Mahasiswa FH UPN “Veteran” Jawa Timur dan Posbankum Dorong Warga Medokan Ayu Melek Hukum soal KDRT

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur yang mengikuti Program Sahabat Desa menggelar sosialisasi bertajuk “Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pencegahan dan Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Medokan Ayu.” Acara berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Balai Kelurahan Medokan Ayu, Surabaya, dengan peserta dari jajaran pengurus dan kader PKK.

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk membekali warga dengan pengetahuan tentang ragam bentuk KDRT, hak-hak yang dimiliki korban, dan upaya yang dapat ditempuh untuk mendapatkan perlindungan hukum. Lewat kegiatan ini, mahasiswa ingin menumbuhkan kepekaan masyarakat bahwa KDRT bukan aib yang harus ditutup rapat di dalam rumah, melainkan masalah bersama yang perlu ditangani secara kolektif. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kolaborasi antara Kelompok 10 dan Kelompok 13 mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dalam Program Sahabat Desa. Kedua kelompok bersinergi dalam merancang materi, menyiapkan pelaksanaan, hingga mendampingi jalannya sosialisasi bagi warga Kelurahan Medokan Ayu.

Acara dibuka dengan sambutan Lurah Medokan Ayu, Zainul Abidin, S.Sos. Ia menyampaikan terima kasih dan dukungannya atas inisiatif mahasiswa dalam memberikan edukasi hukum kepada warga. Menurutnya, kesadaran hukum yang baik menjadi bekal penting untuk menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman. Ia juga menegaskan bahwa KDRT tidak boleh dianggap sekadar urusan dapur rumah tangga. Warga perlu peduli, mampu mengenali tanda-tanda kekerasan, dan tahu ke mana harus meminta bantuan ketika menyaksikan atau mengalaminya. Pada sesi materi, dua dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M. dan Khofidhotur Rovida, S.H., M.H., mengulas ragam bentuk KDRT, hak-hak korban, dan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Baca juga: RISET HUKUM INDONESIA PERKENALKAN RCRPM: MODEL PERLINDUNGAN CEPAT DAN TERINTEGRASI UNTUK HUBUNGAN ANAK DAN ORANG TUA

Baca juga: Diskusi Publik Penjara Cermin Hukum Negara: Undang-undang dan Sistemnya Harus Diganti

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M. menguraikan bahwa cakupan KDRT jauh lebih luas daripada kekerasan fisik yang meninggalkan luka. KDRT juga meliputi kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Menurutnya, hinaan, ancaman, tekanan batin, hingga pengabaian kebutuhan keluarga sama-sama perlu dikenali dan dipahami dari sudut pandang hukum. Dari paparan itu, peserta diingatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan dengan dalih apa pun.

Berikutnya, Khofidhotur Rovida, S.H., M.H. memaparkan hak-hak korban KDRT serta arti penting perlindungan hukum bagi mereka. Ia turut menjelaskan cycle of violence atau siklus kekerasan, yaitu pola berulang yang kerap membuat korban sulit melepaskan diri dari situasi yang dialaminya. Dalam konteks ini, kader PKK di tingkat RT dan RW dinilai punya peran strategis untuk mendeteksi kondisi rumah tangga yang berisiko mengarah pada kekerasan. Warga diharapkan mampu mendampingi korban tanpa menyalahkan, menjaga kerahasiaan identitasnya, dan membantu mengarahkannya kepada pihak berwenang untuk memperoleh pendampingan serta perlindungan.

Perwakilan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), R. Cahaya Purnama Putra, S.H., menambahkan bahwa pelaku KDRT tidak selalu laki-laki. Perempuan juga bisa menjadi pelaku terhadap laki-laki, sehingga KDRT harus dipandang sebagai persoalan yang bisa menimpa siapa saja, apa pun jenis kelaminnya. Ia menekankan perlunya keberanian untuk mengenali dan melaporkan kekerasan, serta mendorong warga memanfaatkan layanan bantuan hukum agar korban mendapat perlindungan dan pendampingan sesuai aturan yang berlaku.

Di sela acara, peserta diberi ruang untuk bertanya dan berdiskusi tentang berbagai masalah seputar KDRT dan perlindungan hukumnya. Sesi tanya jawab ini menjadi bagian penting karena materi dapat dipahami lebih mudah lewat penjelasan dan contoh kasus yang akrab dengan keseharian warga. Budi Prasetyo Margono, S.Pd.I., M.Pd., sebagai moderator, mengarahkan jalannya diskusi dan menutup acara dengan menyimpulkan materi. Ia menegaskan bahwa keluarga semestinya menjadi tempat yang paling aman bagi seluruh anggotanya. Karena itu, pemahaman hukum dan kepedulian antarsesama perlu terus dipupuk agar tidak ada lagi orang yang harus menanggung kekerasan sendirian.

Melalui sosialisasi ini, mahasiswa berharap warga Kelurahan Medokan Ayu, terutama kader PKK, makin mengenal ragam bentuk KDRT, hak-hak korban, dan jalur yang dapat ditempuh untuk mendapatkan perlindungan hukum. Mereka juga berharap kegiatan ini mempererat kerja sama antara mahasiswa, pemerintah kelurahan, dan Posbankum demi mewujudkan lingkungan yang lebih peduli, tanggap, dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga.

Bagi para mahasiswa Program Sahabat Desa, kegiatan ini tidak hanya menjadi wujud pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga kesempatan menerapkan ilmu hukum secara langsung dan menyadari bahwa perlindungan hukum harus hadir serta bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.