hak-hak keperdataan PT KAI,” pungkas Vice President KAI Daop 7 Madiun.***
Jurnalis: Galuh Ari/Humas
Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.